BANDUNG, journalbroadcast.co — Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, Aswan Asep Wawan, S.E., menegaskan pentingnya akurasi data sebagai kunci agar penyaluran Bantuan Sosial (Bansos) benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Hal tersebut disampaikannya saat menjadi narasumber dalam program OPSI (Obrolan Plus Solusi) Radio PRFM, Senin (02/11/2026).
Menurut Aswan, evaluasi dan pemutakhiran Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN) perlu dilakukan secara berkelanjutan untuk meminimalkan kesalahan pendataan. Langkah ini penting agar masyarakat yang berhak menerima bantuan tidak terlewat, sekaligus mencegah mereka yang sudah tidak memenuhi kriteria tetap tercatat sebagai penerima.
“Evaluasi dan pemutakhiran DTSEN menjadi hal penting untuk meminimalkan kesalahan pendataan, baik masyarakat yang seharusnya menerima bantuan tetapi tidak terdata maupun mereka yang tercatat sebagai penerima padahal tidak lagi memenuhi kriteria,” ujar Aswan.
Dalam pembahasan yang juga disampaikan melalui podcast DPRD Kota Bandung, Aswan menyoroti tantangan akurasi data desil, upaya perbaikan pendataan, serta perlunya kolaborasi berbagai pihak untuk memastikan bantuan sosial tersalurkan secara tepat sasaran.
Ia menjelaskan, akurasi data bukan sekadar persoalan angka dan administrasi, melainkan berkaitan langsung dengan hak masyarakat untuk memperoleh bantuan sesuai kondisi dan kebutuhan sosial ekonominya.
Karena itu, pemutakhiran data harus dilakukan secara berkala melalui verifikasi langsung ke lapangan. Koordinasi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, kelurahan, aparat kewilayahan hingga tingkat RT/RW juga perlu diperkuat.
Selain itu, masyarakat harus memperoleh akses yang mudah untuk melaporkan ketidaksesuaian data maupun mengajukan perbaikan melalui mekanisme resmi.
Aswan juga menekankan pentingnya transparansi dan pengawasan dalam proses pendataan. Dengan demikian, perubahan status desil benar-benar mencerminkan kondisi sosial ekonomi masyarakat, bukan semata-mata berdasarkan data administratif.
Lebih lanjut, ia mengingatkan bahwa penanganan kemiskinan tidak cukup hanya mengandalkan bantuan sosial. Upaya pemberdayaan ekonomi, peningkatan keterampilan, serta perluasan akses terhadap lapangan kerja juga diperlukan agar masyarakat mampu meningkatkan taraf hidup secara mandiri.
“Data harus terus diperbaiki, penyaluran bantuan harus diawasi, dan kebijakan harus berpihak kepada masyarakat yang benar-benar membutuhkan. Tujuan akhirnya bukan sekadar menyalurkan bantuan, melainkan mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kota Bandung,” tutur Aswan. *red





















