BANDUNG, journalbroadcast.co — Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menegaskan pentingnya penguatan peran Rukun Warga (RW) dalam menangani berbagai persoalan mendasar perkotaan, mulai dari sanitasi, ketersediaan air bersih, hingga pengelolaan sampah.
Hal tersebut disampaikan Farhan saat kegiatan Siskamling Siaga Bencana ke-72 di Kelurahan Lebak Siliwangi, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Senin (12/01/2026).
Menurut Farhan, pembangunan kota harus dimulai dari pemetaan persoalan paling dasar yang ada di lingkungan warga. Ia menilai, berbagai persoalan besar di perkotaan sejatinya berakar dari permasalahan di tingkat RW.
“Masalah kota itu terlihat besar, tapi akar persoalannya ada di RW. Kalau sanitasi, air bersih, dan pengelolaan sampah di RW beres, kota akan jauh lebih sehat,” ujar Farhan.
Sementara itu, Lurah Lebak Siliwangi Budi Rukmana menyampaikan bahwa secara umum kondisi wilayahnya relatif kondusif. Beberapa kejadian seperti kebakaran, abrasi Sungai Cikapundung, longsor, serta pohon tumbang telah ditangani dengan cepat oleh dinas terkait.
Meski demikian, masih terdapat potensi risiko di sejumlah titik, khususnya di RW 8, berupa pohon besar yang rawan tumbang serta kawasan bantaran sungai yang membutuhkan pengawasan lebih lanjut.
Menanggapi hal tersebut, Farhan memastikan akan dilakukan survei lapangan secara langsung untuk memastikan penanganan yang tepat sasaran.
“Hari ini kita cek langsung RW 8. Kita lihat kondisi pohon, sanitasi, dan aliran sungainya. Besok kita lakukan evaluasi,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Farhan juga mengapresiasi pelaksanaan Program Prakarsa RW di Kelurahan Lebak Siliwangi yang telah dimanfaatkan untuk pembangunan sarana publik. Namun demikian, ia mengingatkan pentingnya konsistensi perencanaan anggaran sejak awal.
“Kalau perencanaan A, maka pelaksanaannya harus A. Ini penting untuk menjaga akuntabilitas dan menghindari masalah administrasi,” ujarnya.
Farhan turut menyoroti keberhasilan Kota Bandung dalam menyusun basis data kewilayahan hingga tingkat RW melalui Layanan Catatan Informasi RW (LaciRW) yang saat ini tengah diverifikasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS).
Dengan total 1.597 RW dan sekitar 9.600 RT yang telah terdata, Kota Bandung menjadi kota pertama di Indonesia yang memiliki basis data lengkap hingga level kewilayahan.
“Dengan data ini, kebijakan tidak lagi berdasarkan asumsi, tetapi berdasarkan kebutuhan nyata setiap wilayah,” katanya.
Selain itu, persoalan rumah tanpa septic tank juga menjadi perhatian serius karena berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, khususnya ibu hamil dan balita.
“Sanitasi yang buruk hampir pasti menyebabkan diare dan berkontribusi terhadap stunting. Ini tidak bisa ditunda,” tegas Farhan.
Terkait penyediaan air bersih, Farhan mengakui masih terdapat tantangan besar yang dihadapi PDAM, mulai dari keterbatasan sumber air baku hingga tingginya tingkat kebocoran pipa.
“Ini persoalan infrastruktur besar. PDAM sudah bekerja keras, tetapi memang dibutuhkan investasi dan perbaikan berkelanjutan,” ujarnya.
Farhan juga menegaskan bahwa anggaran Prakarsa RW tidak dapat digunakan untuk honor petugas karena sepenuhnya diperuntukkan bagi program kegiatan. Sementara penataan honor akan dilakukan melalui mekanisme kelurahan dan kecamatan.
Adapun untuk Posyandu, Pemerintah Kota Bandung tengah menyiapkan restrukturisasi sesuai regulasi terbaru dengan enam Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang akan mulai masuk dalam perencanaan tahun 2027.
“Kalau pelaksanaan Prakarsa RW tertib dan laporannya baik, anggarannya akan kita tingkatkan. Namun disiplin administrasi tetap menjadi kewajiban,” pungkasnya. *red
