BANDUNG, journalbroadcast.co — Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, menilai wilayah perbatasan kota memiliki kompleksitas persoalan yang cukup tinggi.
Menurutnya, kawasan perbatasan menjadi wilayah strategis sekaligus rentan karena berbagai dinamika dari daerah tetangga turut berdampak terhadap Kota Bandung.
Hal tersebut disampaikan Farhan saat mengunjungi Kelurahan Campaka dalam kegiatan Siskamling Siaga Bencana ke-93, Jumat (01/05/2026).
“Ini termasuk kelurahan prioritas karena berada di daerah perbatasan. Apa yang terjadi di Kota Cimahi pun berdampak pada Kota Bandung,” kata Farhan.
Dalam kunjungannya, Farhan menyebut penyelesaian persoalan di wilayah perbatasan tidak dapat dilakukan secara instan. Menurutnya, diperlukan pendekatan kolaboratif dengan melibatkan lurah, camat, serta tujuh RW setempat untuk merumuskan solusi bersama.
“Permasalahannya sangat kompleks sehingga perlu konsolidasi bersama. Insya Allah ini bisa dibantu tidak hanya oleh Forkopimcam tetapi juga keberadaan kompleks Kodam dan Lanud Husein yang dapat memberdayakan masyarakat,” ujarnya.
Sebagai langkah awal, Farhan mendorong percepatan pelaksanaan program berbasis kewilayahan atau prakarsa yang telah diterima tujuh RW di Kelurahan Campaka.
Program tersebut difokuskan untuk menjawab berbagai persoalan lingkungan, khususnya di kawasan permukiman dan gang-gang warga.
“Yang disegerakan adalah program prakarsa. Saya ingin memastikan program ini berjalan sesuai kebutuhan masyarakat terutama untuk menangani masalah lingkungan,” jelasnya.
Selain persoalan wilayah perbatasan, Farhan juga menyoroti kondisi darurat pengelolaan sampah menyusul penutupan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Sarimukti sejak Kamis (30/4/2026).
Akibat penutupan tersebut, pengangkutan sampah dari Kota Bandung dihentikan sementara selama tiga hari.
“Kita sudah tidak bisa mengangkut sampah ke Sarimukti pada Jumat, Sabtu, dan Minggu. TPS dan TPA sudah penuh,” ungkapnya.
Sebagai langkah antisipasi, Farhan menginstruksikan seluruh lurah untuk segera berkoordinasi dengan RW agar pengelolaan sampah dilakukan secara mandiri di tingkat wilayah selama masa darurat berlangsung.
“Saya minta seluruh lurah memastikan sampah selama tiga hari ini diolah di RW masing-masing agar tidak terjadi penumpukan berlebihan,” tuturnya. *red
