BANDUNG, journalbroadcast.co — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung berkomitmen mendukung kebijakan pemerintah pusat terkait peningkatan status Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu. Namun, pelaksanaannya masih menunggu kepastian mekanisme dan skema pembiayaan dari pemerintah pusat.
Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, mengatakan Pemkot Bandung siap menyesuaikan kebijakan sesuai arahan pemerintah pusat. Penyesuaian tersebut diperlukan agar proses perubahan status kepegawaian dapat berjalan sesuai ketentuan serta mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
BacaJuga
“Kita akan ikut pada arahan kebijakan pemerintah pusat. Namun, kita belum bisa melakukan tindakan lanjutan sebelum ada mekanisme pembiayaan yang jelas,” ujar Farhan di Balai Kota Bandung, Senin (09/11/2026).
Farhan menyebutkan, jumlah PPPK paruh waktu di lingkungan Pemkot Bandung mencapai sekitar 7.000 orang. Karena itu, pemerintah daerah masih mencermati perkembangan kebijakan tersebut, khususnya mengenai skema pembiayaan yang akan menjadi dasar pelaksanaannya.
Menurut Farhan, kepastian mekanisme dari pemerintah pusat sangat diperlukan agar pemerintah daerah dapat melakukan penyesuaian secara terukur, termasuk dalam perencanaan anggaran.
Saat ditanya mengenai kesiapan anggaran untuk peningkatan status PPPK paruh waktu menjadi penuh waktu, Farhan menegaskan bahwa Pemkot Bandung belum mengalokasikan anggaran khusus karena masih menunggu kepastian skema dari pemerintah pusat.
“Kalau ditanya apakah Pemkot Bandung sudah menganggarkan? Belum. Karena bagaimanapun juga itu sangat tergantung kepada skema yang akan diberikan oleh pemerintah pusat,” jelasnya.
Meski demikian, Farhan memastikan Pemkot Bandung telah mengalokasikan anggaran untuk memenuhi kebutuhan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN), baik Pegawai Negeri Sipil (PNS), PPPK penuh waktu maupun PPPK paruh waktu.
Pemkot Bandung akan terus mengikuti perkembangan kebijakan pemerintah pusat. Langkah penyesuaian selanjutnya akan dilakukan setelah regulasi, mekanisme pelaksanaan, dan skema pembiayaan ditetapkan.
“Pemerintah pusat apa pun arahannya, kita akan ikuti dan kita sesuaikan,” ungkapnya. *red
