BANDUNG, journalbroadcast.co — Pemerintah Kota Bandung memperkuat upaya penanggulangan HIV/AIDS melalui sosialisasi skrining secara sukarela dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kewilayahan. Langkah ini dilakukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, memperoleh gambaran penyebaran HIV yang lebih akurat, serta menekan stigma dan diskriminasi terhadap orang dengan HIV (ODHIV).
Wali Kota Bandung sekaligus Ketua Komisi Penanggulangan AIDS (KPA) Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan skrining menjadi salah satu langkah penting untuk mengetahui gambaran penyebaran HIV di Kota Bandung.
Hal tersebut disampaikannya dalam pertemuan bersama camat dan lurah se-Kota Bandung terkait menu Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) HIV/AIDS di Hotel Horison Ultima, Senin (12/10/2026).
Farhan mengungkapkan, hingga saat ini pengukuran jumlah kasus HIV di Kota Bandung belum sepenuhnya akurat. Karena itu, pemerintah terus mendorong masyarakat agar bersedia menjalani skrining secara sukarela.
“Angkanya tidak pernah benar-benar jelas. Sebesar apa sebetulnya penyebarannya, itu yang perlu kita ukur. Makanya, kita harus melakukan sosialisasi skrining,” ujar Farhan.
Ia menegaskan, skrining HIV tidak boleh dilakukan secara paksa karena harus didasarkan pada kesukarelaan. Sosialisasi menjadi kunci untuk meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus membangun kesadaran mengenai pentingnya mengetahui status HIV.
Pemkot Bandung akan bekerja sama dengan berbagai lembaga kesehatan untuk memperluas sosialisasi dan mendorong pelaksanaan skrining secara bertahap melalui pendekatan kewilayahan.
Menurut Farhan, penularan HIV dapat terjadi melalui hubungan seksual yang tidak aman, penggunaan jarum suntik secara bergantian, serta penularan dari ibu kepada anak. Penularan dari ibu kepada anak dapat ditekan melalui intervensi kesehatan yang tepat.
Ia juga mengingatkan bahwa tantangan penanggulangan HIV/AIDS tidak hanya berkaitan dengan penularan, tetapi juga masih adanya infeksi baru dan kematian akibat AIDS.
Sementara itu, upaya penanggulangan HIV/AIDS diarahkan pada tiga target utama, yakni tidak ada infeksi HIV baru, tidak ada kematian akibat AIDS, serta tidak ada stigma dan diskriminasi terhadap ODHIV.
“Fenomena gunung es itu pasti ada. Pengukuran kita belum presisi. Makanya, kita lakukan sosialisasi supaya orang mau skrining secara sukarela,” katanya.
Farhan menambahkan, penanggulangan HIV/AIDS juga membutuhkan dukungan pendanaan yang berkelanjutan. Di tengah berkurangnya dukungan donor internasional untuk program HIV di berbagai negara, termasuk Indonesia, pemerintah perlu mencari alternatif pembiayaan melalui sumber filantropi lainnya.
“Terpenting sekarang kita lakukan sosialisasi. Tidak boleh hanya sekali, tetapi harus terus diulang. Sosialisasi tidak boleh berhenti,” ucapnya.
Musrenbang Didorong Dukung Program Warga Peduli AIDS
Sementara itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung sekaligus Wakil Ketua KPA Kota Bandung, Asep Cucu Cahyadi, menyampaikan bahwa penanggulangan HIV/AIDS merupakan tanggung jawab lintas sektor yang membutuhkan sinergi pemerintah, masyarakat, dan berbagai pemangku kepentingan.
Menurut Asep, pertemuan tersebut digelar untuk menyamakan persepsi dan memperkuat komitmen bersama agar program pemberdayaan masyarakat melalui Warga Peduli AIDS (WPA) dapat diakomodasi dalam mekanisme Musrenbang.
“Peran serta masyarakat melalui WPA tidak akan berjalan optimal tanpa adanya dukungan pembiayaan yang sistematis dan berkelanjutan,” ungkap Asep dalam laporannya.
Ia menjelaskan, WPA yang telah dibentuk di tingkat kecamatan dan kelurahan memiliki peran penting dalam meningkatkan pengetahuan masyarakat, memperluas edukasi, serta memperkuat upaya penanggulangan HIV/AIDS di lingkungan masing-masing.
Karena itu, pemerintah mendorong kelurahan untuk memanfaatkan menu kegiatan HIV/AIDS dalam Musrenbang sebagai salah satu instrumen pendukung program WPA.
Melalui mekanisme tersebut, kegiatan pemberdayaan masyarakat diharapkan dapat direncanakan secara lebih terarah dan memperoleh dukungan pembiayaan sesuai ketentuan yang berlaku.
Pertemuan tersebut diikuti 230 peserta yang terdiri atas unsur perangkat daerah, camat dan lurah se-Kota Bandung, serta community organizer KPA dari seluruh kecamatan.
Sejumlah perangkat daerah turut dilibatkan, di antaranya Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda), dan unsur terkait lainnya.
Melalui penguatan skrining sukarela, pemberdayaan WPA, dan dukungan lintas sektor, Pemkot Bandung berupaya memperluas edukasi HIV/AIDS sekaligus membangun lingkungan yang lebih inklusif bagi ODHIV. *red
