BANDUNG, journalbroadcast.co — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung memastikan arah pembangunan kota dilakukan secara lebih terukur dan berbasis kebutuhan riil di tingkat kewilayahan.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, saat berdialog langsung dengan warga dalam kegiatan Siskamling Siaga Bencana ke-88 di Kelurahan Sekejati, Rabu (08/04/2026).
Farhan menyebut, pendekatan pembangunan tidak lagi dilakukan secara seragam, melainkan disesuaikan dengan karakteristik dan persoalan yang dihadapi masing-masing wilayah.
“Kita tidak ingin penyeragaman. Setiap wilayah punya kebutuhan berbeda, sehingga pendekatannya harus berbasis data dan kondisi riil di lapangan,” ujarnya.
Menurutnya, salah satu instrumen utama yang saat ini digunakan adalah data kewilayahan yang dihimpun melalui Laci RW.
Data tersebut menjadi dasar dalam menentukan prioritas pembangunan dan intervensi kebijakan.
Ia mengungkapkan, data Laci RW telah melalui proses verifikasi dan dinyatakan layak digunakan sebagai rujukan dalam perencanaan pembangunan.
“Data ini sudah tersertifikasi dan bisa dipertanggungjawabkan. Jadi arah kebijakan kita tidak lagi berdasarkan asumsi, tapi berdasarkan fakta di lapangan,” jelasnya.
Selain itu, Pemkot Bandung juga tengah mendorong penguatan budaya statistik, yang bertujuan meningkatkan kapasitas kewilayahan dalam mengelola dan memanfaatkan data.
Dalam dialog bersama warga, berbagai persoalan turut mengemuka, mulai dari banjir akibat luapan sungai, infrastruktur jalan yang belum optimal, hingga persoalan drainase dan penerangan jalan umum.
Farhan memastikan seluruh aspirasi tersebut akan ditindaklanjuti melalui proses verifikasi lapangan dan pemetaan teknis oleh perangkat daerah terkait.
“Kita tidak bisa menyelesaikan masalah secara parsial. Harus dipetakan secara menyeluruh, terutama untuk persoalan seperti banjir yang berkaitan dengan sistem hidrologi kota,” katanya.
Ia juga mengingatkan pentingnya kejelasan aspek legalitas dalam pembangunan, termasuk terkait pemanfaatan lahan dan fasilitas umum di tingkat kewilayahan.
“Semua harus jelas, baik status lahan maupun peruntukannya. Ini penting agar pembangunan tidak menimbulkan persoalan baru di kemudian hari,” katanya.
Farhan pun mengajak masyarakat untuk terus berperan aktif dalam menyampaikan data dan kondisi riil di lingkungan masing-masing sebagai bagian dari kolaborasi pembangunan kota.
“Pembangunan kota ini tidak bisa hanya dari pemerintah. Harus ada partisipasi warga, dan semuanya dimulai dari data yang akurat,” tutur Farhan. *red
