Perkuat Tata Kelola, Inspektorat Bandung Soroti Tantangan SDM dan Target PKPT 2025

BANDUNG, journalbroadcast.co — Inspektur Daerah Kota Bandung, Dharmawan menegaskan bahwa Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) memiliki peran strategis dalam membantu kepala daerah membina dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan.

“APIP adalah pemberi peringatan dini, konsultan, dan penjamin kualitas. Perannya terus kami perkuat agar tata kelola pemerintah semakin baik,” ujar Dharmawan dalam Rakor Pembinaan dan Pengawasan Pemerintah Daerah Kota Bandung yang digelar di eL Hotel, Kamis (11/12/2025).

BacaJuga

Hadirkan Kualitas Udara Sehat, Pemkot Bandung Gelorakan Gerakan Penghijauan

17 Agustus 2023

0

Dari Pelayanan Publik Hingga Pengendalian Inflasi, Pemkot Bandung Jalin Kerja Sama dengan Tiga Daerah

11 Desember 2023

0

Ruangan Tambahan Antisipasi Lonjakan Pasien DBD, Pasien di RSUD Bandung Kiwari Melonjak

23 Maret 2024

0

Pemkot Cimahi Gelar Isra Mi’raj 1447 H, Shalat Lima Waktu Ditekankan sebagai Fondasi Akhlak

22 Januari 2026

0

Ia menjelaskan, Inspektorat Kota Bandung telah menyiapkan sejumlah agenda pengawasan, antara lain pemeriksaan Standar Pelayanan Minimal (SPM) untuk urusan wajib pelayanan dasar serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK) untuk urusan nonpelayanan dasar.

Untuk kegiatan reviu, Inspektorat mencakup Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD), KUA – PPAS, Rencana Kerja dan Anggaran (RKA), Standar Satuan Harga – Analisis Standar Belanja (SSH-ASB), Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik, Dana Alokasi Umum (DAU), bantuan sosial, barang milik daerah, hibah, program prakarsa, RSUD, hingga manajemen ASN.

Sementara pada aspek konsultasi, Inspektorat melakukan pendampingan manajemen risiko, pendampingan proyek strategis, tindak lanjut BPK, serta pendampingan rencana aksi Reformasi Birokrasi (RB).

Dharmawan juga memaparkan enam poin penting terkait kondisi dan prioritas Inspektorat Kota Bandung, yakni:

1. Peran APIP semakin diperkuat sebagai mitra strategis pemerintah daerah.
2. Tantangan SDM masih ada, namun komitmen terhadap peningkatan kapasitas terus dilakukan.
3. Sejumlah target PKPT 2025 tidak tercapai akibat irisan audit eksternal dan kebijakan nasional.
4. Penanganan temuan berulang serta percepatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan (TLHP) menjadi fokus utama.
5. Penyusunan PKPT 2026 didasarkan pada isu strategis nasional/daerah dan proyek prioritas.
6. Peran assurance dan consulting diperluas untuk meningkatkan kualitas tata kelola.

“Terakhir, peran assurance dan consulting diperluas untuk meningkatkan kualitas tata kelola,” tegasnya. *red