Kemenag Buka Penyelenggaraan Umrah Mulai 8 Januari 2022, Ini Syaratnya!

0
299
Ilustrasi umrah sebelum pandemi Covid-19. (Pinterest)

Bewarajabar.com – Kementerian Agama (Kemenag) menyatakan penyelenggaraan ibadah umrah akan kembali dibuka pada Sabtu, 8 Januari 2022.

Pernyataan tersebut merupakan tindak lanjut dari hasil rapat lintas Kementerian atau Lembaga berkaitan dengan penyelenggaraan ibadah umrah tahun 1443 H atau 3 Januari 2022 sesuai dengan arahan Menteri Agama RI.

“Pemberangkatan jamaah umrah rencananya akan kembali dilakukan pada 8 Januari 2022. Karena ini masih diliputi situasi pandemi Covid-19, maka penyelenggaraan umrah akan dilakukan dengan pengawasan ketat terhadap protokol kesehatan baik di Tanah Air maupun Arab Saudi,” kata Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah, Hilman Latief, Jumat, 7 Januari 2022.

Berdasarkan hasil rapat tersebut, Kemenag melalui Direktorat Penyelenggaraan Haji dan Umrah mengeluarkan surat edaran umrah 1443 H dengan nomor B-04008 DJ/DT.II.3/Hj.09/01/2022 tertanggal 4 Januari 2022.

Dalam surat edaran tersebut, tercantum enam syarat pelaksanaan umrah yang dimulai 8 Januari 2022. Berikut merupakan syaratnya:

  1. Penyelenggaraan ibadah umrah di masa pandemi Covid-19 dilaksanakan dengan pengendalian dan pengawasan terhadap kepatuhan protokol kesehatan secara ketat baik di Indonesia maupun di Arab Saudi.
  2. Penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang akan memberangkatkan jamaah wajib melaporkan keberangkatannya melalui sitem informasi pengawasan terpadu umroh dan haji khusus (SISKOPATUH).
  3. Keberangkan akan diprioritaskan bagi penyelenggara perjalanan ibadah umrah yang menggunakan penerbangan langsung melalui Bandara Soetta.
  4. Keberangkatan sebanyak 4 penerbangan awal mengikuti Kebijakan Umrah Satu Pintu dengan menggunakan asrama haji sebagai lokasi. Kemudian screening dilakukan di titik awal keberangkatan.
  5. Kepulangan jamaah umrah akan mengikuti kebijakan yang ditetapkan Satgas Penanganan Covid-19 Nasional.
  6. Kanwil Kementerian Agama Provinsi dan Kemenag Kabupaten/Kota wajib melakukan pengawasan keberangkatan jemaah umrah di tiap wilayah kerjanya.

“Demikian, agar syarat ini bisa menjadi maklum dan pedoman bagi semua pihak,” tutupnya.

 

Editor: Rian Andrian

Sumber: Okezone.com

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here