BANDUNG, journalbroadcast.co — Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bandung, Iskandar Zulkarnain, menegaskan bahwa pengadaan barang dan jasa merupakan unsur paling strategis dalam pembangunan daerah. Menurutnya, hampir seluruh program prioritas, pelayanan publik, hingga capaian pembangunan sangat bergantung pada kualitas proses pengadaan.
“Pengadaan adalah denyut utama roda pembangunan daerah. Jika pengadaan berjalan baik, pembangunan pun berjalan baik. Tetapi jika pengadaan bermasalah, pelayanan publik ikut terganggu,” ujar Iskandar pada Rapat Koordinasi Pengadaan Barang/Jasa di Harris Hotel, Selasa (02/12/2025).
Ia menyampaikan bahwa tahun 2025 akan menjadi periode penuh tantangan sekaligus peluang, didorong oleh perubahan regulasi, digitalisasi sistem, tuntutan efisiensi, serta tingginya standar transparansi publik. Karena itu, SDM pengadaan harus semakin kompeten dan adaptif.
Perencanaan Pengadaan Harus Lebih Presisi
Iskandar menegaskan bahwa Pemkot Bandung menjadikan penguatan perencanaan sebagai fokus utama.
“Perencanaan pengadaan tidak boleh lagi dibuat hanya sebagai dokumen administratif. Perencanaan harus disiapkan sejak awal, berbasis data, kebutuhan nyata masyarakat, dan berorientasi hasil,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa perencanaan harus rapi, presisi, serta mampu mengantisipasi perubahan teknologi, kebutuhan masyarakat, maupun dinamika kebijakan nasional.
Dorong Inovasi dan Teknologi
Namun, perencanaan saja tidak cukup. Iskandar mendorong agar proses pengadaan mengedepankan inovasi dan metode yang lebih efisien dengan pemanfaatan teknologi yang makin luas.
“Di era digital, pengadaan harus lebih cepat, transparan, dan memberi ruang lebih besar bagi UMKM dan pelaku usaha lokal,” katanya.
Integritas Tetap Fondasi Utama
Ia menegaskan bahwa integritas merupakan pilar terpenting dalam seluruh proses pengadaan.
“Tidak ada sistem secanggih apa pun yang bisa berjalan tanpa SDM yang jujur, profesional, dan berintegritas. Pemerintahan yang bersih bukan slogan, tapi budaya kerja,” ujarnya.
Sebagai kota kreatif, Bandung juga memiliki potensi besar dalam produk lokal dan UMKM. Karena itu, pengadaan harus memberi keberpihakan terhadap ekonomi lokal sekaligus meningkatkan daya saing daerah.
Iskandar berharap melalui rapat koordinasi ini terbangun sinergi yang lebih kuat antarperangkat daerah.
“Forum ini adalah ruang belajar, bertukar pengalaman, dan memperbaiki praktik pengadaan. Tujuan kita satu: pengadaan yang lebih profesional, cepat, transparan, dan tepat sasaran,” imbuhnya.
Bandung Capai Level Maturitas Proaktif
Plt. Kepala Bagian Pengadaan Barang/Jasa Setda Kota Bandung, Dudi Prayudi, menyampaikan bahwa Kota Bandung sejak lama dikenal progresif dalam tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik.
“Di tengah dinamika yang semakin kompleks, penguatan kapasitas internal bidang pengadaan menjadi kebutuhan strategis agar pembangunan berjalan efektif dan berkelanjutan,” jelasnya.
Dudi juga mengungkapkan bahwa tingkat maturitas Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) di Jawa Barat, termasuk Kota Bandung, telah berada pada Level 3 – Proaktif.
“Ini bukti bahwa pemerintah daerah, termasuk Kota Bandung, konsisten menguatkan tata kelola yang modern, transparan, dan berintegritas,” ujarnya. Menurutnya, hanya sedikit daerah di Indonesia yang mampu mencapai level tersebut.
Ke depan, pengadaan barang/jasa akan dihadapkan pada tantangan lain seperti digitalisasi penuh sistem pengadaan, peningkatan kualitas perencanaan, penguatan integritas, serta optimalisasi penggunaan produk dalam negeri. red
