BANDUNG, journalbroadcast.co — Anggota Komisi IV DPRD (Dewan Perwakikilan Rakyat Daerah) Kota Bandung, Drs. Heri Hermawan, M.M.Pd., mendorong penguatan sinergi lintas sektor untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya dalam penanganan Stunting, Tuberkulosis (TBC), serta optimalisasi program Cek Kesehatan Gratis (CKG) di Kecamatan Bandung Kulon.
Hal tersebut disampaikan Heri saat menghadiri Lokakarya Mini Kesehatan Triwulan III bertema “Sinergi Lintas Sektor: Zero Stunting, Optimalisasi CKG, & Penanganan TBC” yang digelar di Kecamatan Bandung Kulon, Selasa (29/09/2026).
BacaJuga
Menurut Heri, Lokakarya Mini Kesehatan menjadi forum penting untuk mengidentifikasi berbagai persoalan kesehatan yang dihadapi masyarakat maupun fasilitas pelayanan kesehatan di tingkat kewilayahan. Masukan dan temuan dari lapangan dapat menjadi bahan evaluasi sekaligus pengawasan bagi DPRD bersama perangkat daerah terkait.
Ia menilai DPRD Kota Bandung, khususnya Komisi IV, memiliki peran strategis sebagai mitra pemerintah daerah dalam memastikan kebijakan dan program kesehatan sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Peran tersebut dijalankan melalui fungsi penganggaran, pengawasan, dan pembentukan peraturan daerah.
“DPRD hadir bukan sebagai eksekutor, melainkan sebagai mitra strategis kewilayahan. Kita ingin memastikan setiap kebijakan kesehatan benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujar Heri.
Dalam fungsi penganggaran, Heri menjelaskan, DPRD berperan memastikan dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) terhadap berbagai program kesehatan. Di antaranya kebutuhan Program Makanan Tambahan (PMT) untuk penanganan stunting, pelaksanaan skrining TBC, serta dukungan logistik bagi program CKG.
Menurutnya, alokasi anggaran perlu dilakukan secara proporsional dan tepat sasaran agar pelaksanaan program berjalan optimal serta memberikan manfaat langsung bagi masyarakat.
Sementara itu, melalui fungsi pengawasan, DPRD dapat melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program bersama pemerintah kewilayahan dan puskesmas. Langkah tersebut juga menjadi sarana untuk mengidentifikasi kendala yang muncul di lapangan agar dapat ditindaklanjuti oleh pihak terkait.
Adapun melalui fungsi pembentukan regulasi, DPRD mendorong kebijakan daerah yang mendukung terciptanya lingkungan sehat, peningkatan sanitasi, serta kemudahan akses dan rujukan pelayanan kesehatan bagi masyarakat.
Penanganan Stunting dan TBC Perlu Berkelanjutan
Heri menegaskan, keberhasilan program kesehatan tidak cukup diukur dari pencapaian target administratif, tetapi juga harus dilihat dari dampak nyata terhadap kondisi kesehatan masyarakat.
“Program penanganan stunting, TBC, maupun CKG harus memberikan dampak nyata terhadap peningkatan derajat kesehatan masyarakat. Karena itu, seluruh program harus dilaksanakan secara terarah, berkelanjutan, dan melibatkan berbagai unsur,” katanya.
Terkait penanganan stunting, Heri mendorong intervensi yang lebih terarah dan kolaboratif, terutama di wilayah yang masih menghadapi persoalan tersebut. Upaya pencegahan dan penanganan perlu dilakukan secara berkesinambungan dengan melibatkan pemerintah, tenaga kesehatan, kader, keluarga, serta masyarakat.
Menurutnya, kolaborasi berbagai unsur menjadi penting agar upaya penanganan stunting tidak hanya berfokus pada intervensi sesaat, tetapi juga mencakup pencegahan dan pendampingan keluarga secara berkelanjutan.
Di sisi lain, penanganan TBC juga membutuhkan dukungan lintas sektor, terutama dalam meningkatkan kesadaran masyarakat, mendorong pemeriksaan dini, serta memastikan warga yang membutuhkan layanan dapat mengakses pemeriksaan dan pengobatan sesuai prosedur kesehatan.
Optimalkan Cek Kesehatan Gratis
Selain penanganan stunting dan TBC, Heri menyoroti pentingnya optimalisasi program Cek Kesehatan Gratis (CKG) sebagai salah satu upaya mendorong deteksi dini berbagai masalah kesehatan.
Ia mengajak masyarakat untuk memanfaatkan layanan pemeriksaan kesehatan tersebut, termasuk kelompok usia produktif, sehingga potensi gangguan kesehatan dapat diketahui lebih awal dan ditindaklanjuti oleh tenaga medis.
“Yang paling penting adalah bagaimana seluruh program kesehatan ini memberikan dampak langsung kepada masyarakat. Karena itu, sinergi antara DPRD, pemerintah daerah, puskesmas, kader, dan masyarakat harus terus diperkuat,” ungkap Heri.
Melalui penguatan koordinasi dan kolaborasi lintas sektor, Kecamatan Bandung Kulon diharapkan dapat terus meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan, memperluas akses masyarakat terhadap layanan preventif, serta memperkuat upaya mewujudkan Bandung Kulon Sehat dan Kota Bandung Zero Stunting. *red
