BANDUNG, journalbroadcast.co — Pemerintah Kota Cirebon melakukan kunjungan kerja dan studi koordinasi ke Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kota Bandung terkait penataan jaringan fiber optik melalui Sarana Jaringan Utilitas Terpadu (SJUT).
Rombongan Pemkot Cirebon dipimpin oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik (DKIS) Kota Cirebon, Ma’ruf Nuryasa, didampingi Kepala BPKPD Kota Cirebon, Mastara, serta jajaran OPD teknis terkait, di antaranya Dinas PUPR, DPRKP, dan unsur TPKPD.
Rombongan diterima langsung oleh Sekretaris Diskominfo Kota Bandung, Mahyudin, bersama jajaran di lingkungan Diskominfo Kota Bandung.
Ma’ruf menyampaikan, kunjungan tersebut merupakan tindak lanjut dari arahan langsung Wali Kota Cirebon. Menurutnya, penataan kabel fiber optik yang dilakukan Kota Bandung dinilai berhasil, terutama di sejumlah ruas strategis seperti Jalan Dago, Jalan Riau, dan Jalan Buah Batu.
“Pak Wali Kota Cirebon langsung menugaskan kami untuk belajar ke Kota Bandung. Kami ditargetkan menata 17 ruas jalan. Karena itu, kami ingin mendapatkan gambaran utuh, mulai dari inisiator awal, pola kerja sama, hingga regulasi yang digunakan,” ujar Ma’ruf.
Ia juga menyoroti dua pola penataan SJUT yang berkembang di Kota Bandung, yakni pembangunan ducting yang dilakukan langsung oleh pemerintah kota serta pola kolaborasi dengan BUMD atau Asosiasi Operator. Selain itu, pihaknya ingin mengetahui respons asosiasi seperti APJII dan Apjatel ketika infrastruktur SJUT telah tersedia.
Sementara itu, Sekretaris Diskominfo Kota Bandung, Mahyudin, menjelaskan bahwa penataan jaringan utilitas di Kota Bandung memiliki proses yang cukup panjang. Landasan hukumnya telah dimulai sejak terbitnya Peraturan Wali Kota (Perwal) Nomor 589 Tahun 2013 tentang penyelenggaraan utilitas bawah tanah, yang kemudian diperkuat dan direvisi mengikuti dinamika di lapangan.
Ia memaparkan, terdapat tiga skema penyelenggaraan SJUT yang dapat dipilih oleh pemerintah daerah, yakni:
- SJUT dibangun oleh pemerintah daerah dan disewakan kepada operator
- SJUT dikelola melalui BUMD
- Kerja sama dengan asosiasi operator
“Dari tiga pilihan tersebut, kami menilai skema ketiga paling ideal. Pemerintah cukup membangun komitmen, tidak perlu mengeluarkan biaya besar, dan hasilnya bisa dirasakan lebih cepat,” jelas Mahyudin.
Mahyudin menegaskan, keberhasilan penataan SJUT di Kota Bandung tidak semata diukur dari jumlah ducting yang terbangun, melainkan dari keberhasilan menurunkan kabel udara yang selama ini dinilai membahayakan keselamatan dan merusak estetika kota.
“Pemerintah Kota Bandung mengesampingkan dulu sisi komersial. Ada hal yang lebih penting, yaitu keamanan masyarakat dan keindahan kota,” tegasnya.
Ia mengungkapkan, kabel udara yang semrawut sebelumnya kerap memicu berbagai insiden, termasuk kecelakaan lalu lintas akibat kabel menjuntai. Karena itu, kebijakan penurunan kabel menjadi titik balik dalam penataan infrastruktur utilitas kota.
Program penurunan kabel di Kota Bandung juga mendapat respons luas dari masyarakat. Salah satu unggahan terkait penertiban kabel di media sosial bahkan meraih lebih dari 4 juta penayangan, jauh melampaui jumlah penduduk Kota Bandung yang sekitar 2,6 juta jiwa.
“Ini menunjukkan masyarakat sangat mendukung. Penurunan kabel menjadi cara efektif membangun citra positif pemerintah,” kata Mahyudin.
Berdasarkan data Diskominfo, sekitar 82 persen warga Kota Bandung merupakan pengguna internet, menjadikan Bandung sebagai kota dengan tingkat penetrasi internet tertinggi di Indonesia. Kondisi tersebut semakin menegaskan pentingnya infrastruktur telekomunikasi yang aman dan tertata.
Sementara itu, Kepala BPKPD Kota Cirebon, Mastara, mengapresiasi capaian Kota Bandung dan menegaskan bahwa pihaknya ingin belajar secara menyeluruh, termasuk tantangan yang dihadapi di lapangan.
“Kami sepakat untuk tidak langsung berpikir soal komersialisasi. Yang utama adalah multiplier effect-nya. Namun, kami juga ingin mengetahui hambatan apa saja yang dihadapi Bandung agar bisa kami antisipasi,” ujarnya.
Kunjungan kerja tersebut ditutup dengan peninjauan lapangan ke sejumlah ruas jalan yang telah berhasil dinormalisasi, serta dialog langsung dengan asosiasi operator di kawasan Dago sebagai pembelajaran langsung dari praktik di lapangan. *red
