BANDUNG, journalbroadcast.co — Dinas Sosial (Dinsos) Kota Bandung akan mengintensifkan penanganan tunawisma, gelandangan, dan pengemis guna menjaga ketertiban, kenyamanan, serta citra kota menjelang long weekend.
Kepala Dinas Sosial Kota Bandung, Yorisa Sativa, menyebutkan bahwa secara umum kelompok tunawisma terbagi ke dalam tiga kategori utama, yakni gelandangan, pengemis, dan pemulung. Berdasarkan data Dinsos, ketiganya menunjukkan tren peningkatan jumlah dibandingkan tahun sebelumnya.
Pada tahun 2025, jumlah gelandangan tercatat sebanyak 156 jiwa, meningkat dari 113 jiwa pada 2024. Dari jumlah tersebut, sebanyak 129 jiwa telah dijangkau melalui Unit Social Response (USR), sementara 27 jiwa lainnya belum terjangkau.
Sementara itu, jumlah Pengemis mencapai 223 jiwa, naik dari 188 jiwa pada 2024. Dari total tersebut, sebanyak 184 jiwa telah mendapatkan penanganan. Adapun jumlah Pemulung tercatat sebanyak 57 jiwa, meningkat dari 41 jiwa pada tahun sebelumnya.
Yorisa menjelaskan, asal daerah para tunawisma cukup beragam. Untuk kategori Gelandangan, mayoritas berasal dari luar Kota Bandung, yakni 125 jiwa, sedangkan 31 jiwa merupakan warga Kota Bandung. Daerah asal terbanyak berasal dari Kabupaten Bandung, Garut, dan Bandung Barat.
“Bahkan pada 2025, tercatat sekitar 10 orang tunawisma berasal dari luar Pulau Jawa,” ujar Yorisa saat ditemui di Kantor Dinas Sosial Kota Bandung, Kamis (15/01/2026).
Ia menyebutkan, sebaran tunawisma berada di sekitar 16 hingga hampir 20 titik rawan, terutama di kawasan strategis dan pusat aktivitas kota. Beberapa lokasi yang kerap menjadi titik mangkal antara lain Jalan Ir. H. Juanda, Jalan Merdeka, Taman Vanda, Jalan Riau – Lombok, Jalan Naripan – Tamblong, Taman Saparua, Taman Lalu Lintas, Simpang Lima – Asia Afrika, hingga kawasan Braga dan Cihampelas.
Keberadaan tunawisma tersebut, lanjut Yorisa, menimbulkan berbagai persoalan sosial, mulai dari risiko kesehatan dan penyakit menular, gangguan ketertiban dan keamanan, hingga menurunnya keindahan kota. Selain itu, praktik mengemis secara memaksa juga kerap dikeluhkan masyarakat.
Untuk mengatasi persoalan tersebut, Pemkot Bandung terus melakukan penanganan secara kolaboratif. Dinsos bekerja sama dengan Satpol PP, Dinas Kebakaran dan Penanggulangan Bencana (Damkar), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman (DPKP), DP3A, serta unsur kewilayahan.
Dalam waktu dekat, Pemkot Bandung akan melaksanakan aksi penertiban gabungan dalam rangka beautifikasi kota yang dijadwalkan mulai Jumat dini hari hingga Minggu, serta dilanjutkan dengan patroli pada siang dan sore hari. Penertiban ini menyasar gelandangan, pengemis, hingga manusia gerobak yang beraktivitas di ruang publik.
“Penanganan tidak berhenti pada penertiban saja. Setelah dijangkau, mereka akan dibawa ke rumah singgah untuk menjalani rehabilitasi sosial dan bimbingan mental-spiritual selama tujuh hari,” jelas Yorisa.
Selama proses tersebut, Dinsos akan melakukan asesmen lanjutan untuk menentukan langkah berikutnya, mulai dari reunifikasi dengan keluarga, pemulangan ke daerah asal, hingga rujukan ke lembaga sosial sesuai kebutuhan. Khusus bagi tunawisma dari luar Kota Bandung, koordinasi akan dilakukan dengan dinas sosial daerah asal.
Yorisa mengakui bahwa sebagian tunawisma kerap kembali ke jalan meski telah dibina. Faktor ekonomi menjadi alasan utama, karena aktivitas di jalan dianggap memberikan penghasilan instan. Oleh karena itu, ia menekankan pentingnya peran masyarakat untuk tidak memberikan uang atau barang secara langsung di jalan.
“Kami akan menggencarkan sosialisasi dan imbauan, termasuk melalui Diskominfo, ATCS, dan Satpol PP, agar masyarakat tidak memberi di jalan. Memberi di jalan justru tidak mendidik dan memperpanjang masalah,” tegasnya.
Lebih lanjut, Yorisa menyebutkan bahwa upaya beautifikasi kota juga bertujuan mendukung sektor pariwisata. Dengan meningkatnya kunjungan wisatawan pada momen libur panjang, Pemkot Bandung ingin memastikan kota tetap aman, tertib, dan memberikan kesan positif.
“Kota Bandung harus tetap bersih, tertib, dan berkesan. Ini bukan hanya tugas pemerintah, tetapi tanggung jawab bersama,” pungkasnya. *red
