BANDUNG, journalbroadcast.co — Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung membahas evaluasi pelaksanaan program tahun 2025 serta rencana kerja tahun 2026 bersama Badan Perencanaan, Pembangunan, Riset, dan Inovasi Daerah (Bapperida) Kota Bandung. Rapat berlangsung di Ruang Rapat Komisi I DPRD Kota Bandung, Kamis (15/01/2026).
Rapat dipimpin Sekretaris Komisi I DPRD Kota Bandung, Susanto Triyogo Adiputro, S.ST., M.T., dan dihadiri Anggota Komisi I Dudy Himawan, S.H., Mochammad Ulan Surlan, S.Tr. Akun., serta Ahmad Rahmat Purnama, A.Md.. Hadir pula Kepala Bapperida Kota Bandung Anton Sunarwibowo beserta jajaran.
BacaJuga
Susanto menegaskan, di era keterbukaan informasi dan media sosial, Pemerintah Kota Bandung dituntut untuk bergerak cepat dalam menyelesaikan persoalan masyarakat. Menurutnya, publik kini mampu menilai keseriusan pemerintah dalam merespons setiap permasalahan.
“Masyarakat Kota Bandung sudah melek digital, sehingga setiap persoalan harus direspons dengan cepat. Karena itu, kita bahas RKPD, Musrenbang 2027, serta evaluasi perencanaan pembangunan 2025,” ujar Susanto.
Ia juga mengingatkan seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Bandung agar memperkuat sinergi. Pasalnya, berbagai persoalan di Kota Bandung, terutama masalah sampah, tidak bisa diselesaikan oleh satu atau dua OPD saja.
“Saya pikir banyak solusi dan alat yang bisa digunakan untuk mereduksi persoalan sampah. Tinggal bagaimana political will kita untuk memulainya, dari hal paling kecil seperti tingkat RW dan rumah tangga,” katanya.
Selain itu, Susanto menyoroti efektivitas program pelatihan yang digelar sejumlah OPD. Ia menilai pelatihan saja tidak cukup tanpa tindak lanjut konkret bagi peningkatan ekonomi warga.
“OPD sebaiknya langsung mengarahkan warga ke jejaring bisnis yang sudah berjalan, misalnya kerja sama dengan franchise, sehingga warga tidak lagi terbebani soal promosi dan pasar,” tuturnya.
Ia menambahkan, belanja pemerintah memiliki peran strategis sebagai pengungkit pertumbuhan ekonomi dan diharapkan mampu memberikan efek berganda (multiplier effect) terhadap pengurangan kemiskinan dan pengangguran.
Sementara itu, Anggota Komisi I Dudy Himawan menekankan pentingnya fokus penyelesaian masalah sampah agar Kota Bandung tidak kembali mengalami status darurat sampah.
“Pak Wali Kota sudah sering mengingatkan dalam berbagai kegiatan agar persoalan sampah diselesaikan. Saya harapkan Bapperida dan dinas terkait benar-benar mengupayakan agar darurat sampah tidak terulang,” ujarnya.
Dudy juga meminta perhatian Pemkot Bandung terhadap perbaikan infrastruktur jalan lingkungan di bawah dua meter, khususnya di kawasan permukiman gang sempit. Menurutnya, dukungan anggaran sangat dibutuhkan agar dana Prakarsa warga bisa dialokasikan untuk kebutuhan lain.
Ia turut menyoroti peluang penguatan kembali Bandara Husein Sastranegara dengan penerbangan internasional, seiring dukungan Gubernur Jawa Barat dan minat pengusaha dari Malaysia.
“Momentumnya ada sekarang. Kita harus memanfaatkannya untuk mendorong kembali penerbangan langsung ke Bandung,” katanya.
Anggota Komisi I Ulan Surlan menambahkan, Pemerintah Kota Bandung perlu segera membenahi infrastruktur pendukung jika Bandara Husein Sastranegara kembali diperkuat fungsinya.
“Kota Bandung harus mampu memberikan kenyamanan bagi tamu dan wisatawan. Diperlukan penyesuaian, inovasi, dan terobosan agar kota ini tidak membosankan,” ujarnya.
Ulan juga menyoroti persoalan kerentanan kemiskinan dan efektivitas bantuan sosial yang harus ditangani secara kolaboratif agar masyarakat benar-benar merasakan kehadiran pemerintah.
Sementara itu, Anggota Komisi I Ahmad Rahmat menekankan pentingnya mendorong inisiatif warga dalam pengelolaan sampah di tingkat wilayah. Ia mencontohkan pengembangan bank sampah di lingkungannya sebagai upaya nyata mengurangi persoalan sampah.
“Kami ingin memberikan kontribusi maksimal agar persoalan sampah yang sudah lama ini bisa diselesaikan dari tingkat paling bawah,” ujarnya.
Ia juga meminta Pemkot Bandung menghadirkan terobosan baru dalam penanganan pengangguran dengan menyalurkan talenta warga ke lapangan pekerjaan yang sesuai.
Menanggapi berbagai masukan tersebut, Kepala Bapperida Kota Bandung Anton Sunarwibowo menegaskan bahwa seluruh program ke depan akan diselaraskan dengan agenda pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Jawa Barat.
“Misi Bandung UTAMA kami selaraskan dengan Asta Cita pemerintah pusat dan Jabar Istimewa,” katanya.
Anton menjelaskan, tema pembangunan 2027 diarahkan pada penguatan infrastruktur, sosial, dan ekonomi berbasis kewilayahan, termasuk pengembangan koridor wisata kota yang inklusif dan berdaya saing. Program ini juga didukung konsep dwibandara melalui Bandara Husein Sastranegara dan Bandara Kertajati.
Sementara untuk persoalan sampah, Pemkot Bandung melalui DLH tengah mempercepat pembangunan 20 insinerator tambahan guna melengkapi 15 insinerator yang sudah ada. *red
