journalbroadcast.co — SETAHUN sudah Kota Bandung kembali memiliki wali kota definitif di bawah kepemimpinan Farhan dan Erwin. Harapan publik kala itu begitu besar: hadirnya perubahan nyata, percepatan pembenahan kota, serta inovasi untuk menjawab persoalan klasik yang selama ini membelit Kota Bandung.
Namun setelah satu tahun berjalan, pertanyaan publik semakin menguat: di mana gebrakan yang dijanjikan?
BacaJuga
Bandung sebagai ibu kota Jawa Barat merupakan kota metropolitan dengan karakter jasa dan perdagangan sesuai arah RTRW. Dengan tingkat kepadatan penduduk yang tinggi (high density) serta letak geografis di Cekungan Bandung, kota ini memiliki tantangan ekologis serius. Tanpa tata kelola yang arif, potensi degradasi lingkungan dapat mengancam ekosistem perkotaan dan kualitas hidup warganya.
Di atas kertas, Bandung memiliki potensi besar: ekonomi kreatif, digitalisasi, pusat pendidikan, serta destinasi wisata. Namun realitas di lapangan menunjukkan persoalan kota justru semakin kompleks – sampah menumpuk, kemacetan meningkat, jalan rusak, dan banjir berulang.
Jika tidak dibenahi melalui sistem pengelolaan yang profesional dan berorientasi pada good governance, Bandung sebagai etalase Jawa Barat berisiko mengalami penurunan kualitas lingkungan dan daya saing kota.
Masalah Sampah: Krisis Tanpa Inovasi
Persoalan sampah menjadi isu paling krusial. Pasca-penutupan sementara TPA Sarimukti, solusi alternatif yang konkret dan berkelanjutan belum terlihat signifikan.
Pembentukan 1.546 Petugas Gaslah (Pengolah Sampah) belum menunjukkan perubahan berarti di lapangan. Sampah masih menumpuk di berbagai titik, bahkan gerobak sampah tersimpan di pinggir jalan sehingga mempersempit badan jalan, memicu kemacetan, dan menimbulkan bau menyengat yang berdampak pada kesehatan masyarakat.
Konsep 3R (Reduce, Reuse, Recycle) belum berjalan efektif. Edukasi pengurangan sampah dari sumber belum masif. Inovasi teknologi pengolahan sampah belum menjadi prioritas strategis.
Sudah saatnya Pemerintah Kota Bandung mengembangkan sistem pengelolaan sampah berbasis green economy dengan target zero waste – sebuah kebijakan strategis yang terukur, bukan sekadar respons sementara atas krisis.
Kemacetan: Tanpa Lompatan Kebijakan
Kemacetan terus menggerus produktivitas warga. Pertumbuhan kendaraan pribadi tidak diimbangi sistem transportasi publik yang terintegrasi.
Pengoperasian angkot pintar belum dibarengi penataan angkot konvensional yang masih berhenti sembarangan. Akibatnya, terjadi tumpang tindih operasional dan peningkatan kemacetan. Bahkan, hasil pemantauan menunjukkan angkutan umum tersebut minim penumpang.
Bandung membutuhkan sistem transportasi publik yang terintegrasi dan konsisten – bukan sekadar wacana atau kajian berulang tanpa implementasi tegas.
Pengangguran dan Ekonomi Kreatif
Sebagai kota jasa dan perdagangan, Bandung dikenal sebagai pusat ekonomi kreatif. Namun hingga kini belum terlihat stimulus kebijakan yang kuat dan berkelanjutan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi lokal secara signifikan.
UMKM dan pelaku ekonomi kreatif belum mendapatkan dukungan terukur. Sementara itu, angka pengangguran masih relatif tinggi, terutama di kalangan lulusan sarjana akibat PHK dan terbatasnya lapangan kerja yang sesuai kompetensi.
Potensi besar tanpa eksekusi konkret hanya akan menjadi slogan pembangunan.
Infrastruktur dan Banjir: Pola Tambal Sulam
Kerusakan jalan masih ditangani dengan pola tambal sulam. Lemahnya koordinasi antar-dinas menyebabkan perbaikan tidak bertahan lama karena kualitas pekerjaan yang kurang optimal.
Banjir pun terus berulang setiap hujan deras. Penanganannya belum sistemik. Pemerintah seharusnya mengambil langkah strategis seperti:
– Koordinasi lintas daerah hulu sungai,
– Pembangunan drainase berkelanjutan,
– Penambahan Ruang Terbuka Hijau (RTH),
– Pembuatan sumur resapan secara masif,
– Penguatan tata kelola lingkungan berbasis ekosistem.
Tanpa pendekatan komprehensif, masalah ini akan terus menjadi siklus tahunan.
Banyak Rencana, Minim Eksekusi
Sejumlah kebijakan telah diumumkan – digitalisasi layanan publik hingga revitalisasi kawasan heritage. Namun sebagian besar masih dalam tahap perencanaan.
Masyarakat tidak hanya membutuhkan komunikasi publik yang baik, tetapi eksekusi kebijakan yang cepat, terukur, dan berdampak nyata.
Bandung Butuh Signature Program
Setiap kepemimpinan membutuhkan identitas. Hingga kini, belum terlihat “signature program” yang menjadi penanda arah baru pemerintahan.
Bandung tidak kekurangan ide. Yang dibutuhkan adalah keberanian mengambil keputusan strategis, sense of urgency, serta konsistensi dalam implementasi.
Kini saatnya menentukan arah. Bandung tidak boleh terus berada di persimpangan jalan. Kota ini harus melangkah maju dengan kebijakan tegas, terukur, dan berpihak pada kesejahteraan warganya serta keberlanjutan ekosistem perkotaan. ***
