Bandung, JB — Disela-sela aksi demo tersebut, Kepala Biro Investigasi DPP MGP, Agus Satria didampingi Robby Soemantri dan Yusup Supriadin, Humas DPP MGP menyampaikan, tidak kurang dari 800 massa yang tergabung di Manggala Garuda Putih (MGP) untuk ketiga kalinya menggelar aksi demo di depan gedung Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Barat (DPRD Jabar), Kamis (15/09/2022).
Massa MGP kembali mempertanyakan anggaran pembuatan Penerangan Jalan Umum (PJU) dari Bantuan Provinsi Jawa Barat (Banprov Jabar) untuk Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Pangandaran nilai nya cukup fantastis menyentuh angka Rp 50 miliar.
RelatedPosts
Besarnya uang untuk PJU tersebut dinilai menjadi sebuah pemborosan keuangan daerah terutama dari Anggaran Pendapan Belanja Daerah (APBD) Pemerintah Provinsi Jawa Barat (Pemprov Jabar).
Disela-sela aksi demo tersebut, Kepala Biro Investigasi DPP MGP, Agus Satria menyampaikan, bahwa kedatangan ketiga kalinya ke gedung DPRD Jabar dikarenakan ada kekecewaan terhadap Komisi IV dalam hasil audensi yang kedua menjanjikan akan menelusuri dan mengungkap permasalahan PJU Pangandaran, namun semua itu bohong belaka. “Kebohongan yang dilakukan Komisi IV telah membuktikan penghianatan wakil rakyat kepada masyarakat, dengan kejadian ini kami semakin menduga adanya keterlibatan Komisi IV dalam kegiatan pengadaan PJU Pangandaran. Meskipun pada audensi awal perwakilan dari mereka menyatakan ‘tidak tahu menahu’,” tegas Agus Satria.
Agus juga mengingatkan kepada wakil rakyat khususnya Komisi IV, apa yang anda gunakan berbagai fasilitas tidak lain semuanya uang rakyat, kalau wakil rakyat seperti ini. Masyarakat memilih wakil rakyat hanya menjadikan mereka mendapatkan kesejahteraan kehidupan lebih.
“Ingat sumpah kalian di saat terpilih menjadi wakil rakyat, jangan sampai jadi karma di kehidupan selanjutnya. Semoga dilakukannya ruatan di depan gedung DPRD Jabar ini bisa menyadarkan mereka akan tugas dan fungsinya sebagai wakil rakyat,” jelasnya.
Manggala Garuda Putih tidak akan pernah lelah untuk mendesak para pemangku kebijakan untuk melakukan pengusutan kegiatan pengadaan PJU Pangandaran.
“Kami tegaskan, tidak akan pernah ada ruang untuk pejabat yang bermental korupsi di Provinsi Jawa Barat yang tercinta ini,” kata Agus berapi-api. Dalam aksi unjuk rasa ini, perwakilan anggota DPRD Jabar dari Komisi 2 menyampaikan, hal ini akan disampaikan kepada Komisi IV terkait aspirasi MGP.
Perwakilan dewan dari Fraksi PKS juga menegaskan, bahwa permasalahan PJU Pangandaran, harus diselesaikan, dan Banggar itu harus tahu bahwa PJU Pangandaran ini anggaran mencapai Rp 50 miliar. *rie
