BANDUNG, journalbroadcast.co — Pemerintah Kota (Pemkot) Bandung resmi meluncurkan layanan Puskesmas 24 Jam Bandung Utama sebagai bagian dari komitmen meningkatkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan primer bagi seluruh warga Kota Bandung.
Salah satu keunggulan utama layanan Puskesmas 24 Jam Bandung Utama adalah integrasi pelayanan kesehatan dengan administrasi kependudukan. Warga yang melahirkan di puskesmas kini dapat langsung memperoleh dokumen kependudukan secara otomatis, mulai dari akta kelahiran, Kartu Identitas Anak (KIA), hingga pembaruan Kartu Keluarga.
Peresmian layanan tersebut dilakukan langsung oleh Wali Kota Bandung, Muhammad Farhan, dalam kegiatan peluncuran yang dipusatkan secara luring di Puskesmas Ibrahim Adjie dan diikuti secara daring oleh Puskesmas Garuda, Kamis (15/01/2026).
Peluncuran ini menjadi tonggak awal program strategis Pemkot Bandung dalam menghadirkan layanan kesehatan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat perkotaan yang tidak mengenal batasan jam pelayanan.
Pada tahap awal, dua puskesmas ditetapkan beroperasi penuh selama 24 jam, yakni Puskesmas Ibrahim Adjie dan Puskesmas Garuda. Layanan serupa selanjutnya akan diperluas ke lima puskesmas lainnya di Kota Bandung.
Dalam sambutannya, Wali Kota Bandung Muhammad Farhan menyampaikan bahwa keberadaan Puskesmas 24 Jam bukan sekadar pemenuhan janji kampanye, melainkan kebutuhan mendesak bagi kota besar seperti Bandung.
“Layanan kesehatan merupakan bagian dari Standar Pelayanan Minimal (SPM) yang wajib dipenuhi pemerintah daerah. Dan standar itu, dari waktu ke waktu, harus semakin tinggi,” ujar Farhan.
Menurutnya, kehadiran Puskesmas 24 Jam diharapkan menjadi garda terdepan pelayanan kesehatan, sehingga masyarakat tidak harus langsung menuju rumah sakit ketika menghadapi kondisi darurat.
Dengan skema Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Universal Health Coverage (UHC), masyarakat didorong untuk memanfaatkan fasilitas layanan kesehatan tingkat pertama sebelum dirujuk ke rumah sakit.
Lebih lanjut, Farhan mengaitkan penguatan layanan kesehatan dengan agenda pembangunan ekonomi Kota Bandung yang berkualitas. Meski pertumbuhan ekonomi Kota Bandung diproyeksikan mencapai 5,3 persen, ia menilai masih terdapat tantangan besar terkait kesenjangan sosial dan kesehatan.
“Jumlah penduduk miskin memang menurun dan tingkat pengangguran terbuka juga berkurang. Namun kualitas kemiskinan justru memburuk. Fenomena yang miskin makin miskin dan yang kaya makin kaya masih terjadi,” ungkapnya.
Kondisi tersebut, menurut Farhan, menuntut intervensi pelayanan publik yang lebih presisi berbasis karakteristik wilayah. Oleh karena itu, kehadiran Puskesmas 24 Jam dinilai sangat strategis sebagai layanan dasar yang dapat diakses seluruh lapisan masyarakat, khususnya di wilayah dengan tingkat kerentanan kesehatan tinggi.
Ia juga menegaskan bahwa pembangunan layanan publik di Kota Bandung tidak dapat dilakukan secara seragam. Keberagaman karakter wilayah harus menjadi dasar utama dalam perencanaan layanan, termasuk sektor kesehatan.
Melalui Program Prakarsa serta pendataan sensus hingga tingkat RW yang kini telah mencapai 100 persen, Pemkot Bandung memiliki basis data kuat untuk mengidentifikasi kebutuhan riil masyarakat, mulai dari sanitasi, rumah tidak layak huni, hingga prevalensi penyakit seperti diare, TBC, dan stunting.
“Puskesmas 24 jam ini adalah bagian dari penyelesaian masalah mendasar. Kita selesaikan dulu ‘skin care’-nya sebelum make up dan lipstik,” ujar Farhan.
Sementara itu, Kepala Dinas Kesehatan Kota Bandung, Sony Adam, menyampaikan bahwa Puskesmas 24 Jam merupakan bentuk komitmen Dinas Kesehatan dalam memperluas layanan kesehatan yang responsif dan berkelanjutan.
“Hari ini kita launching secara luring di Puskesmas Ibrahim Adjie dan secara daring dari Puskesmas Garuda. Selanjutnya, Insya Allah akan menyusul lima puskesmas lainnya,” ujar Sony.
Lima puskesmas yang direncanakan menyusul adalah Puskesmas Pagarsih, Kopo, Padasuka, Cipadung, dan Cipamokolan. Model layanan pada tahap awal ini akan menjadi prototipe untuk diterapkan di lokasi-lokasi tersebut.
Sony juga memastikan bahwa Puskesmas Ibrahim Adjie telah menjalin kerja sama dengan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, sehingga seluruh proses administrasi kependudukan bagi ibu melahirkan dapat langsung dilayani di puskesmas. *red
