BANDUNG, journalbroadcast.co — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung terus berkomitmen memperkuat tata kelola pemerintahan yang bersih, akuntabel, dan berdaya saing. Salah satunya dengan pengawasan internal yang ketat.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan menyampaikan, pada tahun 2024 Kota Bandung telah menjalani evaluasi Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) Terintegrasi oleh Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).
Dari hasil evaluasi tersebut, terdapat sejumlah catatan penting (area of improvement) yang harus segera ditindaklanjuti oleh seluruh perangkat daerah.
“Kita harus bergerak cepat dan bersama-sama untuk meningkatkan kualitas pengendalian intern dan manajemen risiko di seluruh unit kerja. Ini bukan sekadar kewajiban administratif, melainkan bagian dari upaya membangun pemerintahan yang berintegritas dan dapat dipercaya masyarakat,” ujar Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan di Hotel Horison, Sealasa (03/06/2025).
Untuk itu, kata Farhan, menghadapi Penilaian Mandiri (PM) dan Penjamin Kualitas (PK) Maturitas SPIP Terintegrasi tahun 2025, perlu koordinasi untuk menyatukan langkah serta menyusun strategi percepatan peningkatan kualitas penyelenggaraan SPIP Terintegrasi.
“Penilaian SPIP di tahun 2025 harus kita jalankan dengan optimal, berdasarkan kondisi ril di lapangan, dan mampu mencerminkan perbaikan nyata dari sisi pengawasan, pengendalian, dan pengelolaan risiko,” tuturnya.
Sementara itu, Asisten Administrasi Umum Setda Kota Bandung, Tono Rusdiantono menilai, pencapaian opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas laporan keuangan Pemkot Bandung menunjukkan tata kelola yang semakin baik.
“Penilaian mandiri SPIP harus dilaksanakan dengan serius oleh setiap perangkat daerah. Ini bukan hanya soal evaluasi, tapi tentang bagaimana kita merencanakan, mengukur, dan memperbaiki kinerja secara menyeluruh,” tutur Tono.
Ia menambahkan, hasil penilaian SPIP turut berpengaruh terhadap 14 aspek penting dalam tata kelola pemerintahan, termasuk kredibilitas pemerintah daerah, akses terhadap pendanaan (DAK, Dana Insentif Daerah), hingga persepsi publik dan politik terhadap kualitas kepemimpinan daerah.
Dalam kesempatan tersebut, ia juga menyoroti pentingnya survei integritas, strategi komunikasi publik, dan tindak lanjut temuan BPK, sebagai bagian dari proses penguatan Sistem Pengendalian Intern.
Tahun ini, Pemkot Bandung menargetkan level 3 pada SPIP yang terintegrasi secara penuh. Di saat yang sama, nilai SAKIP Kota Bandung yang telah meraih predikat A juga menjadi indikator kemajuan nyata dalam reformasi birokrasi.
“Kita dorong seluruh kepala OPD lebih jeli dalam menyusun anggaran, melakukan mitigasi risiko, dan menyeleksi program secara tepat sasaran. Dengan komitmen bersama, 14 aspek tata kelola ini bisa kita wujudkan dengan baik,” tuturnya. *red
