CIMAHI, journalbroadcast.co — Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi menyempurnakan Rancangan Rencana Aksi Daerah Pangan dan Gizi Berbasis Potensi Sumber Daya Lokal (RAD PG BPSDL) Tahun 2026–2030 melalui konsultasi publik yang digelar di Ballroom Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Cimahi, Selasa (27/10/2026).
Kegiatan tersebut bertujuan menghimpun masukan dari berbagai pemangku kepentingan guna memastikan rancangan program pangan dan gizi sesuai dengan kebutuhan masyarakat serta potensi daerah. Kegiatan diawali dengan pemaparan materi dan diskusi kelompok terarah, dilanjutkan penyampaian masukan dari Pemerintah Provinsi Jawa Barat, serta diakhiri arahan Wali Kota Cimahi, Ngatiyana.
BacaJuga
Pemaparan materi disampaikan oleh Dr. Ir. Yayuk Farida Baliwati, M.S., Lektor Kepala Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor (IPB), bersama tim MWA Training & Consulting, yakni Marina Noor Prathivi, S.TP., M.M., dan Wilaga Azman Kharis, S.E., M.Si.
Tim tersebut memiliki pengalaman mendampingi penyusunan RAD PG di berbagai provinsi, kabupaten, dan kota di Indonesia, termasuk Provinsi Jawa Barat.
Dalam pemaparannya, tim menyoroti sejumlah aspek penting dalam matriks rencana aksi, mulai dari penetapan prioritas kegiatan, indikator dan target capaian, hingga pembagian peran antarpemangku kepentingan.
Peserta kemudian menyampaikan pertanyaan, tanggapan, dan usulan perbaikan berdasarkan kebutuhan wilayah serta kondisi pelayanan di masing-masing sektor.
Masukan juga disampaikan Firstea Octa Merryana, S.Pt., M.Si., Perencana Ahli Muda Bidang Perekonomian dan Sumber Daya Alam Bappeda Provinsi Jawa Barat. Seluruh masukan dari pemerintah provinsi dan peserta menjadi bahan penelaahan tim penyusun bersama perangkat daerah sebelum dokumen dan matriks rencana aksi difinalisasi.
Konsultasi publik tersebut diikuti sekitar 80 peserta dari berbagai unsur, antara lain Bappeda Provinsi Jawa Barat, jajaran Pemkot Cimahi, instansi vertikal, Bulog, Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), PKK, organisasi profesi, kelompok tani, dunia usaha, tenaga ahli, serta tim teknis penyusun.
Untuk memastikan seluruh aspirasi terakomodasi, panitia juga menghimpun masukan melalui lembar saran, termasuk dari peserta yang belum sempat menyampaikan pendapat secara langsung.
Dalam laporan penyelenggara, Kepala Bapperida Kota Cimahi, Adet Chandra Purnama, S.T., M.M., menjelaskan bahwa penyusunan RAD PG BPSDL telah melalui tiga kali forum diskusi kelompok terarah atau focus group discussion (FGD).
FGD pertama pada Juli 2026 difokuskan pada evaluasi pelaksanaan program tahun 2025 dan pemetaan permasalahan. FGD kedua pada Agustus 2026 membahas pendalaman data dan indikator, sedangkan FGD ketiga pada September 2026 diarahkan untuk mempertajam rancangan dokumen dan matriks rencana aksi.
Rangkaian pembahasan tersebut menjadi dasar untuk menyempurnakan kegiatan, target, pembagian peran, serta kebutuhan data agar rencana aksi yang disusun sesuai dengan kondisi Kota Cimahi dan dapat dilaksanakan secara terpadu.
Menutup kegiatan, Wali Kota Cimahi Ngatiyana mengapresiasi kontribusi perangkat daerah, narasumber, dan seluruh peserta yang telah memberikan masukan terhadap penyusunan dokumen tersebut.
Ia menegaskan, hasil konsultasi publik tidak boleh berhenti sebagai dokumen perencanaan, tetapi harus ditindaklanjuti menjadi program nyata yang memberikan manfaat bagi masyarakat.
Menurut Ngatiyana, keberhasilan pembangunan pangan dan gizi harus tercermin dari ketersediaan pangan, harga yang terjangkau, serta terpenuhinya kebutuhan makanan bergizi bagi setiap keluarga. Penguatan potensi sumber daya lokal juga perlu diiringi dengan ketahanan pasokan dan kesiapan menghadapi dampak perubahan iklim.
Mengingat keterbatasan lahan pertanian di Kota Cimahi dan ketergantungan terhadap pasokan pangan dari luar daerah, Ngatiyana mendorong penguatan kerja sama antardaerah, pemanfaatan pekarangan, pengembangan pertanian perkotaan, pemberdayaan Kelompok Wanita Tani (KWT), serta dukungan bagi UMKM pangan.
Selain itu, distribusi pangan dan kesiapan cadangan pangan daerah perlu diperkuat untuk menjaga ketersediaan bahan pangan bagi masyarakat.
“Pastikan pangan mendukung perbaikan gizi, dorong konsumsi beragam, bergizi, seimbang, dan aman. Prioritaskan seribu hari pertama kehidupan, disertai penyiapan gizi remaja dan calon ibu, padukan dengan pelayanan kesehatan, air bersih, sanitasi, dan perlindungan keluarga rentan,” pesannya.
Ngatiyana juga meminta agar sasaran program, target capaian, penanggung jawab, dan kebutuhan pendanaan dirumuskan secara jelas serta diselaraskan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), dan dokumen perencanaan serta penganggaran perangkat daerah.
Bapperida Kota Cimahi diminta mengoordinasikan tindak lanjut bersama perangkat daerah dan mitra pembangunan agar pelaksanaan program berjalan efektif dan terukur.
Ia berharap kolaborasi lintas sektor terus diperkuat melalui pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi RAD PG BPSDL secara berkala. Setiap kendala perlu diselesaikan bersama, sementara program yang belum efektif harus diperbaiki agar upaya peningkatan ketahanan pangan dan gizi memberikan hasil optimal.
“Mudah-mudahan program ini bisa terealisasi, meningkatkan taraf hidup masyarakat, bagaimana pangannya tercukupi, bagaimana lahan yang ada bisa terpenuhi dan isinya terpenuhi sehingga anak-anak kita berkembang sehat, dan mengurangi stunting,” pungkasnya.
Melalui penyempurnaan RAD PG BPSDL Tahun 2026–2030, Pemkot Cimahi berharap pembangunan pangan dan gizi berbasis potensi sumber daya lokal dapat berjalan lebih terarah, adaptif terhadap perubahan iklim, serta mampu meningkatkan kualitas kesehatan dan kesejahteraan masyarakat. *red
