Bandung, JB — Kabar perusahaan tambang di Kabupaten Musi Rawas Utara (Muaratara) pandang sebelah mata pengelola wilayah, ternyata bukan hanya isapan jempol saja. Camat Rawas Ilir Kabupaten Muaratara, Syukur ternyata juga mengamini pandangan itu.
“Contohnya saja, saat kita minta dokumen perusahaan, mereka hanya iya, iya saja, tapi sampai sekarang permintaan itu nggak diberikan juga,” katanya saat dihubungi wartawan via telepon selularnya, Rabu (07/12/2022).
BacaJuga
Dijelaskan Syukur, ada 4 perusahaan besar pertambangan di wilayah tugasnya dan pihak kecamatan nggak punya dokumen mereka. Perusahaan tambang itu adalah PT Bayan Kolindo Lestari (BKL), Bara Sentosa Lestari (BSL), Gorbi Putra Utara dan PT Triariani.
“Satupun nggak ada yang mau memberikannya kepada kita, dokumen perusahaan mereka, jadi ya mau bagaimana lagi,” ungkapnya.
Jangankan dokumen perusahaan, ada acara di kecamatan pun diundang tidak pernah hadir, kalau pun hadir paling hanya staf staf berapa. Karena itulah, Syukur tidak bisa menjelaskan saat wartawan bertanya soal berapa luas masing-masing perusahaan tambang itu.
“Apalagi saya juga orang baru disini, baru lima bulan,” terangnya.
Soal apa sikap pemerintah kepada perusahaan yang tidak menganggap pemerintah daerah ada, Camat Rawas Ilir bilang nggak tahu. “Kami nggak bisa intervensi pak, karena dia hubungannya di atas,” terangnya.
“Lebih baik bapak tanya saja ke mereka,” pintanya.
Soal sarannya itu, wartawan mengatakan sudah coba menghubungi tetapi tidak dijawab, Camat Rawas Ilir menimpali. “Itulah, kami pun nggak dijawabnya,” timpalnya.
“Kantor pusat mereka saja, semuanya di Jakarta,” tambahnya.
Karena itulah, jangan heran kalau kemudian terjadi aksi semau gua perusahaan tambang kepada warga, tempat dimana dia berusaha. Akibatnya jalan provinsi rusak, wilayah kecamatan Nibung berdebu (polusi), batu bara berceceran di jalan, acap terjadi kecelakaan. Tidak hanya itu, jalan menjadi macet mobilitas warga terganggung, bahkan sempat terjadi juga kebakaran kebun warga karena dump truck terbalik dan minyaknya tumpah.
Bahkan, saat sudah ada upaya Pemkab dan DPRD Muaratara untuk memediasi perusahaan dengan warga, mereka dengan dengan gampangnya melanggar solusi dari hasil mediasi tersebut.
Menteri Pekerjaan Umum dan Tata Ruang H Mochamad Basoeki Hadimoeljono saat dihubungi teleponnya aktif tapi tidak diangkat, Rabu (07/12/2022).
Sehari sebelumnya, Menteri Basoeki juga sudah di SMS, tetapi tidak ada balasan. Anggota Komisi VII DPR RI Adian Napitupulu juga sudah dihubungi untuk dimintai pendapatanya tetapi handphonenya mati. ***
