BANDUNG, journalbroadcast.co — Wakil Wali Kota Bandung, Erwin menuturkan, pelaksanaan Survei Penilaian Integritas (SPI) 2025 harus dijadikan momentum introspeksi, bukan sekadar rutinitas tahunan.
Hal itu disampaikan dalam acara Sosialisasi SPI dan Program Pengendalian Gratifikasi yang berlangsung di Grand Hotel Preanger, Jalan Asia Afrika, Rabu (27/08/2025).
Dalam paparannya, Erwin mengingatkan, hasil SPI tahun 2024 mencatat skor 69,14, yang masih tergolong rentan.
“Angka ini harus menjadi alarm bagi kita semua. Masih ada pekerjaan rumah yang harus segera diselesaikan, mulai dari pengendalian gratifikasi, pengadaan barang/jasa, peningkatan kualitas layanan publik, hingga manajemen ASN yang lebih transparan,” ujarnya.
Untuk tahun 2025, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menargetkan capaian skor SPI minimal 70,90. Menurut Erwin, target ini tidak boleh dipandang sekadar sebagai angka administratif, melainkan bukti nyata dari perbaikan tata kelola pemerintahan.
“Kabar baiknya, Kota Bandung telah menyelesaikan validasi data populasi responden untuk SPI 2025, terdiri dari 3.613 responden internal (pegawai), 767 responden eksternal (pengguna layanan/vendor), dan 108 responden expert (stakeholder/pakar). Secara teknis kita sudah siap, tinggal memastikan praktik baik benar-benar dijalankan di lapangan,” jelasnya.
Erwin menegaskan, keberhasilan SPI tidak ditentukan oleh laporan di atas kertas, melainkan oleh komitmen pimpinan perangkat daerah dan seluruh ASN. Ia menekankan tiga poin penting:
- Pimpinan perangkat daerah harus menjadi teladan integritas.
- ASN wajib memberikan data yang jujur, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan.
- Rekomendasi hasil SPI harus ditindaklanjuti secara konsisten dan berdampak nyata.
“Saya tidak ingin target ini berhenti pada angka semata. Saya ingin melihat perubahan nyata: pelayanan publik yang lebih bersih, pengadaan barang/jasa yang transparan, pengendalian gratifikasi yang tegas, dan manajemen ASN yang profesional,” kata Erwin.
Lebih lanjut, Erwin menyebut, SPI merupakan cermin kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah.
“Jika nilainya rendah, maka citra kita di mata publik pun rendah. Karena itu mari kita jadikan SPI sebagai momentum introspeksi dan muhasabah,” ujarnya.
Ia juga mengajak seluruh jajaran perangkat daerah untuk menjadikan kegiatan ini sebagai kesempatan memperbaiki diri, memperkuat koordinasi, dan meneguhkan komitmen demi mewujudkan Bandung yang Unggul, Terbuka, Amanah, Maju, dan Agamis (Utama). *red
