BANDUNG, journalbroadcast.co — Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, melantik dan mengambil sumpah jabatan 100 pejabat di lingkungan Pemerintah Kota Bandung, yang terdiri dari 67 pejabat pengawas dan 33 kepala sekolah, di Pendopo Kota Bandung, pada Jumat (13/03/2026).
Pelantikan tersebut menjadi bagian dari langkah penyegaran birokrasi sekaligus penguatan pelayanan publik di Kota Bandung, terutama dalam sektor pendidikan dan tata kelola pemerintahan.
BacaJuga
Pada kesempatan itu, Farhan mengatakan, setiap aparatur pemerintah harus menjunjung tinggi integritas sebagai fondasi utama pelayanan publik.
“Dalam setiap pelantikan dan setiap apel saya selalu mengingatkan satu kata kunci, yaitu integritas. Integritas adalah wajah pelayanan publik di mata masyarakat. Semakin baik integritas kita, maka semakin baik pula wajah pemerintah di mata masyarakat,” ujar Farhan.
Ia mengungkapkan, setelah satu tahun pemerintahan baru berjalan di Kota Bandung, pemerintah telah melakukan survei untuk mengukur persepsi masyarakat terhadap kualitas pelayanan publik.
Hasil survei tersebut rencananya akan diumumkan dalam waktu sekitar dua minggu ke depan untuk melihat sejauh mana kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan pemerintah.
Khusus kepada para kepala sekolah yang dilantik, Farhan menekankan bahwa dunia pendidikan memiliki tanggung jawab besar dalam membentuk karakter generasi masa depan.
Menurutnya, kepala sekolah tidak hanya memimpin lembaga pendidikan, tetapi juga memimpin guru, tenaga kependidikan, serta menjadi teladan bagi para siswa.
“Sekolah bukan hanya tempat belajar, tetapi tempat tumbuhnya anak-anak. Nilai kedisiplinan, tanggung jawab, dan kepedulian harus ditanamkan sejak dini,” katanya.
Ia menilai, integritas para tenaga pendidik akan menjadi contoh bagi anak-anak yang kelak menentukan arah masa depan bangsa dalam 10 hingga 30 tahun mendatang.
Farhan juga menjelaskan, rotasi, mutasi, dan promosi jabatan merupakan hal yang wajar dalam sistem birokrasi pemerintahan.
Hal tersebut dilakukan sebagai bagian dari penyegaran organisasi sekaligus pengembangan kompetensi aparatur.
“Ini adalah bagian dari dinamika birokrasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat,” ujarnya.
Ia menambahkan, proses penataan jabatan tersebut juga melalui evaluasi dan diskusi bersama berbagai pihak, termasuk dengan DPRD Kota Bandung.
Seluruh pejabat yang dilantik, lanjut Farhan, memiliki peran strategis dalam mendukung visi pembangunan Kota Bandung, yaitu Bandung UTAMA (Unggul, Terbuka, Amanah, Maju dan Agamis).
Selain soal integritas, Farhan juga mengingatkan pentingnya etika komunikasi di era digital. Ia menekankan bahwa aparatur pemerintah harus bijak dalam menggunakan media sosial.
Menurutnya, kemampuan berkomunikasi melalui media digital bahkan telah dicantumkan dalam fakta integritas yang ditandatangani oleh para pejabat yang dilantik.
“Hindari penggunaan kata-kata yang tidak pantas, penyebaran informasi yang belum terverifikasi, maupun konten yang dapat memberikan dampak negatif,” pintanya. *red
