Bandung, JB — Komisi B Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung melaksanakan rapat kerja dengan RSUD Kota Bandung membahas terkait target pendapatan s/d triwulan II T.A 2022, di Ruang Komisi B Gedung DPRD Kota Bandung, Jum’at (22/07/2022).
Rapat kerja tersebut langsung dIpimpin oleh Ketua Komisi B DPRD Kota Bandung, Hasan Faozi, S.Pd., serta dIhadiri juga oleh Wakil Ketua Komisi B, H. Wawan Mohamad Usman, S.P., serta secara teleconference dihadiri langsung oleh anggota lainnya Christian Julianto Budiman, drg. Maya Himawati, Sp. Ort., dan Ir. H. Agus Gunawan.
BacaJuga
Pada kesempatan ini Hasan Faozi menyampaikan bahwa target pendapatan yang sudah dicapai oleh RSUD Kota Bandung sudah baik meskipun belum memenuhi target.
“Sebetulnya pencapaian pendapatan dari RSUD Kota Bandung sudah baik meskipun baru di angka 44,47 persen,” ujarnya.
Namun, menurut Faozi, masih banyak yang harus dibenahi dari RSUD Kota Bandung, seperti sarana dan prasarana yang harus lebih diperhatikan.
“Sarana dan prasarana yang baik tentunya menunjang pasien non BPJS tertarik untuk menggunakan fasilitas kesehatan dari RSUD Kota Bandung,” tuturnya.
Faozi mengatakan bahwa target pendapatan harus berbanding lurus dengan kualitas pelayanan pada masyarakat.
“Pada capaian target pendapatan harus berbanding lurus dengan kualitas pelayanan pada masyarakat, karena jika kualitas pelayanannya baik maka pendapatan juga pasti tercapai. Jadi kedua hal ini sangat berbanding lurus dan harus selalu diutamakan,” ujarnya.
Anggota Komisi B lainnya, Maya Himawati memberi usulan bahwa RSUD Ujungberung Kota Bandung harus lebih inovatif agar pencapaian target pendapatan bisa dapat bertambah.
“RSUD Ujungberung Kota Bandung harus lebih inovatif jangan hanya menunggu bola, misal pelayanan poliklinik pada sore hari yang mayoritasnya untuk kalangan swasta, pelayanannya serta fasilitas agar dibuat lebih nyaman lagi dan dari rujukan pun jangan terlalu lama sehingga menghambat pelayanan yang diberikan RSUD,” katanya.
Rapat ini juga bertujuan untuk melihat sejauh mana kinerja dan kendala yang ada sehingga penyelesaian dapat dilakukan secara maksimal untuk meminimalisir hambatan yang muncul.
Dari data anggaran yang disampaikan oleh RSUD Bandung Kiwari, Komisi B menganggap sudah sesuai dan berharap data tersebut akan mencapai target. Namun, hanya perlu sedikit memperhatikan lagi perincian nilai total pendapatan yang sudah masuk dan keluar.
Komisi B juga memberi pendapat bahwa rumah sakit bukan hanya sebagai tempat menyerap pendapatan, tetapi yang terpenting adalah pelayanan publik yang harus ditingkatkan agar semakin banyak pasien yang berobat ke RSUD Bandung Kiwari.
Rapat ditutup dengan harapan dari Komisi B agar RSUD Bandung Kiwari bisa lebih baik dari segi pendapatan dan pelayanan. *red
