BANDUNG, journalbroadcast.co — Kota Bandung resmi memiliki Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) sendiri. Hal ini ditandai dengan pelantikan Didi Ruswandi sebagai Kepala Pelaksana BPBD Kota Bandung oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, di Balai Kota Bandung, Senin (14/07/2025).
Kehadiran BPBD Kota Bandung dinilai sangat penting untuk memperkuat kesiapsiagaan menghadapi berbagai potensi bencana di Kota Bandung.
Menurut Farhan, pembentukan BPBD bukan sekadar membangun infrastruktur fisik, melainkan menyiapkan suprastruktur, yaitu sumber daya manusia dan kelembagaan yang mampu merespons bencana secara cepat dan tepat.
“Suprastruktur artinya kita sedang mempersiapkan orang-orang agar punya program untuk mengedukasi terhadap terjadinya berbagai macam bencana,” ujarnya.
Farhan menyebut, bencana utama yang menjadi fokus adalah bencana hidrometeorologi seperti banjir bandang.
“Itu tidak boleh terjadi lagi. Daerah rawan banjir harus dikosongkan sebelum air datang. Ini soal kesiapan dan perilaku,” tegasnya.
Selain itu, potensi pergerakan tanah juga menjadi perhatian serius. Farhan menyebut adanya tanda-tanda awal pergeseran tanah di sejumlah wilayah sekitar Bandung seperti Sumedang dan Purwakarta.
Ia khawatir kondisi serupa bisa terjadi di Kota Bandung, terutama di kawasan yang dilalui Sesar Lembang.
“Fokus pada Sesar Lembang menjadi penting karena itu potensi yang nyata,” katanya.
Lebih lanjut, Farhan mengungkapkan pentingnya kesiapan mental masyarakat dalam menghadapi situasi darurat. Ia juga mengingatkan bahwa musim kemarau diperkirakan datang terlambat dan musim hujan akan lebih cepat terjadi, berdasarkan peringatan dari BMKG.
“Kesiapan mental dan edukasi masyarakat menjadi kunci. Jangan sampai kita tidak siap saat musim hujan datang lebih cepat,” ucapnya.
Terkait koordinasi penanggulangan bencana, Farhan mengatakan, BPBD Kota Bandung akan berkoordinasi erat dengan BPBD Provinsi Jawa Barat sebagai koordinator utama lintas daerah. Bahkan, kata dia, sebelum dilantik pun, Didi Ruswandi sudah menjalin komunikasi dengan BPBD provinsi.
“Terpenting memang koordinasi dengan provinsi dulu,” jelasnya. *red
