CIMAHI, journalbroadcast.co — Menjelang akhir semester genap Tahun Ajaran 2025/2026, Pemerintah Kota (Pemkot) Cimahi melalui Dinas Pendidikan (Disdik) kembali membuka Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun Ajaran 2026/2027.
Pembukaan ditandai dengan Kick Off SPMB yang dirangkaikan dengan penandatanganan komitmen bersama penyelenggaraan SPMB bersama Forkopimda Kota Cimahi, bertempat di Ballroom Mal Pelayanan Publik (MPP) Kota Cimahi, Selasa (05/05/2026).
Dalam sambutannya, Wali Kota Cimahi, Ngatiyana, mengatakan penyelenggaraan SPMB Tahun Ajaran 2026/2027 dibuka melalui empat jalur, yakni domisili, afirmasi, prestasi, dan mutasi.
Menurutnya, keempat jalur tersebut disusun untuk memberikan kesempatan seluas-luasnya bagi seluruh anak di Kota Cimahi agar memperoleh akses pendidikan yang layak.
“Demi menjamin penyerapan calon peserta didik yang merata tanpa terkecuali, SPMB diselenggarakan dengan berpegang teguh pada prinsip objektif, transparan, akuntabel, berkeadilan, dan tanpa diskriminasi. Dengan demikian, tidak ada lagi alasan bagi setiap anak untuk mendapatkan haknya dalam menuntaskan pendidikan, terutama di jenjang sekolah dasar dan menengah,” ujarnya.
Ngatiyana menjelaskan, kepadatan penduduk Kota Cimahi yang cukup tinggi harus ditunjang dengan daya tampung sekolah yang memadai. Untuk jenjang SD, daya tampung calon murid baru mencapai 9.742 siswa yang mencakup SD negeri, SD swasta, hingga Madrasah Ibtidaiyah swasta.
“Dari total daya tampung ini, diperkirakan calon murid baru baik dari dalam kota maupun luar kota mencapai 9.740 siswa. Adapun untuk jenjang SMP dan sederajat, daya tampung mencapai 11.284 siswa, dengan estimasi calon murid baru sebanyak 10.523 siswa,” paparnya.
Dalam kesempatan tersebut, Ngatiyana menegaskan bahwa pelaksanaan SPMB mengacu pada aturan dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah, Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat, serta Dinas Pendidikan Kota Cimahi.
Ia juga menegaskan sistem penerimaan murid baru harus berjalan transparan dan akuntabel demi menjamin keadilan bagi masyarakat.
“Semua diberikan keleluasan kepada masyarakat untuk mendaftarkan putra-putrinya sekolah di wilayah masing-masing yang telah diatur melalui domisili, afirmasi, termasuk prestasi dan lintas batasan. Itu kita gunakan sehingga nanti hasil penerimaannya transparan, dan tahun ini kita komitmen menandatangani kerja sama antara Forkopimda dalam SPMB agar tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan,” katanya.
Melalui komitmen bersama tersebut, Ngatiyana berharap tidak ada lagi praktik titip-menitip calon murid maupun tindakan lain yang merugikan masyarakat.
“Jangan ada yang bermain-main di sini, SPMB kita tegakkan untuk kemudahan masyarakat dalam menyekolahkan putra-putrinya,” tegasnya.
Ia menambahkan, pada pelaksanaan SPMB tahun ini terdapat dua komponen penilaian, yakni nilai rapor dan hasil Tes Kemampuan Akhir bagi siswa SD yang akan melanjutkan ke jenjang SMP. Sementara aturan lainnya secara umum masih sama seperti tahun sebelumnya.
Ngatiyana juga mengimbau masyarakat agar tidak ragu mendaftarkan anaknya ke sekolah swasta apabila tidak diterima di sekolah negeri. Pemkot Cimahi, kata dia, akan membantu biaya pendidikan sekolah swasta bagi masyarakat kurang mampu yang terdata dalam Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN).
“Pemerintah Kota Cimahi juga akan memerhatikan masyarakat kurang mampu dengan membantu biaya SPP sekolah swasta sesuai kemampuan dan data yang tercatat di DTSEN maupun Dinas Sosial dan Kementerian Sosial. Ini tetap kita lakukan agar anak-anak kita bebas sekolah dan dibantu oleh pemerintah,” pungkasnya. *red
