BANDUNG, journalbroadcast.co -||- Sembilan hari lagi pesta demokrasi akbar serentak digelar seluruh Indonesia. Demi menjaga kondusifitas, Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berkoordinasi hingga lapisan kewilayahan untuk menyiapkan sejumlah langkah antisipasi menghadapi potensi konflik yang bisa terjadi.
Sekretaris Daerah Kota Bandung, Ema Sumarna menyampaikan, seluruh camat dan lurah harus sudah fasih mengetahui agenda-agenda tahapan pemilu 14 Februari mendatang.
BacaJuga
“Tahapan pemilu ini harus sudah di dalam dan di luar kepala. Camat dan lurah sudah harus fasih agenda-agendanya. Sukses pemilu itu ada di kita. Mobilitas masyarakat menjadi tanggung jawab yang harus kita pantau, meski lingkup wilayahnya bukan ada pada wewenang kita,” ujar Ema saat rapat koordinasi kesiapan pemilu 2024 di Balai Kota Bandung, Senin (05/02/2024).
Ia menegaskan, para petugas Pemilu harus dipantau juga. Terutama jumlah daftar pemilih tetap (DPT) yang bisa bertambah sewaktu-waktu dengan hadirnya pemilih pemula atau pemilih pindahan.
“Perlu diantisipasi jika ada perubahan DPT. Termasuk TPS-nya juga harus diperhatikan. Perlu ada plan A dan plan B, yakni TPS indoor dan outdoor agar pemilu masih bisa berjalan meski kondisi cuaca tidak memungkinkan,” ungkapnya.
Secara keseluruhan, terdapat 7.424 TPS yang tersebar di Kota Bandung dengan penyelenggara pemilu sebanyak 68.363 orang. Menurut Ema, perlu ada penjadwalan piket keliling siskamling pada H-7 pemilu sebagai upaya penjagaan di setiap wilayah dari ancaman.
“Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) kita ada 150 orang atau 5 orang per kecamatan. Lalu ada juga Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara (KPPS) sebanyak 51.968 orang. Kita harus bertanggung jawab 24 jam untuk proses pengamanan distribusi logistik,” tegasnya.
Oleh karena itu, Ema meminta agar Dinas Kesehatan (Dinkes) mengerahkan tenaga kesehatan untuk berjaga-jaga terutama pada tanggal 14-15 Februari.
“Puskesmas buka 24 jam. Di Kota Bandung ada 80 puskesmas, mudah-mudahan bisa mendukung kebutuhan para petugas pemilu salah satunya suplemen,” ucapnya.
Ia optimis, jika seluruh upaya telah dioptimalkan, Kota Bandung siap untuk bisa menyelenggarakan pesta demokrasi 2024 dengan lebih baik. Pasalnya pada pelaksanaan pemilu lima tahun lalu, tingkat partisipasi pemilih di Kota Bandung tembus mencapai 87 persen.
“Sekarang targetnya 90 persen. Jika melihat kondisi Kota Bandung sampai saat ini, saya yakin optimis mencapai target tersebut,” akunya.
Selain memperhatikan prapelaksanaan pemilu, Ema juga menegaskan agar seluruh stakeholder tak luput dalam hari tenang pemilu. Mulai tanggal 11-13 Februari 2024, seluruh sudut jalan Kota Bandung harus bersih dari alat peraga kampanye (APK).
“Semua kewilayahan harus turun dan ikut membenahi APK. Jangan ada yang luput dicabut. Namun, kita juga perlu antisipasi jika terjadi 2 putaran. Hitung semua hal-hal yang mungkin akan jadi potensi masalah,” lanjutnya.
Merespon hal itu, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kota Bandung, Asep Saeful Gufron menjelaskan, Pemkot Bandung dan KPU telah menyiapkan 25 TPS khusus bagi pemilih disabilitas dan penghuni Lapas.
Pihaknya juga tengah menginstruksikan kepada kewilayahan untuk mempersiapkan TPS cadangan pada 14 Februari mendatang.
“Perkiraan BMKG, tanggal 14 Februari itu curah hujan tinggi. Kami sudah instruksikan kecamatan yang berpotensi banjir untuk berkoordinasi dengan sekolah dan pemilik gedung di masing-masing wilayah apabila terjadi hujan,” jelas Asep.
Penyewaan gudang penyimpanan logistik pun telah disiapkan sampai pemilihan kepala daerah (pilkada) Kota Bandung. Sehingga masa penyewaan gudang masih diperpanjang hingga 2025.
“Sedangkan terkait penertiban APK saat masa tenang, kami sepakat mulai tanggal 10 Februari pukul 22.00 WIB APK sudah bisa ditertibkan. Sehingga harapannya tanggal 11 Februari sudah clear,” terangnya.
Sementara itu, Kepala Dinkes Kota Bandung, Anhar Hadian mengaku, telah menyebarkan surat edaran ke seluruh faskes untuk siaga pada saat pemilu 14-15 Februari 2024.
“Sesuai arahan Kemenkes, ada nomor hotline yang akan disimpan di seluruh TPS. Jika ada masalah kesehatan, pihak KPPS bisa segera menghubungi hotline tersebut. Selain puskesmas, rumah sakit juga disiagakan agar tidak menolak pasien yang datang dari TPS,” aku Anhar.
Dinkes Kota Bandung juga menyediakan suplemen untuk menjaga daya tahan tubuh para petugas pemilu. Kebutuhan suplemen yang diberikan mencapai sekitar 262.000 buah.
“Petugas KPPS ada 51.968 orang, dalam lima hari kita cover suplemennya. Sisa suplemen juga akan diberikan ke petugas lain, seperti panwaslu, pegawai kelurahan dan kecamatan yang ikut begadang, serta Babinsa dan Bhabinkamtibmas,” imbuhnya. ***
