BANDUNG, journalbroadcast.co — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus mendorong aparatur sipil negara (ASN) untuk semakin melek data dalam menjalankan tugas dan fungsinya.
Sekretaris Daerah Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, mengatakan, data berkualitas menjadi kunci dalam setiap pengambilan keputusan dan kebijakan publik.
“Data yang baik akan menghasilkan kebijakan yang terukur, tepat sasaran, adaptif, dan berkelanjutan. Karena itu, kita dorong semua perangkat daerah agar mengelola datanya dengan prinsip keterpaduan dan akurasi,” ujar Iskandar dalam kegiatan Forum Satu Data di Hotel Papandayan, Senin (03/11/2025).
Ia mengingatkan, validitas data sangat penting dalam perencanaan program sosial dan penganggaran.
“Kalau datanya kuat dan sinkron, perencanaan bisa lebih efisien dan hasilnya lebih dirasakan masyarakat,” katanya menambahkan.
Sementara itu, Kepala Baperida Kota Bandung, Anton Sunarwibowo menjelaskan, forum ini juga menjadi momentum memperkuat kolaborasi antara Pemkot Bandung dan Badan Pusat Statistik (BPS) dalam integrasi data lintas sektor.
“Saat ini terdapat 396 data prioritas daerah dan 12.094 daftar data daerah yang menjadi dasar penyusunan dokumen perencanaan dan kebijakan pembangunan Kota Bandung,” ungkap Anton.
Melalui Forum Satu Data, Anton berharap seluruh ASN di lingkungan Pemerintah Kota Bandung semakin memahami pentingnya data sebagai landasan kerja dan pengambilan keputusan.
“Kita ingin membangun budaya kerja yang berbasis data. Kalau semua perangkat daerah punya data yang sinkron, pembangunan kota bisa lebih terarah dan kebijakan publik lebih tepat sasaran,” ujarnya.
Forum Satu Data Kota Bandung Tahun 2025 ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efisien, transparan, dan akuntabel, sesuai amanat Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia.
Tahun ini, Forum Satu Data mengangkat tema “Internalisasi Data Prioritas dan Daftar Data Daerah Tahun 2025 dalam Mendukung Optimalisasi Satu Data Kota Bandung Menuju Tata Kelola Data yang Terintegrasi dan Kolaboratif.”
Melalui kegiatan ini, Pemkot ingin memastikan seluruh perangkat daerah memiliki pemahaman yang sama tentang pentingnya tata kelola data yang akurat, terpadu, dan mudah diakses. *red
