BANDUNG, journalbroadcast.co — Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Dr. H. Edwin Senjaya, S.E., M.M., melakukan kunjungan ke Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Fungsional Pertahanan Badan Pendidikan Pelatihan Kementerian Pertahanan RI, di Jakarta, Jumat, 17 Mei 2024. Edwin Senjaya disambut hangat Kapusdiklat Tekfunghan Dr. Endang Purwaningsih, Kabid Opsdiklat Kolonel Kav I Dewa Made Gede, S.Sos., Kabid Evkatmutu Diklat Kolonel Laut (S) Ermansyah, S.Pd., M.M., serta Kabid Rendiklat Wahyudi Indrayana, SP., M.M.
Kunjungan itu dalam rangka koordinasi dan konsultasi Pelaksanaan Tugas DPRD terkait “Proses dan Metode Pembinaan Diklat ASN di Kementerian Pertahanan sehingga menghasilkan ASN yang Siap dan Unggul dalam Melaksanakan Tugas”.
RelatedPosts
“Dari hasil informasi yang saya peroleh, Pusdiklat Tekfunghan ini memiliki serangkaian program yang sesuai dengan kebutuhan ASN di lapangan. Sejumlah kementerian dan lembaga mempercayakan pendidikan ASN kepada Pusdiklat ini. Tentu yang saya soroti diklat ini mengedepankan nilai kedisiplinan tinggi dan penanaman gairah bela negara dalam melayani publik,” tutur Edwin Senjaya, dalam sambutannya di Pusdiklat Tekfunghan Kemhan.
Edwin menjelaskan, konsultasi ini bertujuan untuk mencari bentuk alternatif untuk Diklat ASN Kota Bandung. Meski telah meraup sejumlah penghargaan regional dan nasional di bidang pelayanan publik, DPRD Kota Bandung menilai pengembangan kompetensi ASN masih perlu dilanjutkan.
Aspirasi Publik
Meski telah memiliki ratusan aplikasi, DPRD Kota Bandung masih banyak mendapatkan keluhan terkait pelayanan publik Kota Bandung. Padahal, pelayanan publik berbasis digital itu digadang-gadang sebagai implementasi Sistem Pemerintahan Berbasis Ekektronik (SPBE) dan Satu Data Indonesia (SDI).
Saat ini jumlah aplikasi di Kota Bandung yang aktif sebanyak 236 aplikasi, yang terdiri dari 148 aplikasi layanan publik dan 88 aplikasi administrasi pemerintahan. Sejumlah penghargaan itu, kata dia, tentu ditujukan sebagai upaya memudahkan layanan masyarakat.
Akan tetapi, DPRD Kota Bandung masih mendapat aspirasi terkait keluhan publik menyoal pelayanan Pemerintah Kota Bandung. Mulai dari perizinan berusaha bagi kalangan atas, sampai layanan dasar bagi kaum miskin.
Edwin menuturkan, keluhan ini banyak terkait dengan profesionalisme ASN di lapangan. Jenis layanan yang bertatap muka dengan publik kerap mendapat kritikan soal jam kerja yang tak menentu. Warga yang telah mengantre sejak pagi untuk mendapatkan layanan, misalnya, harus terhambat waktunya karena petugas hadir terlambat.
Soal kedisiplinan ini yang sering muncul sebagai aspirasi warga kepada DPRD Kota Bandung. Belum lagi soal pungli yang seringkali dilaporkan dari bidang lalu lintas terkait parkir liar, pasar tumpah, macet, atau PKL tak tertib, yang juga berhubungan erat dengan kinerja aparat pemerintahan struktural hingga tingkat kewilayahan.
Instruksi pimpinan Pemerintah Kota Bandung sudah sering dilayangkan bagi para ASN. Namun, permasalahan selalu berulang.
“DPRD Kota Bandung memandang perlunya peningkatan kapabilitas, dedikasi, dan integritas ASN dengan niat penuh melayani publik. Profesionalisme ASN membutuhkan jiwa disiplin yang tinggi, mental kerja keras, dan hati yang menolak celah korupsi dengan berintegritas,” ujar Edwin.
Kunjungan DPRD Kota Bandung ke Pusdiklat Tekfunghan Kementerian Pertahanan ini di antaranya untuk berdiskusi terkait pola-pola pendidikan yang tepat untuk membangkitkan nilai-nilai profesionalisme yang pudar dari ASN.
