Pangandaran, JB — Proyek Penerangan Jalan Umum (PJU) Pangandaran terus mendapat perhatian publik. Proyek tersebut merupakan Bantuan Provinsi Jawa Barat (Banprov Jabar) untuk memasang 1.999 titik PJU di Kabupaten Pangandaran. Sejumlah massa menggeruduk Gedung DPRD Jawa Barat, Rabu (31/08/2022) terkait proyek pengadaan PJU Pangandaran yang menelan biaya hingga Rp 50 miliar.
Massa pun diterima oleh Komisi IV DPRD Jawa Barat, sebagai pimpinan sidang Bucky Buana, Ali Hasan dan Cucu Sugiarti. Massa dalam menyampaikan aspirasinya menyoroti mengenai dana anggaran PJU Pangandaran yang fantastis hingga Rp 50 miliar, disebutnya bahwa anggaran sebesar itu adalah pemborosan.
“Ini uang rakyat lebih baik digunakan untuk program pendidikan kesehatan, dan yang lebih urgent jika melihat situasi Pangandaran sekarang usai pandemi,” ujar Agus satria kabiro investigasi Manggala Garuda Putih (MGP) saat berdialog dengan Komisi IV DPRD Jabar.
Menurutnya pengadaan PJU sejauh ini tak begitu mendesak. Sehingga, perlu adanya sikap bijak untuk pengelolaan dana tersebut. “Usai COVID-19, yang harusnya diberi penguatan di kesehatan dan pendidikan. Jika pendidikan, ekonomi dan kesehatan terjamin, kesejahteraan juga terjamin,” tutur nya.
Dia menambahkan, apabila hal itu terealisasi akan menambah beban anggaran. Salah satunya terkait pemeliharaan PJU. “Karena beban Pemda di saat mendekati Defisit itu akan membayar listrik mahal, dampaknya ke beban listrik. Beban listrik mau ke siapa, Pemda atau Masyarakat? ucapnya.
Dia menjelaskan dana Banprov itu diusulkan ke provinsi. Hal ini berkaitan dengan program Bupati Pangandaran bertajuk ‘Pangandaran Caang’. “Itu kan kalo dana Banprov itu ada yang mengusung, jadi ada pihak yang melobi pihak provinsi, nggak mungkin anggaran ujug-ujugnya disetujui,” katanya.
Kami dari Manggala Garuda Putih mendesak Gubernur Jawa barat melalui bagian keuangan untuk membatalkan anggaran Rp 50 miliar yang peruntukannya hanya untuk PJU, dan kami pun mengindikasi kegiatan ini terendus gratifikasi.
Dalam kesempatan itu masa menyesalkan tidak hadirnya Kepala Dinas Perhubungan Pangandaran, lalu Kadishub Jabar yang hanya diwakili dan yang terpenting seharusnya hadir Bapeda Jabar malah tidak hadir. Kami sesalkan lembaga yang seharusnya bisa menjelaskan soal angka fantastis anggaran PJU Pangandaran Rp 50 miliar itu, malah tidak datang,” ujarnya.
Bahkan utusan dari DPKAD Jabar di ruang rapat menyebutkan mengkaui anggaran PJU Pangandaran Rp 50 miliar, dan tanggal 23 Agustus 2022 surat perintah membayar sudah terbit, dua hari setelah itu sudah ditransfer ke rekening Pemkab Pangandaran. “Posisi uang sudah ada di Pemkab Pangandaran, apakah sudah dibayarkan kepada pihak ketiga atau belum saya tidak tahu,” ujarnya.
Sementara Agus, utusan dari Dishub Jabar menyebutkan bahwa dirinya sudah kordinasi, barang sudah ada tapi tiangnya belum dipasang karena harus ada pondasi, khusus untuk pondansi dan intalasi proyeknya masih dilelangkan jadi otomatis belum bisa dipasang,” ujarnya.
Sementara itu anggota DPRD Jabar dari Komisi IV Ali Hasan menyatakan tidak tahu menahu soal pengadana PJU Pangandaran yang mencapai Rp 50 miliar karena tidak ikut dibicarakan. Menurut Ali Hasan sebelumnya, setelah mendengar adanya informasi itu pihaknya mencari tahu ke Sekda Provinsi Jabar termasuk ke Pangandaran, dari informasi yang didapat bahwa ada tiga paket pekerjaan dalam pengadaan PJU Pangandaran.
Perusahaan yang memenangkan proyek tersebut adalah tiga perusahaan yakni Fokus Indo Lighting Rp 15 miliar, BUmi Lighting Rp 14 Miliar dan untuk pembangunan tiang pondasinya masih belum didapat pemenangnya karena masih dilelangkan dengan nilai RP 18 miliar.
Ali Hasan menepis tuduhan mengenai pengadaan PJU Pangandaran itu atas campur tangan Komisi IV DPRD Jabar. “Itu kewenangan Gubernur, programnya bukan program Komisi IV DPRD Jabar,” ujarnya.
Namun meski begitu bila ada laporan seperti ini dari masyarakat, maka DPRD sesuai kewenangannya akan menindaklanjutinya. Bahkan pimpinan sidang Bucky Buana sudah mengagendakan akan melakukan investigasi ke Pangandaran terkait adanya laporan masyarakat ini. Kami akan agendakan untuk turun ke Pangandaran soal PJU 50 Miliar yang dilaporkan masyarakat ini, kami akan cek sesuai speknya tidak,” ujarnya. *red
