Bandung, JB — Ketua DPRD Kota Bandung Tedy Rusmawan, menekankan pentingnya komunikasi dan kolaborasi yang harus terus dibangun oleh aparat kewilayahan dengan unsur masyarakat lainnya.
“Hal itu dalam upaya mewujudkan program pembangunan yang dapat dirasakan manfaatnya secara luas,” ujarnya, saat menghadiri kegiatan Musrenbang Kecamatan Rancasari, Rabu (9/02/2022).
Menurut Tedy, sebagai bagian dan kepanjangan tangan dari Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung, peran aparat kewilayahan sangat strategis dalam upaya mewujudkan manfaat pembangunan di masyarakat.
“Maka dari itu, informasi sekecil apapun terkait rencana dan atau kebijakan yang akan dilakukan harus dikomunikasikan atau disampaikan kepada masyarakat, agar outputnya dapat dipahami dan dipatuhi oleh seluruh pihak,” ujarnya.
Tedy pun mengapresiasi beberapa program kegiatan yang telah dan terus dilakukan oleh Kecamatan Rancasari, dalam rangka mendukung dan merealisasikan Misi Kota Bandung sebagai kota yang Unggul, Nyaman, Sejahtera, dan Agamis, meskipun dengan keterbatasan daya dukung anggaran yang tersedia.
“Berkaitan dengan tema Musrenbang hari ini adalah memantapkan pembangunan infrastruktur, di mana hal ini selaras dengan keinginan dan menjadi harapan dari mayoritas masyarakat, untuk dilakukannya pembangunan infrastruktur, khususnya terkait penanganan banjir. Maka mudah-mudahan harapan masyarakat ini, bisa menjadi catatan dan perhatian pemerintah untuk segera dapat diwujudkan,” ucap Tedy.
Ia pun mengingatkan, bahwa peran aparat kewilayahan sebagai garda terdepan untuk dapat mencegah sekaligus memutus rantai penularan COVID-19.
Berdasarkan informasi yang diterima, kata Tedy, terjadi transisi terkait pola penyebaran Covid-19 saat ini.
“Saat ini pola penyebaran COVID-19 bersumber dari lingkungan sekolah kemudian terjadi penularan di lingkungan keluarga, dan berkembang ke lingkungan perkantoran atau tempat kerja,” ujarnya.
Tedy bilang, saat ini mulai terjadi peningkatan kasus COVID-19 di beberapa sekolah hingga perkantoran, yang pola penyebarannya adalah ketika siswa itu datang ke rumah dari sekolahnya, lalu tidak segera membersihkan diri dan perlengkapan yang dipakainya.
“Ia menjadi faktor pembawa COVID-19. Di rumah, ia lalu menyebarkan kepada orangtuanya, dan kemudian orangtuanya kerja, akhirnya menjadi klaster perkantoran,” ujarnya.
Menurut Tedy, upaya pencegahan yang dilakukan Pemkot Bandung dengan mengurangi kapasitas dan lama kegiatan PTM terbatas, cukup tepat. Namun, ia juga mendorong agar Pemkot Bandung mulai mempersiapkan beberapa strategi, bahkan hingga skenario terburuk, jika kasus COVID-19 ini terus meningkat.
“Sehingga Pemkot Bandung, khususnya Satgas COVID-19, harus mengantisipasi sedini mungkin terkait pelaksanaan PTM terbatas ini. Harus lebih selektif lagi, saat terjadi kasus, PTM terbatas di sekolah tersebut harus ditutup sementara,” ucapnya.
“Sejauh ini, kebijakan untuk kembali menerapkan PJJ 100 persen, masih belum akan dilakukan oleh Pemkot Bandung,” imbuh Tedy.