Edwin mencermati ada kelebihan berkenaan dengan pendalaman prinsip dasar bela negara yang dibentuk oleh Pusdiklat Tekfunghan Kemhan kepada para prajurit atau ASN yang menjadi peserta diklat.
“Kita ingin mengetahui sejauh mana metode-metode khusus yang dijadikan modul dasar di Diklat Tekfunghan bisa memengaruhi ASN supaya bisa lebih totalitas, karena tentu melayani publik itu tergolong sebagai aksi bela negara meski bukan di medan perang,” ujarnya.
Edwin juga menyerap sejauh mana nilai-nilai integritas yang diajarkan di Diklat Tekfunghan supaya ASN mampu mengamalkan pelayanan publik tanpa korupsi, senapas dengan misi bela negara.
“Tentu dengan spirit bela negara, DPRD berharap tidak ada lagi satu pun ASN yang terseret ke arah pelayanan maladministrasi atau tindak koruptif,” ujar Edwin.
Kunjungan itu juga ingin mencari lebih jauh soal metode dasar Diklat Tekfunghan untuk membentuk perilaku disiplin seperti yang biasa dijiwai prajurit. Bahkan, prajurit di lingkungan Kemhan RI dikenal luas karena bisa mengimplementasikan kedisiplinannya sepanjang masa hingga hari tua.
“Maka, kami ingin mengetahui seperti apa pola ajar pengamalan disiplin berkepanjangan ini bisa disuntikkan kepada ASN. Karena tingkat kedisiplinan sebagai dasar laku manusia akan sangat menentukan sejauh mana profesionalisme ASN dalam hal mengelola waktu, menghargai waktu layanan, hingga mempercepat dan mempermudah layanan publik,” kata Edwin.
Ia juga mempelajari bagaimana Pusdiklat Tekfunghan membentuk nilai-nilai kepemimpinan bagi ASN, sehingga para ASN akan membentuk mentalitas kepemimpinan yang berkarakter kokoh. Terkait kepemimpinan ini juga akan mengarahkan para ASN untuk mengatasi berbagai bentuk konflik, termasuk konflik sosial di masyarakat.
Yang paling termutakhir tentu berkenaan dengan kesiapan kepiawaian ASN dalam mengelola data pelayanan publik di era digital.
ASN wajib memahami ancaman serangan digital, dan bagaimana metode-metode pencegahannya melalui sistem cyber defence yang diajarkan di Pusdiklat Tekfunghan.
“Kita ingin melihat seberapa besar Big Data Anaylisis yang diajarkan di sini bisa menganalisis dan mengolah data sehingga pelayanan publik bisa semakin optimal di masa mendatang. Apalagi dengan peralatan canggih yang menyediakan simulasi dan skenario virtual, sehingga menciptakan suasana pelatihan yang dinamis, serta meningkatkan pemahaman dan retensi informasi bagi peserta didik,” ujarnya.
Pusdiklat Tekfunghan
Kapusdiklat Tekfunghan Kemhan RI Dr. Endang Purwaningsih menerima kunjungan Edwin Senjaya dengan penuh semangat. “Kita mendapat kehormatan dikunjungi dari Pimpinan DPRD Kota Bandung. Mudah-mudahan silaturahmi ini bisa berlanjut. Kami bangga sekaligus terhormat. Ini menjadi kunjungan pertama dari legislatif,” tuturnya.
Endang memaparkan, Pusdiklat Tekfunghan merupakan salah satu Pusdiklat di jajaran Badiklat Kemhan yang terakreditasi oleh Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI untuk menyelenggarakan Pelatihan Dasar (Latsar) CPNS dan Diklat Teknis Bidang Pertahanan.
Pusdiklat Tekfunghan telah memperoleh Akreditasi Program Diklat Teknis Pertahanan Tahun 2021 dengan Predikat “A”, Akreditasi Program Latsar CPNS Tahun 2022 dengan Predikat “B”, dan Akreditasi Lembaga Diklat Tahun 2022 dengan kategori Bintang Satu.
Sebagai Lembaga Diklat terakreditasi, selain memiliki kewenangan menyelenggarakan Diklat juga berhak memfasilitasi penyelenggaraan Latsar CPNS, Diklat Teknis dan Diklat Fungsional lainnya bagi pegawai Kementerian/Lembaga lain.
