Pangandaran, JB — Kepala Kejaksaan Tinggi Jawa Barat (Kajati Jabar) Asep N Mulyana telah mempersilahkan masalah pengadaan penerangan jalan umum (PJU) Pangandaran senilai Rp 50 miliar untuk di laporkan ke Kejati Jabar.
Pernyataan Kajati Jabar tersebut setelah dihubungi wartawan untuk mengkonfirmasi mengenai dugaan markup yang dilontarkan sejumlah massa saat melakukan audiensi dengan Komisi IV DPRD Jawa Barat beberapa waktu lalu.
Bahkan anggota DPRD Jabar Ali Hasan menyuruh massa untuk mempersilahkan membuat laporan mengenai dugaan kasus korupsinya ke Kejati Jabar karena DPRD Jabar bukan ranahnya.
Ketika dikonfirmasi Kajati Jabar bahkan mengarahkan agar laporan dugaan markup PJU Pangandaran tersebut untuk dilaporkan langsung kepada Asisten Tindak Pidana Khusus (Aspidsus) Kejati Jabar.
Hal tersebut juga menandakan betapa seriusnya dan responsipnya Kajati Jabar terhadap isu yang berkembang selama ini terkait pengadaan PJU Pangandaran tersebut.
Beberapa yang terbaru temuan dugaan ketidak beresan pengadaan PJU tersebut terus terungkap bahkan Pemerhati Kebijakan Publik Monitoring Community Kandar Karnawan menyapaikan hal yang terbaru kepada wartawan yang menyebutkan pengadaan tiang lampu PJU di Pangandaran sejumlah 1.999 unit dengan harga satuan mencapai Rp 7.449.000,- itu ternyata diduga melanggar ketentuan e-katalog LKPP, sehingga negara berpotensi mengalami kerugian total loss senilai Rp. 14.890.551.000,-
Menurut Kang Aan, panggilan Kandar Karnawan, karut marut proses pengadaan Smart PJU senilai total Rp 50 milyar ini memang sudah sangat terlihat sejak awal, hal ini memperkuat indikasi kongkalikong yang terjadi antara pejabat Pangandaran dengan pengusaha.
Pasalnya, menurut Kang Aan, jelas-jelas terlihat bahwa diduga tiang tersebut didaftarkan secara ilegal dikategori luminer lampu PJU, sehingga mustahil jika PPK tidak mengetahui kejanggalan ini, karena pada item tiang tersebut jelas terlihat bahwa semua parameter spesifikasi kosong semua, bagaimana tidak ini karena penempatan produk yang tidak sesuai.
Nah hal ini pula yang mengemuka dan diduga hal tersebut terjadi atas kelalaian dan ketidakcermatan PPK yang mengakomodasi permainan penyedia, ini jelas-jelas menyebabkan kerugian negara hingga milyaran rupiah.
Hal inilah menurut Kang Aan, menguatkan dugaan isu adanya janji gratifikasi oleh pengusaha yang nilainya luar biasa besar mencapai 20%.
“Tentu aparat penegak hukum harus segera mendalami dan menindaklanjuti isu publik ini untuk menciptakan rasa kepercayaan di masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu pegiat anti korupsi dari Manggala Garuda Putih Agus Satria, menegaskan akan melaporkan perkaran dugaan korupsi di pengadaan PJU Pangandaran senilai Rp 50 miliar tersebut kepada Kejati Jabar.
Sesuai arahan Kajati Jabar dan juga anggota DPRD Jabar Ali Hasan, kami akan melaporkan secara resmi dugaan kasus korupsi ini ke Kejati Jabar,” ujarnya kepada media Jumat (02/09/2022).
Agus pun memaparkan dari data yang dihimpunnya dugaan kerugian negara terjadi akibat pemborosan karena dana sebesar 50 milyar ini ternyata hanya cukup digunakan untuk membeli 1.999 titik lampu saja, dengan daya 120 watt yang notabene ini sangat tidak sesuai dengan postur kebutuhan riil di lapangan, artinya per unit lampu harganya mencapai Rp 25juta.
Padahal menurut pendapat konsultan, harga 1 paket lampu Smart PJU 120watt berikut tiang 9 meter dan pemasangan hanya sekitar Rp 17 jutaan saja, artinya secara kasat mata telah terjadi dugaan kerugian hingga Rp 8 juta per unit atau total kalau ditotalkan diduga mencapai Rp 16 milyar.
Kemudian Agus Satria juga menemukan jika dilihat dari aturan pemasangan lampu kementrian perhubungan, lampu dengan daya 100-120W hanya digunakan untuk kelas jalan arteri yang besar yang kebanyakan justru dikelola oleh provinsi dan pusat.
Sementara di Pangandaran mayoritas mengelola kelas jalan lingkungan dengan daya 30-40W, jalan lokal dengan daya 40-60W dan jalan sektoral dengan daya 60-90W namun sayangnya justru kebutuhan tersebut malah tidak diadakan.
Senada hal tersebut, secara terpisah saat kadishub Jabar, Ir Koswara saat dihubungi melalui whatsapp berpendapat Rp 50 miliar utk 1.999 titik masih bisa dimaksimalkan untuk hasil dengan jumlah titik lebih banyak.
Namun untuk penggunaan daya lampu 120 Watt masih bisa dikonversikan menjadi 40 – 90 watt sesuai dengan kelas jalan, mengingat mayoritas dipasang di ruas Jalan Kabupaten dan Jalan Lingkungan. Dan untuk tiang dapat menyesuaikan penggunaannya menjadi tiang 7 meter.
Dengan konversi daya lampu dan ketinggian tiang tersebut memungkinkan untuk menambah jumlah titik lampu atau dapat dialokasikan untuk penggantian lampu2 yang sudah rusak”
Dengan kejadian tersebut, Agus Satria meminta agar LKPP segera menindak dan memberikan sangsi blacklist kepada oknum pengusaha yang diduga tidak tertib aturan E-katalog LKPP.
Kemudian meminta Polda Jabar dan Kejati Jabar untuk memanggil pihak pihak yang diduga melakukan praktek praktek yang tidak terpuji atas pengadaan PJU Rp 50 miliar ini.
Lalu mendesak Bupati Pangandaran Jeje Wiradinata untuk peka atas masalah ini dan segera membatalkan kegiatan ini pengadaan PJU Pangandaran.
“Kami pun akan menindaklanjuti masalah ini dengan melaporkannya ke Kejati Jabar,” ujar Agus Satria. *red
