BANDUNG, journalbroadcast.co — Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menekankan pentingnya kesiapan data dan tata kelola sebelum pemerintah mengadopsi teknologi kecerdasan buatan atau Artificial Intelligence (AI).
Hal itu disampaikan Farhan saat menjadi pembicara dalam AIIF Panel 8 bertajuk AI Government & Public Services, Kamis (27/08/2026).
Menurut Farhan, transformasi digital pemerintahan tidak cukup hanya dengan menghadirkan teknologi terbaru. Pemerintah perlu memastikan teknologi tersebut didukung sistem yang memadai, memiliki dasar hukum yang jelas, serta memberikan dampak nyata bagi masyarakat.
Farhan juga mengingatkan pemerintah agar tidak terjebak Fear of Missing Out (FOMO) atau mengikuti penggunaan teknologi hanya karena sedang menjadi tren.
Ia mencontohkan penggunaan kamera CCTV 4K yang sempat didorong karena memiliki kemampuan face recognition dan sejumlah fitur analisis. Namun, penerapannya belum optimal karena sistem pendukung atau back-end yang dibutuhkan belum tersedia.
“Harus hati-hati sekali dalam dunia digital, jangan sampai terbawa FOMO. Kalau kita sudah bisa mengenali wajah seseorang, lalu apa? Pemerintah kota tidak punya kewenangan untuk melakukan penyidikan terhadap orang tersebut,” ujar Farhan.
Menurutnya, pemanfaatan teknologi pemerintahan juga perlu memperhatikan aspek hukum, kewenangan, dan perlindungan data pribadi. Karena itu, kesiapan administratif serta mekanisme kerja sama antarlembaga perlu disiapkan sebelum teknologi diterapkan secara luas.
“Hal-hal seperti itu yang kami sebut sebagai kesiapan administratif. It’s boring. It’s very, very boring. Tetapi itu akan menutup semua legal loophole dari setiap teknologi yang dimanfaatkan,” katanya.
Bangun Fondasi Data
Farhan mengatakan, transformasi digital di Kota Bandung dimulai dengan memastikan ketersediaan data dan tata kelola. Setelah fondasi tersebut terbentuk, pemerintah dapat menentukan teknologi serta dampak yang ingin dicapai.
Salah satu fondasinya dilakukan melalui pengumpulan data kewilayahan dari 1.597 RW di Kota Bandung. Pemkot Bandung menghimpun 58 indikator mengenai kondisi wilayah melalui pendataan di tingkat RT dan RW.
Data tersebut kemudian diverifikasi bersama Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Bandung. Dari proses itu, Pemkot Bandung mulai membangun sistem yang dapat menggambarkan kondisi kewilayahan secara lebih terintegrasi.
“Ini adalah bagian bagaimana penyeragaman data itu kemudian bisa menjadi awal kita dalam tata kelola, belum teknologi,” ujar Farhan.
Menurutnya, proses tersebut masih dalam tahap pengembangan. Setelah integrasi data berjalan, Pemkot Bandung akan mengarah pada pemanfaatan AI recommendation untuk membantu proses pengambilan keputusan.
Salah satu contoh pemanfaatan data terlihat dalam pengelolaan sampah. Berdasarkan data kewilayahan, baru 490 dari 1.597 RW yang telah melakukan pemilahan sampah.
Kondisi tersebut menjadi salah satu dasar Pemkot Bandung dalam menerapkan program Gaslah dengan menempatkan petugas pemilah sampah di tingkat RW.
Namun, pelaksanaan program tersebut juga dievaluasi berdasarkan data. Setelah enam bulan, hasil evaluasi menunjukkan satu RW maksimal baru mampu memilah sekitar 40 kilogram sampah per hari.
Jika dikalikan dengan seluruh RW, kapasitas pemilahan tersebut berada di kisaran 60 ton per hari. Angka itu masih jauh dibandingkan produksi sampah Kota Bandung yang mencapai sekitar 1.800 ton per hari, dengan sekitar 60 persen di antaranya merupakan sampah organik.
Farhan mengatakan data dan teknologi perlu digunakan untuk mengukur efektivitas sekaligus konsekuensi suatu kebijakan, termasuk dari sisi anggaran.
Ia mencontohkan, penempatan satu petugas pemilah di 1.597 RW membutuhkan anggaran sekitar Rp28 miliar per tahun. Karena itu, konsekuensi setiap kebijakan perlu dihitung sebelum diterapkan secara lebih luas.
“Setiap kebijakan itu konsekuensinya mesti kita hitung ke depan dan kita siapkan di belakang. So, back-end and forecast become very important before we move on with technology,” katanya.
Pengembangan Prototipe
Selain membangun tata kelola data, Pemkot Bandung tengah mengembangkan sejumlah prototipe untuk mendukung proses validasi dan pengambilan keputusan. Salah satunya aplikasi Teh Eva atau Electronic Validation Application yang masih dalam tahap beta.
Farhan mengatakan pendekatan prototyping dilakukan agar setiap inovasi dapat diuji terlebih dahulu dengan biaya yang relatif kecil. Jika terbukti berjalan dan memberikan manfaat, teknologi tersebut kemudian dapat dikembangkan dan disosialisasikan secara lebih luas.
“Bagaimanapun juga kami berangkat dari tata kelola data sehingga memberikan dampak nyata bagi masyarakat,” tutur Farhan.
Sebagai informasi, AI Indonesia Initiative Forum berlangsung pada 26–28 Agustus 2026. Kegiatan tersebut dapat disaksikan melalui kanal YouTube SCCIC Living Lab. *red
