BANDUNG, journalbroadcast.co — Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP) Kota Bandung resmi menuntaskan perbaikan 1.785 unit Rumah Tidak Layak Huni (Rutilahu) hingga 1 Desember 2025.
Capaian tersebut sekaligus menandai realisasi 100 persen dari target Rutilahu yang dialokasikan melalui anggaran DPKP tahun 2025.
Kepala DPKP Kota Bandung, Luthfi Firdaus, menyebut program Rutilahu terus menjadi prioritas Pemkot Bandung untuk meningkatkan kualitas hidup warga, menurunkan tingkat kekumuhan, dan mempercepat penataan lingkungan permukiman.
“Sampai 1 Desember ini sudah ada 1.785 unit Rutilahu yang berhasil direalisasikan. Ini progres 100 persen untuk program Rutilahu DPKP tahun 2025,” ujar Luthfi di Balai Kota Bandung, Senin (01/12/2025).
Perbaikan unit tersebar di 25 kecamatan di Kota Bandung. Penanganan mencakup berbagai level kerusakan, mulai dari rusak ringan hingga rusak berat, dengan tingkat kerusakan 45–60 persen sesuai kriteria yang dapat ditangani program.
Namun, beberapa lokasi belum dapat diintervensi karena kendala legalitas, seperti status lahan non-hak milik atau berada di tanah pemerintah.
“Di lapangan ada juga kendala, misalnya rumah berada di lahan yang belum jelas status kepemilikannya. Itu tidak bisa kita perbaiki karena tidak sesuai ketentuan,” jelas Luthfi.
Target Besar: Tuntaskan 9.000 Rutilahu pada 2029
DPKP mencatat masih terdapat sekitar 9.000 unit Rutilahu dan 280 hektare kawasan kumuh yang membutuhkan penanganan bertahap.
Setiap tahun, Pemkot menargetkan perbaikan 1.000–2.000 unit agar seluruh kebutuhan dapat terselesaikan pada akhir 2029.
“Kita laporkan progres penanganan setiap triwulan ke kementerian. Harapannya, hingga 2029 seluruh 9.000 rumah tidak layak huni terselesaikan, dan kawasan kumuh yang luasnya 280 hektare bisa terus berkurang,” ujar Luthfi.
Program Rutilahu telah berjalan sejak 2014 dan terus beradaptasi dengan dinamika lapangan, termasuk perubahan kondisi fisik bangunan dan kebutuhan masyarakat.
Setiap unit Rutilahu menerima bantuan senilai Rp25 juta. Selain pendanaan APBD, program tahun 2025 juga didukung sejumlah mitra:
- BSPL Pemerintah Pusat: 111 unit
- CSR Yayasan Budha Suci: komitmen 500 unit (progres 250 unit)
- Kolaborasi CSR perusahaan dan lembaga lainnya
Dengan kolaborasi tersebut, total perbaikan Rutilahu yang tersentuh sepanjang 2025 mencapai sekitar 2.100 unit.
“Bantuan pusat dan CSR sangat membantu memperluas jangkauan perbaikan. Tanpa kolaborasi, capaian ini sulit diwujudkan,” tambahnya.
Prioritas Berlanjut pada 2026
DPKP memastikan program Rutilahu tetap menjadi prioritas tahun 2026. Meski terjadi efisiensi anggaran sekitar Rp25 miliar, target tetap dipatok pada kisaran 1.800–2.000 unit.
Tahun depan, total anggaran DPKP diperkirakan berada pada kisaran Rp240 miliar, turun dari sekitar Rp260 miliar tahun ini. Meski demikian, bantuan Rp25 juta per unit tetap dipertahankan.
“Walaupun anggaran kita mengalami efisiensi, Rutilahu tetap prioritas. Target minimal sama seperti tahun ini, sekitar 1.800 sampai 2.000 unit untuk masyarakat berpenghasilan rendah,” jelas Luthfi.
Selain Rutilahu, DPKP juga menyiapkan program jangka panjang berupa pembangunan rumah susun (rusun) sebagai solusi penataan kawasan kumuh dan peningkatan kualitas permukiman.
Beberapa proyek seperti Rusun Cingised dan Rusun Rancacili masih memerlukan tambahan anggaran untuk penyelesaian arsitektur dan struktur bangunan.
“Pembangunan vertikal juga merupakan bagian dari rencana jangka panjang dalam RPJMD dan RPJP. Namun untuk tahun depan, pembiayaannya menjadi pekerjaan rumah karena adanya efisiensi anggaran,” katanya. *red
