Bandung, JB -||- Fraksi Partai KeadilanSejahtera (FPKS) DPRD Jawa Barat mengapresiasi keberhasilan dan capaian yang ditorehkan oleh Pemerintah Provinsi Jabar selama tahun 2022. Namun, masih ada sejumlah Pekerjaan Rumah (PR) yang harus ditangani dan diselesaikan pada tahun 2023 mendatang.
Selama tahun 2022 ini, Pemprov Jabar berhasil mencapai daerah dengan target investasi tertinggi di Indonesia; Daerah dengan tingkat keterbukaan informasi yang tinggi; kinerja ASN terus meningkat baik; Angka Lama Sekolah/pendidikan juga meningkat.
“Semua capaian dan keberhasilan sebagai daerah investasi tertinggi se Indonesia, Sebagai daerah tingkat keterbukaaninformasi tertinggi, ASN bekinerja baik dan angka lama sekolah bertambah, hal tersebut harus di pertahankan dan terus ditingkatkan”.
Demikian dikatakan etua Fraksi PKS DPRD Jabar, H. Haru Suandharu yang juga Kettua DPW PKS Jabar dalam acara Refleksi Akhir Tahun PKS Jabar bertajuk “Catatan Pembangunan Jawa Barat dan Dinamikanya di Tahun 2022”, di Kota Bandung, Jumat (30/12/2022).
Acara Refleksi Akhir Tahun PKS Jabar dimoderatori Arief , dengan narasumber Ketua Fraksi PKS DPRD Jabar Haru Suandharu, Akademisi dari unoad Firman Manan, Praktisi Media Tantan Sulthon.
Haru juga mengatakan, dibalik capian yang ditorehkan tersebut, FPKS masih memberikan beberapa catatan sebagai bahan evaluasi, untuk dapat perhatikan dan dikerjakan di tahun 2023 mendatang untuk kemajuan Jabar.
PR yang harus dihadapi dan ditangani serta diselesaikan oleh Pemprov Jabar tahun 2023 , diantaranya : peningkatan angka kemiskinan dan kemiskinan ekstrem, Stunting Jabar masih lebih tinggi dibandingkan Nasional, resiko kebencanaan yang tinggi akibat cuaca ekstrem, PHK Masal akibat tekanan ekonomi global, dan masalah ketahanan pangan menjadi catatan besar yang harus di atasi pada 2023 mendatang.
“Ini memerlukan strategi khusus dan perhatian serius, jangan sampai masyarakat justru terkena imbasnya,” jelasnya.
Kita dari Fraksi PKS DPRD Jabar akan mendorong Pemprov menyiapkan langkah-langkah antisipasi agar persoalan-persoalan tersebut tidak menjadi bom waktu yang dapat menganggu pembangunan Jawa Barat.
Lebih lanjut Haru menyoroti soal bantuan bancana gempa Cianjur yang disampaikan oleh Pemprov Jabar sebesarRp.20 miliar. Sedangkan pembangunan Alun-alun dan taman, mencapai ratusan miliar.
Ia mengatakan, dalam penanganan pemulihan/recovery bencana Cianjur memerlukan perhatian serius dan anggaran yang tidak sedikit. Saya rasa bantuan sebesar Rp.20 M tersebut, apa cukup untuk mengatasi berbagai kemungkinan yang bisa terjadi ?, ujarnya.
Untuk itu, kedepan, kita dari Fraksi PKS meminta agar pemprov Jabar mengkaji dan mengalokasikan anggaran Rp50-70 miliar untuk rehabilitasi pasca bencana gempa Cianjur, menyiapkan subsidi bagi pendidikan dan ekonomi, dan mendorong penjualan produk UMKM melalui sistem E-katalog provinsi maupun kabupaten/kota.
Di samping itu, Pemprov juga harus melakukan penguatan UMKM untuk mengantisipasi PHK massal, stimulus untuk petani dan nelayan, termasuk melahirkan kebijakan serta program khusus guna mengatasi kemiskinan dan kemiskinan ekstrem.
“Pemerintah harus fokus, jangan lagi mengutamakan pembangunan gimik, kasihan masyarakat, pemerintah harus berjuang keras di 2023 ini,”ujarnya.
Seluruh wilayah Jabar memiliki potensi rawan bencana, untuk itu, perlu diantasipasi dan disiapkan anggaran bantuan tanggap darurat. Untuk itu, kajilah lagi anggaran rencana renovasi alun-alun dan taman-taman , kalau perlu tahan dulu, walaupun itu janji kampanye, tandasnya. ***
