BANDUNG, journalbroadcast.co — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menghormati proses hukum terkait penetapan tersangka terhadap Wakil Wali Kota Bandung yang juga Ketua DPD Partai NasDem Kota Bandung.
“Proses tersebut sepenuhnya menjadi kewenangan aparat penegak hukum dan berjalan independen. Prioritas kami adalah menjaga stabilitas pemerintahan dan memastikan layanan publik tetap berjalan normal,” kata Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, Rabu (10/12/2025).
Farhan menegaskan, Pemkot Bandung terus memperkuat reformasi birokrasi dan pengawasan internal sebagai bentuk komitmen menjaga integritas tata kelola pemerintahan. Ia juga mengimbau masyarakat untuk tidak berspekulasi dan menunggu informasi resmi dari lembaga berwenang.
“Kami memberi ruang penuh bagi penyidik untuk bekerja secara profesional. Kami memahami perkembangan ini menimbulkan pertanyaan di masyarakat, tetapi pemerintahan Kota Bandung dalam kondisi stabil dan seluruh layanan publik berjalan tanpa gangguan,” ujarnya.
Ia telah menginstruksikan Sekretaris Daerah untuk memperkuat koordinasi internal dan memastikan perangkat daerah bekerja seperti biasa. Farhan juga menegaskan bahwa kasus hukum tersebut tidak berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan daerah.
“Saya berharap masyarakat melihat pemisahan antara proses hukum yang berjalan dan tugas-tugas pemerintahan yang kami jalankan. Pemkot Bandung tetap berkomitmen memberikan pelayanan terbaik bagi warga,” tegasnya.
Sebagai langkah antisipatif, Pemkot Bandung mempercepat reformasi birokrasi, memperkuat pengawasan internal, serta mengevaluasi seluruh SOP layanan publik agar sesuai kebutuhan terkini. Penguatan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), optimalisasi peran Inspektorat, dan percepatan digitalisasi administrasi juga terus dilakukan untuk meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.
Pemkot memastikan layanan vital seperti kesehatan, pendidikan, administrasi kependudukan, dan pelayanan dasar lainnya tetap berjalan tanpa hambatan. Mekanisme koordinasi harian di bawah Sekda diperkuat untuk menjaga ritme pemerintahan tetap stabil dan responsif.
“Tanggung jawab kami adalah memastikan warga Bandung tetap mendapatkan layanan terbaik. Kami sudah menyiapkan langkah-langkah agar pelayanan di lapangan tidak terpengaruh oleh dinamika yang terjadi,” ujar Farhan.
Pemkot Bandung juga memperkuat komunikasi dengan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, kementerian terkait, dan aparat penegak hukum untuk menjaga stabilitas tata kelola pemerintahan. Melalui reformasi birokrasi dan peningkatan pengawasan, Pemkot menegaskan komitmennya untuk membangun pemerintahan yang profesional, akuntabel, dan berintegritas. *red
