BANDUNG, journalbroadcast.co — Wali Kota Bandung Muhammad Farhan berkomitmen memperkuat ekosistem usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) agar mampu naik kelas secara berkelanjutan. Upaya tersebut dilakukan melalui kolaborasi antara pemerintah, dunia usaha, perbankan, serta komunitas pelaku ekonomi.
Komitmen itu disampaikan Farhan saat menghadiri peresmian Program Inkubasi Bisnis Terintegrasi sekaligus Penandatanganan Komitmen Bersama Mewujudkan UMKM Kota Bandung Naik Kelas Berkelanjutan di Hotel Grandia Bandung, Kamis (05/11/2026).
Menurut Farhan, UMKM memiliki peran strategis dalam menggerakkan perekonomian Kota Bandung. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas pelaku usaha perlu dilakukan secara terintegrasi, mulai dari penguatan produksi, akses pembiayaan, pemasaran, hingga peningkatan kualitas produk.
Ia menegaskan, penguatan UMKM juga harus diikuti dengan pembenahan rantai pasok, khususnya sektor pangan. Dalam hal ini, pelaku usaha besar memiliki peran penting untuk memastikan distribusi bahan baku berjalan lancar sehingga UMKM mendapatkan pasokan yang lebih terjamin.
Selain itu, Pemerintah Kota Bandung terus mendorong sejumlah kebijakan untuk memperkuat keberadaan pelaku usaha, salah satunya melalui pengembangan konsep Pedagang Kaki Lima (PKL) sebagai kategori usaha tersendiri.
Farhan menjelaskan, PKL memiliki karakteristik usaha dengan mobilitas yang perlu dipertahankan tanpa menjadikan ruang publik sebagai lokasi usaha permanen.
“PKL itu memiliki model bisnis sendiri. Kita ingin mempertahankan karakteristik tersebut, tetapi pada saat yang sama ruang publik juga harus tetap terjaga,” katanya.
Penataan PKL, lanjut Farhan, dilakukan dengan prinsip datang bersih dan pulang bersih. Dengan demikian, aktivitas perdagangan tetap dapat berjalan tanpa mengabaikan kebersihan, ketertiban, dan fungsi ruang publik.
Sertifikasi Halal dan Digitalisasi Jadi Perhatian
Dalam upaya meningkatkan daya saing UMKM, Pemkot Bandung juga mendorong perluasan sertifikasi halal bagi para pelaku usaha.
Menurut Farhan, sertifikasi halal tidak hanya memberikan kepastian dan kepercayaan kepada konsumen, tetapi juga menjadi nilai tambah bagi produk lokal dalam menghadapi persaingan pasar yang semakin kompetitif.
Selain sertifikasi halal, pelaku UMKM juga didorong memanfaatkan sistem pembayaran digital melalui Quick Response Code Indonesian Standard (QRIS).
Penggunaan QRIS dinilai dapat mempermudah transaksi sekaligus memperluas peluang usaha, termasuk dalam melayani wisatawan mancanegara yang berasal dari negara-negara pengguna sistem pembayaran tersebut.
Farhan juga menyoroti potensi pengembangan sektor fesyen, khususnya busana muslim dan muslimah, serta industri sepatu lokal yang selama ini menjadi bagian dari kekuatan ekonomi kreatif Kota Bandung.
Ia menilai, pelaku industri lokal memiliki peluang untuk menghasilkan produk dengan desain menarik dan kualitas kompetitif. Namun, penguatan pasar domestik perlu menjadi fondasi sebelum produk lokal memperluas jangkauan ke pasar ekspor.
Menurutnya, pasar dalam negeri yang kuat akan membantu industri meningkatkan kapasitas produksi, menjaga kualitas, serta mempersiapkan diri menghadapi persaingan di tingkat internasional.
Farhan menegaskan, pemerintah memiliki peran sebagai regulator sekaligus fasilitator dalam menciptakan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan UMKM.
Ia berharap Program Inkubasi Bisnis Terintegrasi dapat menjadi wadah bagi pelaku usaha untuk meningkatkan kapasitas, memperluas jejaring bisnis, memperoleh akses pembiayaan, serta mengembangkan usaha secara lebih profesional.
Melalui kolaborasi lintas sektor dan penguatan ekosistem usaha tersebut, Pemkot Bandung optimistis UMKM lokal mampu berkembang lebih kompetitif, naik kelas secara berkelanjutan, serta memberikan kontribusi nyata terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang inklusif. *red
