BANDUNG, journalbroadcast.co — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memastikan tiga hal yakni infrastruktur, pengelolaan sampah, dan peningkatan layanan dasar, menjadi prioritas dalam pelaksanaan APBD Kota Bandung Tahun Anggaran 2026.
Hal ini disampaikan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, usai Rapat Paripurna DPRD Kota Bandung. Salah satu agenda pada rapat paripurna ini mengesahkan Raperda menjadi Perda APBD 2026, Jumat (28/11/2025).
BacaJuga
Farhan menyebut, pengesahan APBD 2026 membuka jalan bagi pemkot untuk segera menjalankan berbagai program strategis.
“Hasilnya paripurna hari ini adalah penetapan Raperda untuk 2026 sekaligus penetapan Perda APBD 2026. Mudah-mudahan kita bisa segera melaksanakannya dengan sebaik-baiknya,” ujarnya.
Selanjutnya, Farhan menyebut, kondisi keuangan daerah untuk tahun depan relatif terkendali.
“Tidak ada yang krusial. Sebetulnya bagus sekali karena SILPA kita tidak besar, hanya sekitar Rp300-an miliar. Jadi mudah-mudahan bisa kita optimalkan untuk program pelayanan,” jelasnya.
Meski terdapat sedikit penurunan nilai APBD dibandingkan rencana awal, Farhan memastikan Pemkot Bandung akan memperkuat pendapatan daerah.
“APBD itu tadinya kita ingin naik ke 8,6 (triliun) tapi gagal. Jadi totalnya sekitar 7,4, ada turun sedikit. Tapi tahun depan kita akan push untuk menggali potensi PAD supaya tahun 2027 bisa kembali ke 8,” katanya.
Dengan ruang fiskal yang ada, Pemkot Bandung menetapkan tiga fokus besar dalam APBD 2026.
“Prioritas pertama adalah infrastruktur dasar. Prioritas kedua sampah. Prioritas ketiga layanan-layanan dasar yang harus diperbaiki. Kami juga akan memberikan perhatian khusus untuk adminduk agar bisa lebih sempurna,” ucap Farhan.
Di sisi lain, Farhan memastikan Pemkot Bandung akan mendorong optimalisasi penerimaan pajak daerah, termasuk PB1.
“PB1 ini akan kita push. Itu sebabnya kami terus mendorong event-event besar di Kota Bandung. Event besar bisa meng-cover beberapa program yang dibatalkan karena efisiensi pemerintah,” jelasnya.
Setelah rapat paripurna, APBD 2026 akan masuk tahap evaluasi gubernur selama 14 hari. *red
