BANDUNG, journalbroadcast.co — Pemerintah Kota Bandung melalui Dinas Pendidikan menggelar Rapat Koordinasi Pencegahan dan Penanganan Anak Tidak Sekolah (ATS) serta Peningkatan Angka Partisipasi Sekolah (APS) usia 5 – 6 tahun di Aula Wyata Guna, Bandung, Rabu (11/11/2026).
Kegiatan yang berlangsung selama dua hari tersebut melibatkan berbagai pemangku kepentingan lintas sektor. Fokus utamanya adalah menyamakan persepsi sekaligus melakukan verifikasi dan validasi data ATS di tingkat kecamatan hingga kelurahan agar program pemerintah, khususnya di bidang pendidikan dan layanan sosial, dapat berjalan tepat sasaran.
Rapat koordinasi tersebut dihadiri Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, H. Asep Mulyadi, S.H., Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, H. Iman Lestariyono, S.Si., S.H., serta Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Asep Saeful Gufron. Turut hadir jajaran perangkat daerah, Tim Koordinasi Percepatan Penanganan Anak Tidak Sekolah (PPATS), para camat, serta kepala seksi kesejahteraan sosial (Kasi Kesos) kelurahan se-Kota Bandung.
Ketua DPRD Kota Bandung, Asep Mulyadi, mengapresiasi keterlibatan para camat, lurah, dan Kasi Kesos dalam upaya bersama menekan sekaligus menuntaskan persoalan Anak Tidak Sekolah di Kota Bandung. Berdasarkan target yang telah dicanangkan, penuntasan ATS diharapkan dapat diselesaikan sepenuhnya pada 2029.
Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat sejumlah tantangan, terutama terkait pendataan yang saat ini disebut baru mencapai sekitar 32 persen. Asep yang akrab disapa Kang Asmul tersebut memahami bahwa petugas kewilayahan menghadapi berbagai kendala, mulai dari karakteristik wilayah yang beragam hingga tantangan melakukan pendataan langsung ke rumah-rumah warga.
“Tugas dan tanggung jawab serta beban teman-teman yang sekarang ditugaskan di kewilayahan itu tidak ringan. Oleh karena itu, pertama-tama tentu saja kami dari DPRD dan pimpinan wilayah mengapresiasi rekan-rekan sekalian yang bertugas di kewilayahan, baik itu kecamatan, kelurahan, maupun para kasi yang terus-menerus memberikan pengabdian terbaik,” ujarnya.
Kang Asmul juga menilai perlu adanya evaluasi terhadap beban kerja serta dukungan bagi aparatur kewilayahan. Menurutnya, kecamatan dan kelurahan merupakan ujung tombak pemerintahan yang berhadapan langsung dengan masyarakat. Karena itu, dukungan dan sinergi antara pemerintah kota dengan aparatur kewilayahan menjadi faktor penting dalam mempercepat penanganan ATS maupun berbagai persoalan sosial lainnya.
Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Kota Bandung, H. Iman Lestariyono, S.Si., S.H., menyoroti pentingnya keakuratan data sebagai dasar penyusunan kebijakan dan pelaksanaan program pemerintah.
Ia mengingatkan agar proses pendataan di tingkat kelurahan dan kecamatan dilakukan secara objektif sesuai kondisi riil masyarakat. Menurutnya, ketidaksesuaian antara laporan dan fakta di lapangan atau under-reporting dapat menyebabkan intervensi pemerintah tidak tepat sasaran.
Iman menilai, persoalan pendidikan dan sosial, termasuk anak tidak sekolah serta stunting, membutuhkan data yang akurat agar penanganannya dapat dilakukan secara menyeluruh.
“Kalau ada under-report itu mesti kita biasakan diubah. Jangan sampai setiap bikin terobosan atau program, perasaannya seolah-olah tidak ada stunting atau masalah pendidikan, sehingga intervensi kita tidak tepat,” tutur Iman.
Ia menjelaskan bahwa penanganan persoalan masyarakat membutuhkan dua pendekatan, yakni intervensi sensitif dan intervensi spesifik. Untuk persoalan anak putus sekolah maupun stunting, penanganan harus diarahkan pada akar permasalahannya, mulai dari kondisi ekonomi keluarga, motivasi anak, hingga kondisi dan keutuhan keluarga.
Lebih lanjut, Iman menekankan bahwa penanganan ATS tidak dapat dibebankan hanya kepada satu perangkat daerah. Diperlukan kolaborasi lintas sektor yang melibatkan bidang pendidikan, sosial, kesehatan, ketenagakerjaan, serta unsur kewilayahan.
Menurutnya, penyelesaian persoalan sosial dan pendidikan juga harus disertai program pemberdayaan jangka panjang, terutama melalui peningkatan akses pendidikan dan penguatan ekonomi keluarga, bukan sekadar mengandalkan bantuan yang bersifat sementara.
“Melalui kebijakan yang berfokus pada penemuan anak di lapangan, pemahaman penyebab masalah secara mendalam, serta penyediaan layanan yang tepat, diharapkan anak-anak di Kota Bandung dapat terus bertahan dalam sistem pendidikan dan mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik,” ujar Iman.
Di sisi lain, Kepala Dinas Pendidikan Kota Bandung, Asep Saeful Gufron, mengatakan bahwa rapat koordinasi tersebut menjadi momentum untuk menyamakan persepsi dan memperkuat koordinasi dengan para camat serta pemangku kepentingan di wilayah.
Ia meminta para camat untuk melakukan pemetaan secara menyeluruh, sekaligus menyusun rencana aksi dan tindak lanjut yang konkret dalam menangani anak tidak sekolah di wilayah masing-masing.
Terkait validitas data, Disdik Kota Bandung terus melakukan verifikasi secara berkala melalui koordinasi dengan pihak kelurahan serta pemanfaatan aplikasi khusus untuk mendukung proses pendataan.
Asep optimistis, melalui pendekatan yang tepat dan pendampingan berkelanjutan, anak-anak yang sempat meninggalkan bangku pendidikan dapat kembali memperoleh kesempatan belajar.
Ia juga mencontohkan keberhasilan program pendidikan kesetaraan melalui Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) dan Sanggar Kegiatan Belajar (SKB) yang telah meluluskan banyak warga. Bahkan, sejumlah lulusan program tersebut berhasil melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi, seperti Institut Teknologi Bandung (ITB), Politeknik Negeri Bandung (Polban), dan Universitas Padjadjaran (Unpad).
Melalui rapat koordinasi ini, Pemerintah Kota Bandung bersama DPRD berharap pendataan ATS dapat dipercepat dan dilakukan secara akurat. Dengan sinergi seluruh perangkat daerah dan aparatur kewilayahan, upaya penuntasan anak tidak sekolah di Kota Bandung diharapkan dapat berjalan lebih terarah demi memastikan setiap anak memperoleh hak dan kesempatan untuk mengenyam pendidikan. *red





















