BANDUNG, journalbroadcast.co — Ketua Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, H. Iman Lestariyono, S.Si., S.H., mendorong penguatan kolaborasi lintas sektor dalam menyelesaikan berbagai persoalan kesehatan masyarakat di Kota Bandung.
Menurut Iman, persoalan kesehatan tidak dapat diselesaikan hanya oleh sektor kesehatan maupun Puskesmas. Keberhasilan pembangunan kesehatan turut dipengaruhi berbagai faktor, mulai dari kondisi lingkungan, perilaku masyarakat, pendidikan, sosial-ekonomi, hingga ketersediaan infrastruktur.
BacaJuga
Karena itu, ia mendorong perubahan paradigma, dari Puskesmas yang hanya berfokus memberikan pelayanan kesehatan menjadi kecamatan yang mampu membangun ekosistem kesehatan masyarakat secara terpadu.
“Yang kita butuhkan bukan semakin banyak rapat, tetapi semakin banyak masalah kesehatan yang benar-benar terselesaikan,” kata Iman saat menjadi narasumber dalam kegiatan Lokakarya Mini (Lokmin) Triwulan III Bidang Kesehatan di Aula Kantor Kecamatan Sumur Bandung, Kamis (03/09/2026).
Di hadapan peserta yang didominasi ibu-ibu penggerak di wilayah, Iman menekankan sejumlah hal mendasar untuk meningkatkan efektivitas pembangunan kesehatan daerah. Salah satunya adalah memastikan setiap program berorientasi pada hasil nyata.
Ia meminta kegiatan Lokmin tidak berhenti sebagai agenda seremonial maupun sekadar memenuhi kebutuhan administratif. Menurutnya, indikator keberhasilan pembangunan kesehatan harus bergeser dari jumlah kegiatan yang dilaksanakan menjadi perubahan perilaku serta menurunnya risiko penyakit di masyarakat.
Selain itu, Iman mendorong penguatan program promotif dan preventif. Menurutnya, paradigma pelayanan kesehatan harus mulai diarahkan dari pola mengobati ketika masyarakat sudah sakit menuju upaya mencegah penyakit sejak dini.
“Paradigma pelayanan kesehatan harus mulai bergeser dari mengobati ketika sakit menjadi mencegah sebelum sakit melalui edukasi, deteksi dini, dan Pola Hidup Bersih dan Sehat atau PHBS,” ujarnya.
Ia juga menilai pendekatan berbasis data di tingkat kewilayahan perlu terus diperbarui. Intervensi kesehatan, kata Iman, harus disesuaikan dengan kondisi spesifik setiap kelurahan maupun RW, mengingat karakteristik dan tingkat kerentanan masalah kesehatan di setiap wilayah berbeda.
“Setiap wilayah memiliki karakteristik dan tingkat kerentanan yang berbeda. Karena itu, intervensinya juga harus berdasarkan data dan kebutuhan masing-masing wilayah,” katanya.
Iman memastikan Komisi IV DPRD Kota Bandung akan terus mengawal aspirasi masyarakat, mendorong kebijakan dan dukungan anggaran bidang kesehatan, serta memastikan rekomendasi yang dihasilkan melalui Lokmin tidak berhenti sebagai dokumen administratif.
“Melalui collaborative governance yang melibatkan pemerintah, DPRD, akademisi, hingga kader RT/RW, pelayanan kesehatan primer di Kota Bandung diharapkan semakin berkualitas dan tepat sasaran,” pungkasnya. *red