Pusdiklat Tekfunghan memiliki tugas untuk merencanakan, melaksanakan, evaluasi dan pelaporan, serta meningkatkan mutu Diklat di bidang teknis fungsional pertahanan.
Sedangkan di tataran fungsi, Pusdiklat Tekfunghan menyelenggarakan tahapan penyiapan, penyusunan kebijakan teknis, perencanaan dan Program Diklat di bidang pelatihan dasar CPNS, teknis dan fungsional pertahanan.
Pusdiklat Tekfunghan dilengkapi sejumlah fasilitas mulai dari mess dengan kapasitas 220 siswa, ruang laboratorium komputer berkapasitas 100 siswa, dan ruang VR berkapasitas 40 orang. Tak lupa di Pusdiklat juga telah mengajarkan dasar-dasar keilmuan kecerdasan buatan (AI) untuk menyempurnakan berbagai program manajemen data digital, termasuk menangani cyber threat intelligence.
Pusdiklat ini juga menyediakan program diklat untuk digitalisasi arsip, K3 di Fasyankers, hingga Basic Trauma Cardiac Life Support (BTCLS). Sedangkan pelatihan fungsional meliputi Asesor SDM Aparatur, Perancangan Peraturan Perundang-Undangan, Pelaporan Keuangan, SKP Core Value dan Smart ASN yang biasa merujuk pada konsep BerAkhlak, serta Cyber Security Awareness. Instansi yang telah bekerja sama di antaranya BNPT, Setneg, BKMG dan Kemenkomarves, BSSN, sampai BPKP.
Pendidikan Kedisiplinan
Endang menuturkan, prinsip dasar bela negara memang menjadi fondasi diklat di Tekfunghan Kemhan. Berbagai jenis diklat teknis, fungsional, maupun latsar CPNS wajib hukumnya memahami bela negara sehari-hari, termasuk bagaimana kedudukan ASN ketika masa damai maupun masa perang di setiap pelatihan.
“Dalam setiap kegiatan kami menunjuk dua widyaiswara (pengajar) berpangkat kolonel, dan satunya pembina eselon IV, mendampingi peserta 24 jam untuk memberikan pembinaan sikap dan perilaku. Bagaimana mengimplementasikan bela negara di masing-masing peserta diklat, karena semua warga negara punya kewajiban membela negara. Bagaimana membangun integritas tidak hanya di kelas, juga di lapangan, praktik, berhadapan dengan senior, dan sebagainya. Bagaimana memahami nilai-nilai bela negara, setia kepada Pancasila, dikupas dalam materi di setiap kegiatan,” ujarnya.
Nilai kedisiplinan memang menjadi dasar pemandu pendidikan peserta. Maka, Pusdiklat Tekfunghan menekankan kepada peserta bagaimana membiasakan diri untuk menanamkan perilaku disiplin.
“Pemerintah sudah pernah mencanangkan core value BerAkhlak, bagaimana membangun sikap pelayanan masyarakat yang bisa memberikan service excellence, ini yang kita eksplorasi di Diklat,” katanya.
Endang menambahkan, di Pusdiklat ini telah dibangun smart class yang konsisten dan berkomitmen menjalankan pendidikan berbasis aplikasi dengan berbagai layanan. Tak lupa ilmu-ilmu penebalan karakter kepemimpinan bagi para peserta didik.
“Sepanjang siswa yang sekolah di sini, mulai datang, sampai pulang, nilai, sikap, perilaku disisipkan termasuk kepemimpinan. Termasuk di kelas diberikan piket, ada ketua kelas dan senatnya, kegiatan lain misal outbond, karena ASN ini perlu dibekali lebih banyak kesempatan supaya leadership terbangun,” katanya.
Sedangkan materi-materi cyber defence disediakan dari dasar keilmuan tentara siber di institusi Kemhan dan TNI.
“Nantinya para peserta punya kemampuan untuk menangkal berbagai serangan-serangan siber seperti ke situs-situs pemerintahan,” ucapnya.
Kabid Opsdiklat Kolonel Kav I Dewa Made Gede, S.Sos., menambahkan, peserta diklat juga dipandu untuk menyelesaikan konflik sosial. Bagaimana seorang ASN berorientasi pelayanan, kekuatan apa yang dimiliki, akuntabilitas, hingga tanggung jawab dalam peranannya.
