Perkuat Tata Kelola, Inspektorat Bandung Soroti Tantangan SDM dan Target PKPT 2025

BANDUNG, journalbroadcast.co — Inspektur Daerah Kota Bandung, Dharmawan menegaskan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran strategis dalam membantu kepala daerah membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.

“APIP adalah pemberi peringatan dini, konsultan, dan penjamin kualitas. Perannya terus kami perkuat agar tata kelola pemerintah semakin baik,” ujar Dharmawan dalam Rakor Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah Kota Bandung yang digelar di eL Hotel, Kamis (11/12/2025).

BacaJuga

Pertanda Bahaya: Wali Kota Bandung Imbau Warga Segera Mengungsi Jika Temukan Retakan

3 Desember 2025

0

Saatnya Mengubah Pola Pengelolaan Sampah

4 Juni 2023

0

Wawan Wardiana : Saya Berharap Para Istri Tidak Hanya Sebagai ‘Menteri Keuangan’, Tapi Juga Harus Sebagai BPK

8 Juli 2023

0

Plh Wali Kota Bandung Tegaskan Tidak Ada Negosiasi dengan Pelanggar Ketertiban

18 Juni 2023

0

Ia menjelaskan, Inspektorat Kota Bandung telah menyiapkan sejumlah agenda pengawasan, antara lain pemeriksaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan wajib pelayanan dasar serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) untuk urusan nonpelayanan dasar.

Untuk kegiatan reviu, Inspektorat mencakup Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), KUA – PPAS, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Standar Satuan Harga – Analisis Standar Belanja (SSH-ASB), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Alokasi Umum (DAU), bantuan sosial, barang milik daerah, hibah, program prakarsa, RSUD, hingga manajemen ASN.

Sementara pada aspek konsultasi, Inspektorat melakukan pendampingan manajemen risiko, pendampingan proyek strategis, tindak lanjut BPK, serta pendampingan rencana aksi Reformasi Birokrasi (RB).

Dharmawan juga memaparkan enam poin penting terkait kondisi dan prioritas Inspektorat Kota Bandung, yakni:

1. Peran APIP semakin diperkuat sebagai mitra strategis pemerintah daerah.
2. Tantangan SDM masih ada, namun komitmen terhadap peningkatan kapasitas terus dilakukan.
3. Sejumlah target PKPT 2025 tidak tercapai akibat irisan audit eksternal dan kebijakan nasional.
4. Penanganan temuan berulang serta percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) menjadi fokus utama.
5. Penyusunan PKPT 2026 didasarkan pada isu strategis nasional/daerah dan proyek prioritas.
6. Peran assurance dan consulting diperluas untuk meningkatkan kualitas tata kelola.

“Terakhir, peran assurance dan consulting diperluas untuk meningkatkan kualitas tata kelola,” tegasnya. *red