BANDUNG, journalbroadcast.co — Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Bandung, Juniarso Ridwan mengapresiasi inisiatif Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) menghadirkan forum diskusi Ngulik (Ngobrol Bareng Unit Layanan dan Inovasi Kota).
Baginya, Ngulik menjadi ruang penting untuk membangun kesamaan pandangan antara pemerintah, penyelenggara telekomunikasi, dan masyarakat agar penataan jaringan internet dapat berjalan secara terkoordinasi, berkeadilan, dan berpihak pada kepentingan publik.
BacaJuga
“Infrastruktur internet yang tertata dan terkelola dengan baik akan menentukan sejauh mana pemerintah daerah mampu memberikan layanan yang cepat, transparan, dan akuntabel kepada masyarakat,” ujarnya saat Ngulik dengan tema “Dari Bandwidth ke Layanan Publik: Optimalisasi Infrastruktur Internet untuk Pemerintah Kota”, Kamis (30/10/2025)
Juniarso menilai, di era digital saat ini, kebutuhan akan konektivitas bukan lagi sekadar urusan teknis, tetapi sudah menjadi aspek strategis dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik.
Ia menyoroti masih adanya tantangan di lapangan, seperti belum meratanya penataan perangkat infrastruktur digital di wilayah pinggiran.
Hal ini, menurutnya, mencerminkan perlunya koordinasi dan penguatan tata kelola digital di tingkat daerah.
Sebagai lembaga legislatif, DPRD Kota Bandung berkomitmen mendukung penuh langkah Pemerintah Kota Bandung dalam memperkuat infrastruktur dan tata kelola digital.
Juniarso menuturkan, setiap kebijakan atau investasi yang dilakukan harus berdampak nyata bagi masyarakat.
“Setiap rupiah yang dikeluarkan untuk membangun jaringan dan sistem digital harus kembali kepada masyarakat dalam bentuk peningkatan kualitas layanan. Kita ingin Bandung menjadi kota yang bukan hanya cerdas secara teknologi, tetapi juga nyaman, tertib, dan humanis,” jelasnya.
Sementara itu, Kepala Diskominfo Kota Bandung, Yayan Ahmad Brilyana menyampaikan, perkembangan teknologi menuntut aparatur pemerintah untuk terus meningkatkan kemampuan digital.
“Masyarakat Kota Bandung sudah sangat adaptif terhadap teknologi. Berdasarkan penilaian Kementerian Kominfo melalui Indeks Masyarakat Digital (IMD), Bandung menjadi kota dengan tingkat literasi digital tertinggi di Indonesia. Artinya, masyarakat kita sudah sangat melek digital, dan pemerintah tidak boleh tertinggal,” ungkapnya.
Yayan mencontohkan, tuntutan masyarakat terhadap kecepatan dan stabilitas layanan publik berbasis internet kini semakin tinggi. Gangguan jaringan atau gangguan sistem pelayanan digital akan langsung memicu keluhan publik.
“Kalau layanan online mati, masyarakat langsung bereaksi. Kalau internet lemot, mereka komplain ke kami. Artinya, kebutuhan akan infrastruktur digital sudah setara dengan kebutuhan dasar lain seperti air dan listrik,” katanya.
Yayan menyebutkan, saat ini Kota Bandung memiliki sekitar 1.000 menara pemancar (tower) yang tersebar di berbagai wilayah.
Namun berdasarkan hasil kajian bersama Telkom Indonesia, jumlah tersebut masih belum mencukupi.
“Dari hasil kajian, Bandung masih membutuhkan sekitar 700 menara tambahan untuk memenuhi kebutuhan jaringan yang terus meningkat, terutama karena pergeseran perilaku digital dari audio ke video, hingga pemanfaatan teknologi berbasis AI,” jelasnya.
Selain keterbatasan infrastruktur menara, Yayan juga menyoroti persoalan klasik di lapangan yaitu semrawutnya kabel serat optik (FO) yang melintang di udara.
Ia menyebut, kondisi ini tidak hanya mengganggu estetika kota tetapi juga berisiko menghambat konektivitas.
“Setiap Selasa kami bersama Apjatel rutin turun ke lapangan untuk menertibkan kabel-kabel udara yang semrawut, berdasarkan aduan masyarakat. Banyak kabel yang sudah tidak aktif, bahkan tidak berizin,” terangnya.
Sebagai langkah konkret, mulai Jumat, 31 Oktober 2025, Diskominfo akan melaksanakan pembersihan kabel udara di kawasan Jalan Buahbatu.
Sebanyak 30 kabel yang melintang di area tersebut akan dipotong dalam dua minggu ke depan, karena pemerintah sudah menyiapkan jalur ducting bawah tanah untuk penggantinya.
“Ada sekitar 750 kabel yang akan dipindahkan ke bawah tanah agar tampilan kota lebih rapi dan aman. Mohon dukungan semua pihak, termasuk DPRD, camat, dan lurah agar penataan ini berjalan lancar tanpa menimbulkan blank spot,” ujar Yayan.
Dalam kesempatan itu, Yayan juga menitipkan pesan kepada para camat dan lurah agar turut menjaga keberadaan infrastruktur digital di wilayah masing-masing.
Ia mengingatkan bahwa gangguan atau perusakan terhadap perangkat jaringan bisa berdampak luas terhadap layanan publik.
“Kalau tower atau kabel diganggu, yang rugi masyarakat juga. Karena itu, kami mohon dukungan penuh dari pemerintah wilayah dan masyarakat untuk ikut menjaga infrastruktur yang ada,” pintanya.
Menurut Yayan, keberhasilan transformasi digital tidak bisa dicapai hanya oleh pemerintah, tetapi membutuhkan kolaborasi dengan pihak swasta dan penyelenggara telekomunikasi.
Ia menyampaikan apresiasi kepada asosiasi penyedia jaringan seperti APJATEL dan APJII yang telah konsisten mendukung program digitalisasi Kota Bandung.
“Tanpa kolaborasi dengan penyelenggara dan asosiasi, mustahil kita bisa memperluas konektivitas hingga ke seluruh pelosok kota. Semoga forum Ngulik kali ini menjadi langkah nyata menuju Bandung yang semakin terkoneksi dan berdaya digital,” tuturnya. *red