“Itu yang harus dipahami ASN. Nanti dilihat ilmu apa yang akan diberikan. Hal ini yang ditekankan kepada siswa sehingga bisa menguatkan karakternya ke depan. Bangga melayani bangsa, itu yang harus dimiliki di awal, yang akan dipicu di awal. Bagaimana menghilangkan ego masing-masing, sehingga tercipta kerja tim, membuat jejaring, berjejaring akan menguatkan karier ke depan,” katanya.
Kabid Rendiklat Wahyudi Indrayana, SP., M.M., menuturkan, sesuai dengan tugas dan fungsi Tekfunghan, bidang fungsional ini materi yang disesuaikan dengan kebutuhan instansi pembina masing-masing. Yang berbeda, apapun pelatihannya ada penguatan pengayaan materi lokal dalam sistem bela negara.
“Implementasi bela negara diterapkan dengan pengawasan dari kepala kursus dan pembina. Setiap kegiatan selama mengikuti Diklat harus mencerminkan atau menerapkan bisa sejalan dengan nilai bela negara. Selain dari sisi keilmuan, sikap dan perilaku akan terasa terbangun,” katanya.
Di materi cyber defense, kata dia, diberikan pelatihan teknis yang memberikan peningkatan kemampuan dan keterampilan kepada pegawai yang jabatannya membidangi keamanan siber. Materi yang disampaikan berkaitan keamanan fundamental komputer, kemanan jaringan, teknik serang siber dan ansitipasinya, forensik teknologi informasi, yang ditutup dengan simulasi serangan dan pertahanan siber.
Pada 2023 Pusdiklat Tekfunghan sudah bekerja sama dengan 17 Kementerian dan Lembaga, dan 2024 jumlahnya akan bertambah.
“Kami juga mendapatkan kepercayaan dari Kemenpora untuk mendidik latsar bagi atlet berprestasi internasional, termasuk atlet Paralympic. Mereka terus berlatih dan bertanding maka membutuhkan pendidikan tambahan khusus,” tuturnya.
Diklat ASN Kota Bandung
Wakil Ketua DPRD Kota Bandung Edwin Senjaya berterima kasih kepada Kapusdiklat Tekfunghan Kemhan yang telah menerima kunjungan kerja itu.
“Saya sangat merasa terhormat, karena dihadiri oleh jajaran Pusdiklat Tekfunghan,” ucapnya.
Sesuai UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, DPRD Kota Bandung sebagai penyelenggara pemerintah daerah juga bertanggung jawab atas kehadiran ASN bagi kebutuhan pelayanan publik. Kota Bandung telah menerima sejumlah penghargaan, termasuk urusan pelayanan publik.
“Yang terbaru kita mendapatkan penghargaan pelayanan publik terbaik di Indonesia dari KemenPAN RB. Masih di 2023, Pemerintah Kota Bandung mendapatkan penghargaan smart government smart society. Sektor pelayanan publik mendapat apresiasi secara nasional,” ujarnya.
Akan tetapi, kata Edwin, dengan hadirnya penghargaan itu bukan berarti Kota Bandung tanpa masalah. Selama bertugas ke lapangan, ia mendapati konstituen yang mengeluhkan kinerja ASN, termasuk di kewilayahan. Yang sering dikeluhkan yakni lambatnya pelayanan, kurang disiplin, juga ada kecenderungan kurangnya responsibility.
“Ini yang mungkin kita ingin terus perbaiki, bagaimana caranya ASN punya kapasitas yang baik, mereka menjadi aparat yang profesional, dedikasi tinggi, sekaligus memiliki integritas, etos kerja sebagai patriot, karena pengabdian masyarakat merupakan bagian dari bela negara di bidangnya,” ujarnya.
Edwin melihat kebutuhan pengembangan ASN yang diharapkan itu ada di program Diklat Tekufnghan Kemhan.
“Mudah-mudahan dari pertemuan ini ke depan kita bisa membenuk kerja sama untuk memperbaiki kinerja ASN. Mungkin bisa dimulai dari lingkungan Setwan DPRD Kota Bandung, nanti setelah saya berkoordinasi dengan pimpinan DPRD Kota Bandung lainnya. Saya juga akan dorong BKPSDM Kota Bandung untuk membuka kemungkinan pendidikan ASN di Pusdiklat Tekfunghan,” tutur Edwin. *red
