BANDUNG, journalbroadcast.co — Meski pelaksanaan Pemilu 2029 masih sekitar tiga tahun lagi, Wakil Wali Kota Bandung, Erwin, menegaskan pentingnya keterlibatan masyarakat dalam mengawal proses demokrasi melalui pengawasan partisipatif guna mewujudkan pemilu yang jujur, adil, transparan, dan bermartabat.
Hal tersebut disampaikan Erwin saat membuka kegiatan Pendidikan Pengawas Partisipatif (P2P) Tahun 2026 bertema “Berfungsi dan Bergerak untuk Pemilu 2029 yang Bermartabat” yang diselenggarakan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kota Bandung di Kantor Bawaslu Kota Bandung, Selasa (21/07/2026).
Erwin mengapresiasi penyelenggaraan pendidikan tersebut karena dinilai menjadi langkah strategis dalam mencetak kader-kader pengawas partisipatif yang memiliki integritas, kapasitas, dan kepedulian terhadap penyelenggaraan demokrasi.
“Saya atas nama Pemerintah Kota Bandung mengapresiasi setinggi-tingginya kegiatan ini. Pendidikan pengawas partisipatif akan melahirkan pengawas-pengawas baru yang memiliki integritas serta meningkatkan pemahaman, kapasitas, dan kesadaran masyarakat untuk ikut mengawal proses demokrasi,” ujar Erwin.
Menurutnya, kualitas demokrasi bukan hanya menjadi tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi membutuhkan keterlibatan aktif seluruh elemen masyarakat. Karena itu, kehadiran pengurus RW, organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan, hingga mahasiswa dalam kegiatan tersebut menjadi modal penting untuk memperkuat pengawasan partisipatif.
“Demokrasi yang berkualitas membutuhkan partisipasi semua pihak. Pengawasan partisipatif adalah bentuk nyata kepedulian warga negara untuk menjaga suara rakyat agar tetap bermartabat dan terhindar dari berbagai pelanggaran yang mencederai nilai-nilai demokrasi,” katanya.
Erwin berharap tema yang diusung mampu mendorong lahirnya masyarakat yang semakin cerdas, kritis, peduli, serta berani mengambil peran dalam mengawal setiap tahapan Pemilu sesuai aturan hukum dan etika demokrasi.
Ia juga memastikan Pemerintah Kota Bandung akan terus bersinergi dengan Bawaslu Kota Bandung dalam meningkatkan kualitas demokrasi di Kota Bandung.
“Dengan kolaborasi yang kuat, saya optimistis kita dapat mewujudkan Pemilu 2029 yang aman, damai, inklusif, berintegritas, dan benar-benar mencerminkan kedaulatan rakyat,” ujarnya.
Lebih lanjut, Erwin mengajak seluruh peserta menjadikan pendidikan tersebut sebagai ruang belajar sekaligus memperkuat kolaborasi di tengah masyarakat. Ia meminta para peserta menjadi agen literasi demokrasi yang mampu menangkal informasi menyesatkan (hoaks) serta mengedukasi masyarakat agar menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab.
“Jadilah agen literasi di lingkungan masing-masing. Sebarkan semangat demokrasi, tangkal informasi yang menyesatkan, dan ajak masyarakat menggunakan hak pilih secara bertanggung jawab,” pesannya.
Ia juga mengingatkan bahwa tugas sebagai pengawas partisipatif harus dijalankan dengan penuh integritas dan keikhlasan demi kepentingan masyarakat.
“Menjadi pengawas ini diniatkan lillahi ta’ala, untuk menghadirkan pemimpin dan wakil rakyat yang benar-benar membawa kemanfaatan bagi masyarakat. Mari bersama-sama kita wujudkan Pemilu yang jujur, adil, transparan, dan melahirkan tokoh-tokoh politik yang berintegritas,” harapnya.
Sementara itu, Kepala Sub Bagian Pengawasan dan Hubungan Masyarakat (Humas) Bawaslu Kota Bandung, Hazmi Nawawi Sofian, menjelaskan bahwa Pendidikan Pengawas Partisipatif Tahun 2026 merupakan salah satu program prioritas Bawaslu untuk meningkatkan kapasitas kader pengawas partisipatif sebagai penggerak pengawasan di tengah masyarakat.
Menurut Hazmi, kegiatan tersebut merupakan tindak lanjut dari Keputusan Ketua Bawaslu tentang Standar Pelaksanaan Pendidikan Pengawas Partisipatif.
“Kegiatan ini diikuti oleh 20 peserta yang berasal dari alumni Sekolah Kader Pengawas Partisipatif (SKPP), alumni P2P, unsur masyarakat, organisasi, dan mahasiswa,” ujarnya.
Selama pelaksanaan kegiatan, peserta mengikuti berbagai tahapan pembelajaran mulai dari pembukaan, pre-test, pendalaman materi bersama narasumber, diskusi interaktif, hingga post-test sebagai evaluasi hasil pembelajaran.
Hazmi berharap program tersebut mampu melahirkan kader-kader pengawas partisipatif yang aktif mengedukasi masyarakat serta memperkuat budaya pengawasan bersama dalam menyongsong Pemilu 2029.
“Semoga Pendidikan Pengawas Partisipatif Tahun 2026 ini mampu melahirkan kader-kader pengawas yang aktif, berfungsi, dan bergerak dalam memperkuat demokrasi serta pengawasan partisipatif menuju Pemilu 2029 yang bermartabat,” tutupnya. *red
