Diskar PB Didesak Segera Susun Data Potensi Bencana, Sebab Minim Data Valid

0
81
KET. FOTO: DPRD Kota Bandung bersama Satpol PP Kota Bandung, Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung (Diskar PB), Paguyuban Camat Kota Bandung dan Bapelitbang Kota Bandung melaksanakan Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) 1, Rabu (20/4/2022). Chiko/Humpro DPRD Kota Bandung.

Bandung, JB — DPRD Kota Bandung bersama Satpol PP Kota Bandung, Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana Kota Bandung (Diskar PB), Paguyuban Camat Kota Bandung dan Bapelitbang Kota Bandung melaksanakan Rapat Kerja Panitia Khusus (Pansus) 1 membahas realisasi kinerja T.A 2021, di Ruang Rapat Bamus DPRD Kota Bandung, Rabu (20/04/2022).

Pada kesempatan ini, Ketua Pansus 1 Ferry Cahyadi Rismafurry, S.H., mengimbau kepada perangkat daerah terkait agar memberikan informasi yang lebih mendalam terhadap manfaat dari program-program yang dicapai.

“Pada rapat ini, kita tidak hanya ingin mendengar rincian realisasi yang sudah dicapai oleh masing-masing perangkat daerah, akan tetapi kita juga butuh hasil atau output dari realisasi program yang sudah dijalankan. Apakah telah memberi dampak yang baik atau tidak, sehingga setiap tahunnya kita bisa membenahi dengan baik sesuai dengan kebutuhan masyarakat di lapangan,” Kata Ferry.

Wakil Ketua Pansus 1, Drs. Riana meminta agar Diskar PB menyusun data potensi bencana sebagai upaya dini siaga bencana di Kota Bandung.

“Saya minta sesegera mungkin Diskar PB harus menyusun data potensi bencana. Kota Bandung adalah Kota yang rawan akan bencana alam, namun sangat disayangkan kita masih belum punya data potensi bencana yang valid. Itu adalah langkah awal untuk mewaspadai bencana besar yang kita tidak pernah tahu kapan itu terjadi,” kata Riana.

Anggota Pansus lainnya, Drs. Heri Hermawan menyampaikan bahwa Program PIPPK harus bisa mengukur presentasi pembangunan dan kesejahteraan di Kota Bandung.

“Saya ingin memastikan bagaimana dampak dari program PIPPK. Kita harus mengukur presentasi pembangunan dan kesejahteraan di Kota Bandung melalui program PIPPK ini. Terlebih lagi Kota Bandung mempunyai presentase luasan kawasan kumuh yang cukup tinggi, dan saya rasa ini menjadi upaya agar status tersebut paling tidak menurun,” kata Heri.

Anggota Pansus 1 lainnya, Hj. Nenden Sukaesih, S.E., juga meminta agar perangkat daerah seperti Diskar PB dan Satpol PP yang membutuhkan banyak sumber daya manusia untuk mengoptimalkan kinerja agar bisa ditambahkan lebih banyak lagi.

Nenden juga menambahkan agar segala upaya yang akan memaksimalkan kinerja perangkat daerah kepada masyarakat harus disiapkan lebih matang lagi agar hasil dari program yang dijalankan bisa dirasakan oleh masyarakat. *red

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here