BANDUNG, journalbroadcast.co — Ketua Angkatan Program Pemantapan Nilai-Nilai Kebangsaan Lembaga Ketahanan Nasional (PPNK Lemhanas) ke-221 “Maung Papandayan” yang juga Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, Dr. H. Edwin Senjaya, S.E., M.M, menyoroti berbagai persoalan sosial yang dinilainya menjadi tantangan serius bagi geopolitik Indonesia.
Hal tersebut disampaikan Edwin Senjaya yang akrab disapa Kang Edwin, saat menjadi narasumber pada kegiatan Pembinaan Kader Tim Pendamping Keluarga (TPK) se-Kecamatan Rancasari, yang digelar di Puteri River Inn, Desa Citengah, Kabupaten Sumedang, Rabu (14/01/2026).
BacaJuga
Kegiatan tersebut turut dihadiri Camat Rancasari Shinta Parmawati, S.STP., M.Si., serta para lurah se-Kecamatan Rancasari. Dalam kesempatan itu, Kang Edwin menyampaikan materi mengenai Implementasi Nilai-Nilai Kebangsaan dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.
Menurutnya, sejumlah faktor yang menjadi tantangan terhadap kondisi geopolitik Indonesia antara lain perubahan iklim yang berdampak pada ketahanan pangan, konflik perang, korupsi, narkoba, maraknya pinjaman online ilegal dan judi online, serta fenomena perilaku penyimpangan seksual Lesbian, Gay, Biseksual, dan Transgender (LGBT).
“Faktor-faktor ini menjadi ancaman serius karena tidak terlepas dari kepentingan dan pengaruh negara lain yang menginginkan ketidakstabilan di Indonesia. Apalagi Indonesia memiliki potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia yang besar,” ujarnya.
Kang Edwin menilai, Pinjaman Online Ilegal Dan Judi Online saat ini menjadi ancaman geopolitik yang sangat nyata. Menurutnya, penguasaan data dan ekonomi digital tidak hanya berpotensi menguasai sistem keuangan suatu negara, tetapi juga dapat mengendalikan perilaku ekonomi masyarakat.
“Fenomena pinjol dan judol, terutama yang ilegal dan operatornya berada di luar negeri, menunjukkan bagaimana arus modal, teknologi, dan data lintas negara dapat digunakan sebagai alat kontrol ekonomi dan sosial. Dalam geopolitik modern, data adalah senjata baru yang mengancam keamanan siber dan kedaulatan bangsa,” tegasnya.
Ia juga menjelaskan adanya keterkaitan erat antara judi online dan pinjaman online, di mana tingginya praktik judi online mendorong masyarakat untuk terjerat utang digital.
“Mudahnya mendapatkan pinjaman dan rendahnya literasi keuangan masyarakat telah melahirkan persoalan ekonomi dan sosial baru di Indonesia,” tuturnya.
Sementara terkait fenomena LGBT, Kang Edwin menyebutnya sebagai ancaman geopolitik, khususnya dari sisi Kesehatan Masyarakat akibat potensi meningkatnya penyakit menular seksual serta gangguan kesehatan mental. Selain itu, isu LGBT juga menyentuh perbedaan mendasar nilai budaya dan hukum antarnegara yang berdampak pada hubungan diplomatik dan kerja sama internasional.
“Dalam geopolitik modern, perebutan pengaruh tidak hanya soal wilayah dan sumber daya alam, tetapi juga ideologi dan nilai. Bahkan pada 2016 lalu, Menteri Pertahanan Ryamizard Ryacudu menyebut LGBT sebagai bagian dari proxy war atau perang terselubung untuk melemahkan bangsa,” ungkapnya.
Saat ini, lanjut Kang Edwin, Pemerintah Kota Bandung bersama Panitia Khusus 14 DPRD Kota Bandung tengah merumuskan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pengendalian Perilaku serta Penyimpangan Seksual. Hal ini juga menjadi perhatian serius di Lemhanas karena persoalan tersebut berdampak pada ketahanan sosial, budaya, dan keluarga.
Ia menekankan bahwa upaya pencegahan dapat dimulai dari lingkungan keluarga, melalui pola asuh, pengawasan, dan pembinaan karakter sejak dini, tidak hanya pada aspek pendidikan formal tetapi juga penanaman norma sosial dan agama.
Selain keluarga, peran kegiatan keagamaan dan organisasi kemasyarakatan dinilai strategis sebagai benteng nilai moral dan etika masyarakat secara berkelanjutan.
Kang Edwin menegaskan pentingnya menginternalisasi Nilai-Nilai Kebangsaan, yakni Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta semboyan Bhinneka Tunggal Ika, sebagai perekat dan pemersatu bangsa.
“Melalui pemahaman dan pengamalan nilai-nilai kebangsaan, masyarakat di Kecamatan Rancasari dan Kota Bandung diharapkan terus bersatu membangun daerah, bangsa, dan negara, serta tidak melakukan tindakan yang merugikan kepentingan bersama,” pungkasnya. *red
