BANDUNG, journalbroadcast.co.co — Pembangunan halte Bus Rapid Transit (BRT) di kawasan Cicadas, Kota Bandung, yang berada di tengah jalan menuai keluhan masyarakat. Warga terutama menyoroti potensi kemacetan serta aspek keselamatan pengguna jalan.
Wali Kota Bandung Muhammad Farhan mengatakan, Pemerintah Kota Bandung terus melakukan pengawasan dan koordinasi agar proses pembangunan halte tidak menimbulkan gangguan berkepanjangan bagi masyarakat.
BacaJuga
Saat ditemui usai kegiatan di Lapangan Puter, Kecamatan Coblong, Jumat (11/9/2026), Farhan mengakui dampak kemacetan akibat pembangunan halte di tengah jalan memang telah diperkirakan sebelumnya.
“Itu sudah diduga sebelumnya. Jadi saya sedang komunikasi bagaimana cara meminimalkan kemacetan supaya pengerjaannya tidak menimbulkan kemacetan,” ujar Farhan.
Pembangunan Ditargetkan Selesai Dua Minggu
Farhan mengatakan, kondisi kemacetan akibat pembangunan halte bersifat sementara. Berdasarkan informasi yang diterimanya, proses pengerjaan diperkirakan dapat diselesaikan dalam waktu sekitar dua minggu.
“Tapi ini hanya sementara saja. Pengerjaan akan cepat. Menurut kabar itu paling lama selama dua minggu, setelah itu lancar, persis seperti yang di Jalan Jakarta. Itu juga cepat, dalam dua minggu selesai,” katanya.
Terkait desain halte yang berada di tengah jalan dan tidak dilengkapi jembatan penyeberangan orang (JPO), Farhan menjelaskan keterbatasan ruang menjadi salah satu pertimbangan.
Menurutnya, kondisi lebar jalan dan trotoar tidak memungkinkan pembangunan JPO di lokasi tersebut.
“Kenapa tidak dibikin JPO? Karena terlalu sempit kalau untuk JPO. Maka akhirnya dibikinlah jalan seperti itu,” ungkapnya.
Keselamatan Pengguna Jalan Jadi Perhatian
Meski demikian, Farhan memastikan aspek keselamatan tetap menjadi perhatian Pemkot Bandung. Pengawasan akan dilakukan terhadap perkembangan pembangunan, termasuk dampaknya terhadap pengguna jalan dan kelompok rentan.
“Kita akan amati terus, karena saya juga tidak mau sampai terjadi kecelakaan. Ditambah lagi, dengan lantai halte yang tinggi, tentu akan ada kesulitan juga bagi penyandang disabilitas,” katanya.
Farhan menyebut Pemkot Bandung juga terus berkoordinasi dengan pemerintah pusat, termasuk Kementerian Perhubungan dan Bappenas, untuk memastikan aspek teknis pembangunan BRT berjalan sesuai standar.
“Itu sebabnya sekarang saya lagi bolak-balik Jakarta terus, ke Kementerian Perhubungan, ke Bappenas, untuk memastikan bahwa secara teknis ini memungkinkan dan tidak mengganggu keseharian masyarakat,” tuturnya.
Saat ditanya mengenai kemungkinan pelebaran jalan di sekitar halte, Farhan menyebut opsi tersebut tidak memungkinkan karena infrastruktur pendukung, termasuk trotoar, telah selesai dibangun.
“Enggak. Soalnya kan trotoarnya sudah jadi,” ujarnya.
Ada 28 Halte di Koridor BRT
Farhan mengungkapkan, pembangunan halte serupa tidak hanya dilakukan di kawasan Cicadas. Secara keseluruhan, terdapat 28 halte yang berada di koridor utama BRT atau dibangun di tengah jalan.
“Jangan khawatir, total semuanya 28 halte on koridor,” katanya.
Menurut Farhan, salah satu persoalan yang banyak dikeluhkan masyarakat saat ini adalah minimnya informasi mengenai pembangunan BRT.
Karena itu, ia meminta pengelola BRT meningkatkan sosialisasi kepada masyarakat, terutama mengenai tahapan pekerjaan dan dampak pembangunan terhadap aktivitas warga.
“Betul. Itu sebabnya saya meminta kepada BRT melakukan sosialisasi lebih masif ke seluruh warga. Karena yang tahu teknis pengerjaan semuanya BRT. Kalau saya kan mewakili warga,” ujarnya.
Farhan menilai masyarakat berhak mendapatkan informasi yang memadai mengenai tahapan pembangunan, dampak lalu lintas, hingga alternatif mobilitas selama pekerjaan berlangsung.
“Kita akan teriak terus, ‘Pak, ieu kumaha? Kenapa kita nggak dikasih tahu? Kenapa kita nggak diberi alternatif?’ Ini yang kami lakukan terus untuk menekan BRT, memberikan sosialisasi yang lebih banyak, termasuk sosialisasi kepada parkir dan juga pedagang,” katanya.
Dishub Siapkan Pengaturan Lalu Lintas
Terkait antisipasi kemacetan, Farhan memastikan Dinas Perhubungan Kota Bandung akan melakukan pengaturan lalu lintas secara maksimal selama proses pembangunan berlangsung.
Ia mengakui kemacetan sulit dihindari ketika terdapat pekerjaan konstruksi di ruang jalan. Namun, dampaknya akan ditekan melalui rekayasa lalu lintas dan penempatan petugas di sejumlah titik.
“Kalau dari Dishub, bagaimanapun juga, kita akan mengatur sedemikian rupa sehingga kalau kemacetan tidak terhindarkan. Ketika ada pekerjaan di pinggir jalan atau di tengah jalan, pasti macet,” ujarnya.
Pengaturan lalu lintas, kata Farhan, akan dilakukan sejak pagi hingga malam hari dengan menempatkan petugas pada titik-titik yang berpotensi mengalami kepadatan kendaraan.
“Pengaturan akan dilakukan sepagi mungkin sampai semalam mungkin. Akan ada petugas di setiap titik. Saya akan atur sedemikian rupa,” pungkasnya. *red
