CIMAHI, journalbroadcast.co — Pemerintah Kota Cimahi melalui Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kota Cimahi menegaskan pentingnya penguatan mitigasi bencana berbasis masyarakat melalui kegiatan sosialisasi yang digelar di Aula Kecamatan Cimahi Selatan, Senin (30/03/2026).
Kegiatan ini menjadi bagian dari upaya sistematis pemerintah daerah dalam menekan risiko bencana sekaligus meningkatkan kapasitas warga dalam menghadapi potensi ancaman yang semakin kompleks.
Cimahi diketahui memiliki potensi ancaman bencana yang cukup tinggi, mulai dari banjir, cuaca ekstrem, longsor, hingga gempa bumi yang dipengaruhi aktivitas Sesar Lembang. Selain itu, bencana hidrometeorologi akibat perubahan iklim juga menjadi ancaman yang frekuensinya terus meningkat dan sulit diprediksi.
Kepala Pelaksana BPBD Kota Cimahi, Fithriandy Kurniawan, menyampaikan bahwa berbagai kejadian bencana dalam beberapa tahun terakhir menjadi pelajaran penting, di mana dampak kerugian jiwa, kerusakan lingkungan, hingga trauma psikologis sebagian besar dipicu rendahnya kesiapsiagaan masyarakat.
“Pendekatan mitigasi tidak lagi bisa bersifat reaktif, tetapi harus dilakukan secara terencana, terukur, dan berkelanjutan hingga ke level komunitas,” ujarnya.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Cimahi, Adhitia Yudisthira, menegaskan bahwa investasi pada mitigasi jauh lebih efisien dibandingkan penanganan pascabencana.
“Setiap satu rupiah untuk mitigasi dapat menghemat empat hingga tujuh kali lipat biaya saat bencana terjadi,” katanya.
Ia menambahkan, kondisi geografis Cimahi yang rawan bencana menjadikan aspek kebencanaan sebagai variabel penting dalam pembangunan berkelanjutan. Hal ini telah diintegrasikan dalam kebijakan tata ruang, perizinan bangunan, hingga pembangunan infrastruktur yang berorientasi pada pengurangan risiko.
Kegiatan sosialisasi ini diikuti oleh perwakilan masyarakat dari berbagai kelurahan, termasuk ketua RT dan karang taruna. Peserta dibekali pemahaman praktis terkait langkah pencegahan, kesiapsiagaan, hingga penanganan saat dan setelah bencana.
Materi yang disampaikan meliputi simulasi evakuasi, pengenalan tanda-tanda bencana, serta pentingnya membangun sistem peringatan dini di lingkungan masing-masing.
Selain itu, masyarakat juga didorong untuk aktif menjaga lingkungan, seperti tidak membuang sampah sembarangan, melakukan penghijauan untuk mencegah longsor, serta memastikan kesiapan jalur evakuasi dan titik kumpul.
Pendekatan ini menempatkan masyarakat sebagai garda terdepan dalam pengurangan risiko bencana.
Di sisi lain, pemerintah juga memperkenalkan inovasi digital berupa aplikasi KANDAGA (Kanal Dokumen Administrasi Terintegrasi) yang dikembangkan oleh Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Cimahi.
Aplikasi ini berfungsi sebagai “brankas digital” gratis bagi warga untuk menyimpan dokumen penting seperti data kependudukan dan pendidikan secara aman. Dengan KANDAGA, risiko kehilangan dokumen akibat bencana dapat diminimalkan karena data tetap tersimpan dan dapat diakses kapan saja.
KANDAGA memiliki sejumlah keunggulan, di antaranya akses gratis, sistem keamanan berbasis login, serta fungsi mitigasi yang memungkinkan dokumen tetap tersedia meski dokumen fisik rusak akibat bencana.
Hingga saat ini, penanganan bencana di Cimahi dinilai menunjukkan capaian positif, khususnya dalam respons cepat saat kondisi darurat. Namun, pemerintah menekankan bahwa fase pemulihan tetap membutuhkan waktu dan koordinasi lintas sektor.
Oleh karena itu, penguatan mitigasi dinilai sebagai langkah paling efektif untuk meminimalkan dampak bencana di masa mendatang. *red
