BANDUNG, journabroadcast.co — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung mengakui adanya risiko serius terkait pengelolaan sampah mulai 12 Januari 2026, menyusul pengurangan kuota pengiriman sampah ke TPA Sarimukti.
Pengurangan tersebut berpotensi menyisakan sekitar 200 ton sampah per hari yang harus ditangani di dalam kota.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyatakan, kondisi ini disampaikan secara terbuka agar masyarakat memahami tantangan yang dihadapi pemerintah.
“Kita tidak ingin menutup-nutupi. Risiko itu ada dan harus kita hadapi bersama,” ujarnya di Balai Kota Bandung.
Sebagai langkah antisipasi, Pemkot Bandung akan segera meluncurkan program Gaslah, yakni petugas pemilah dan pengolah sampah yang ditempatkan di setiap RW.
Dari total 1.597 RW, masing-masing akan memiliki petugas yang bertugas melakukan edukasi dan pendampingan langsung kepada warga.
“Petugas ini bekerja door to door. Tujuan utamanya memastikan pemilahan sampah dari sumbernya,” jelasnya.
Selain itu, Pemkot akan menambah jumlah penyapu jalan dan memperkuat program kebersihan lainnya, sehingga total petugas persampahan yang dibiayai pemerintah diperkirakan mencapai 5.000 hingga 6.000 orang.
Pemkot juga berupaya meningkatkan kapasitas pengolahan sampah berbasis Refuse Derived Fuel (RDF) hingga lima kali lipat, serta mengoptimalkan teknologi biodigester dan insinerator dengan tetap memperhatikan kepatuhan terhadap regulasi lingkungan.
“Tumpukan sampah seperti yang terjadi beberapa bulan lalu mudah-mudahan tidak terulang. Tapi kuncinya satu, partisipasi masyarakat,” ucap Farhan. *red
