BANDUNG, journalbroadcast.co — Infrastruktur dan kolaborasi lintas sektor menjadi hal yang penting dalam penanggulangan kebakaran. Hal ini disampaikan oleh Anggota Komisi III DPRD Kota Bandung, Iqbal Mohamad Usman, S.I.P., S.H., dalam program Parlemen Talks di Radio Sonata, Selasa (10/06/2025).
Iqbal mengapresiasi kinerja tim pemadam kebakaran yang dinilai sigap dan responsif dalam menangani kejadian kebakaran.
BacaJuga
Ia mencontohkan pengalaman pribadinya saat terjadi kebakaran di kawasan Antapani beberapa waktu lalu.
“Waktu itu kebakaran terjadi di sebuah ruko, dan dalam waktu kurang dari lima menit mobil pemadam sudah tiba di lokasi. Ini menunjukkan respons yang luar biasa. Mereka adalah pahlawan tanpa tanda jasa,” ujar Iqbal.
Namun demikian, ia menyoroti persoalan infrastruktur yang masih menjadi tantangan, terutama terkait akses jalan yang sempit di sejumlah wilayah Kota Bandung.
“Armada yang dimiliki Disdamkarmat sudah cukup memadai. Tapi, ketika dihadapkan dengan kondisi jalan yang sempit dan padat, kecepatan mobilitas menuju lokasi kebakaran menjadi terkendala. Ini harus menjadi perhatian serius kami di Komisi III,” imbuhnya.
Tak hanya soal armada, Iqbal juga menekankan pentingnya penyediaan hidran dan akses air bersih di kawasan rawan kebakaran, seperti di wilayah Bukit Batu yang memiliki tujuh titik hidran.
“Kami mendorong agar aspek proteksi kebakaran menjadi bagian dari perencanaan infrastruktur dasar,” tandasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemadaman dan Penyelamatan Disdamkarmat Kota Bandung, M. Yusuf Hidayat memaparkan, fungsi Disdamkarmat saat ini bukan hanya untuk pemadaman, tetapi juga mencakup penyelamatan, pencegahan, dan pemberdayaan masyarakat.
“Sekarang kami sudah menjadi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan. Artinya, selain pemadaman, kami juga bertanggung jawab terhadap penyelamatan, mitigasi, dan edukasi kebakaran kepada masyarakat,” jelas Yusuf.
Ia menyampaikan, hingga pertengahan tahun 2025, tercatat 113 kejadian kebakaran di Kota Bandung, dengan tren peningkatan dibanding tahun-tahun sebelumnya.
Penyebab utama kebakaran umumnya berasal dari korsleting listrik dan perilaku lalai masyarakat, seperti penggunaan terminal listrik berlebihan atau membakar sampah sembarangan.
“Sebetulnya 90% kebakaran terjadi karena kelalaian manusia. Kami fokus pada edukasi, pelatihan, dan simulasi agar masyarakat tahu bagaimana mencegah dan menangani api di awal kejadian,” ungkapnya.
Yusuf menuturkan, pendekatan berbasis kawasan merupakan hal penting, karena objek kebakaran bisa berada di berbagai lingkungan baik permukiman, fasilitas umum, hingga kendaraan di area padat penduduk.
Oleh sebab itu, strategi penanganan pun disesuaikan, dengan melibatkan stakeholder lokal, termasuk edukasi masyarakat mengenai penggunaan alat pemadam api ringan (APAR), karung basah, dan sistem proteksi gedung.
Ia juga menanggapi kebutuhan armada khusus untuk menjangkau gedung-gedung tinggi, serta pentingnya regulasi teknis seperti pemasangan sprinkler dan sistem proteksi kebakaran pada bangunan-bangunan komersial.
“Kita juga terus menjalin koordinasi dengan BPBD karena penanggulangan kebakaran termasuk dalam urusan wajib pelayanan dasar yang diatur melalui Standar Pelayanan Minimal (SPM),” pungkas Yusuf. *red
