BANDUNG, journalbroadcast.co — Forum Silaturahmi Keraton Nusantara (FSKN) dan Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung menyatakan komitmen bersama untuk memperkuat sinergi dalam pelestarian budaya, sejarah, dan kearifan lokal Nusantara.
Hal itu terungkap pada pertemuan antara para raja, sultan, serta pemimpin adat dengan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan di Pendopo Kota Bandung, Jumat (25/07/2025).
Pertemuan ini menjadi momen konsolidasi penting bagi upaya pelestarian nilai-nilai kebudayaan dalam konteks negara modern.
Ketua Umum FSKN, AA. Mapparessa mengungkapkan, forum ini telah berdiri secara resmi selama 19 tahun, dengan cikal bakal berupa Forum Komunikasi dan Informasi Ketahanan Nusantara (FKIK).
Forum ini digagas oleh sejumlah kesultanan dan kerajaan di antaranya Solo, Sumbawa, Serdang, dan sejumlah raja dari Kalimantan.
“Forum ini lahir dari kesadaran bersama para pemangku adat untuk mempertahankan kebudayaan bangsa. Kita tidak ingin generasi muda mengenal tokoh luar negeri, tapi buta terhadap warisan budayanya sendiri. Lagu ‘Manuk Dadali’ misalnya, kini banyak yang tak hafal, padahal itu simbol jati diri bangsa,” ujarnya.
Menurut AA. Mapparessa, FSKN rutin menggelar pertemuan nasional dua hingga empat tahun sekali. Saat ini, forum tersebut telah memiliki pembina struktural di tingkat nasional, yakni Kementerian Kebudayaan, yang ditunjuk langsung oleh Presiden Prabowo.
“Kami tidak bisa berjalan sendiri. Budaya harus dijaga secara kolektif, dan itu hanya bisa melalui kolaborasi dengan pemerintah, termasuk Pemkot Bandung yang sejak dulu sudah punya rekam jejak bersama FSKN, terutama saat pelaksanaan Festival Keraton dan Masyarakat Adat,” ujarnya.
Sementara itu, Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyatakan, keberadaan FSKN menjadi pengingat akan pentingnya warisan kerajaan dan keraton dalam membentuk identitas bangsa Indonesia.
Menurutnya, struktur kerajaan adalah bentuk awal dari sistem sosial yang modern, dengan hirarki dan tata kelola masyarakat yang kompleks.
“Kerajaan bukan sekadar romantisme masa lalu. Ia adalah cikal bakal dari struktur masyarakat yang kita kenal hari ini. Nilai-nilainya berkembang menjadi wawasan Nusantara, bela negara, hingga nasionalisme,” ujarnya.
Farhan menyoroti peran penting Deklarasi Djuanda (1957) sebagai pilar kedaulatan maritim Indonesia. Ia mengingatkan, sebelum deklarasi tersebut, wilayah laut Indonesia antar-pulau dikategorikan sebagai perairan internasional.
Namun berkat perjuangan tokoh seperti Ir. H. Djuanda dan Mochtar Kusumaatmadja, prinsip negara kepulauan Indonesia kemudian diakui dunia melalui UNCLOS.
“Kerajaan-kerajaan Nusantara telah sejak lama memiliki jejak maritim yang kuat. Dari Samudera Pasai hingga beberapa wilayah lainnya. Semua itu adalah bukti bahwa leluhur kita adalah penguasa lautan yang berdaulat,” kata Farhan.
Dalam sesi dialog, Farhan juga memaparkan sejarah berdirinya Kota Bandung sebagai bagian dari konteks pelestarian budaya.
Ia menjelaskan, Pendopo Kota Bandung, tempat berlangsungnya forum, merupakan bangunan bergaya arsitektur Sunda tertua yang masih berdiri di Kota Bandung.
Bangunan ini sempat musnah dalam peristiwa Bandung Lautan Api 1946, dan dibangun kembali pada tahun 1956.
“Kita berada di ruang yang sangat bermakna secara sejarah. Pendopo ini adalah simbol eksistensi peradaban Sunda yang tetap bertahan di tengah modernitas,” ujarnya.
Wali Kota Bandung berharap, hubungan antara FSKN dan Pemkot Bandung dapat dicatat secara administratif dan berkelanjutan dalam bentuk kerja sama formal. Menurutnya, pelestarian budaya tidak hanya soal simbolik, melainkan juga soal keberlanjutan dalam kebijakan pembangunan kota.
“Pemerintah harus memberikan ruang kepada FSKN untuk mengedukasi masyarakat, terutama generasi muda. Ini penting agar nilai-nilai kebangsaan tidak luntur, dan bisa diwariskan terus-menerus,” ungkapnya. *red
