Bandung, JB -||- Kok Ada Anggaran Layanan Administrasi senilai Rp5,022 miliar pada anggaran belanja 2023 Sekretariat DPRD Jabar. Penjelasannya seperti apa ya.
Selain itu, dari informasi yang diperoleh wartawan juga diketahui ada anggaran penyediaan pakaian dinas dan atribut DPRD Jabar yang nilainya mencapai Rp2,322 miliar.
RelatedPosts
Sekretaris DPRD Jabar Dr Hj Ida Wahida SE, SH, M.Si yang ditanya wartawan soal dua mata anggaran itu, via aplikasi whatsapp di telepon selularnya tidak menjawab.
Pejabat lain di Sekretariat DPRD Jabar seperti Kabag Umum, Kabag Fasgarwas, Kabag Persidangan dan Perundang-undangan dan Kasubag Humas juga tidak menjawab pertanyaan via whatsapp tersebut.
Wakil Ketua Bidang Kepemudaan IKA Unpad Fuad Rinaldi SE, MM, Ak, CA, CPS, AWP, CPHRM, HRBP mengatakan anggaran belanja untuk lembaga pemerintahan seharusnya tidak hanya disusun berdasarkan asas kebutuhan.
Asas kepatutan. kata Fuad, seharusnya juga menjadi dasar pertimbangannya, dalam menyusun anggaran atau budgeting.
“Jangan mentang-mentang mumpung punya wewenang budgeting anggaran lantas bisa seenaknya saja,” ujar saat dihubungi via telepon selularnya, Jumat 12 Mei 2023.
Fuad menjelaskan budgeting anggaran butuh asas kepatutan, karena kebutuhan itu kalau dituruti, nggak pernah akan ada habisnya.
Apalagi saat ini, terang Fuad, kemiskinan ekstrim tengah jadi pembicaraan. Dan butuh kebijakan kebijakan bijak untuk mengatasinya.
“Itu yang seharusnya, juga menjadi titik perhatian dewan dalam budgeting anggaran. Kalau langkah itu yang dilakukan, dewan top, rakyat pasti akan mengingatnya sebagai wakil rakyat yang betul-betul memperhatikan rakyatnya,” bebernya.
Fuad yang juga menjabat sebagai Sekjen Garda Kemerdekaan juga tidak habis mengerti dengan mata anggaran yang bernama Anggaran Layanan Administrasi yang nilainya lebih dari Rp5 miliar itu.
“Harus ada penjelasannya yang namanya anggaran layanan administrasi itu, seperti apa penjabarannya. Itu makanya kemarin saya juga harus ada standar baku dalam menyusun anggaran,” terangnya.
Standarisasi dalam menyusun anggaran menurut Fuad sangat penting, agar memudahkan inspektorat, BPK dan KPK saat bekerja.
“Jangan hanya berfikir sudah WTP sudah baik. Lembaga pemerintah yang sudah WTP kan banyak juga yang belakangan belakangan kejeblos korupsi,” ungkapnya.
“Kalau ada standarisasi dalam penyusunan anggaran kan, legislatif eksekutif bisa tenang saat bekerja. Nggak akan kejeblos lagi saat ada pemeriksaan inspektorat,” tutupnya. ***
