BANDUNG, journalbroadcast.co — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menegaskan tetap menghormati proses hukum yang tengah berjalan terkait penetapan tersangka terhadap Wakil Wali Kota Bandung dan Ketua DPD Partai NasDem Kota Bandung.
“Proses tersebut sepenuhnya berada dalam kewenangan aparat penegak hukum dan berjalan secara independen. Prioritas kami adalah memastikan stabilitas pemerintahan tetap terjaga dan layanan publik tidak terganggu,” ujar Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, Rabu (10/12/2025).
BacaJuga
Farhan menegaskan Pemkot Bandung akan memperkuat reformasi birokrasi dan pengawasan internal sebagai bentuk komitmen menjaga integritas tata kelola pemerintahan.
“Kami mengajak seluruh pihak untuk tidak berspekulasi dan mengikuti informasi resmi dari lembaga berwenang,” ujarnya.
Menurut Farhan, Pemkot memberikan ruang penuh kepada aparat penegak hukum untuk bekerja secara profesional. Ia memahami kekhawatiran masyarakat atas perkembangan kasus tersebut, namun memastikan roda pemerintahan tetap berjalan normal.
“Saya ingin menegaskan, Pemerintah Kota Bandung dalam kondisi stabil dan seluruh layanan publik berjalan normal tanpa gangguan,” tegasnya.
Ia juga telah menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk memperkuat koordinasi internal dan memastikan seluruh perangkat daerah bekerja seperti biasa. Farhan menambahkan bahwa kasus hukum ini tidak berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Karena itu, saya berharap masyarakat dapat melihat secara jelas pemisahan antara proses hukum yang berjalan dan tugas-tugas pemerintahan yang terus kami jalankan,” katanya.
Sebagai wujud komitmen terhadap transparansi, Pemkot Bandung tengah mempercepat reformasi birokrasi, memperkuat pengawasan internal, serta melakukan evaluasi dan pembaruan SOP layanan publik.
“Ini momentum untuk membangun pemerintahan yang lebih kuat, bersih, dan responsif. Kami mengajak warga untuk tidak berspekulasi dan menunggu informasi resmi,” ujarnya.
Farhan juga meminta seluruh ASN menjaga profesionalisme dan fokus pada pelayanan publik. Ia memastikan seluruh program pembangunan tetap berjalan sesuai rencana.
Sebagai respons atas perkembangan kasus hukum tersebut, Pemkot Bandung memperkuat sistem pengawasan internal, mempercepat evaluasi area layanan yang berpotensi disalahgunakan, serta meningkatkan koordinasi lintas perangkat daerah. Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), optimalisasi peran Inspektorat, dan percepatan digitalisasi administrasi juga menjadi prioritas.
Pemkot menjamin layanan publik – terutama di sektor kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, dan layanan dasar lainnya – tetap berjalan tanpa hambatan. Koordinasi harian di bawah Sekretaris Daerah turut diperkuat untuk menjaga stabilitas pemerintahan.
“Tanggung jawab kami adalah memastikan warga Bandung tetap mendapat layanan terbaik. Semua langkah sudah disiapkan agar pelayanan di lapangan tidak terpengaruh dinamika yang terjadi,” kata Farhan.
Pemkot Bandung juga terus menjalin komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kementerian terkait, dan aparat penegak hukum demi menjaga stabilitas tata kelola pemerintahan.
Melalui penguatan reformasi birokrasi dan pengawasan yang lebih menyeluruh, Pemkot Bandung menegaskan komitmennya untuk terus membangun pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. *red
